Korea Selatan Sebut Satelit Mata-Mata Korea Utara Tidak Memiliki Penggunaan Militer yang Signifikan

Berita Baru, Seoul – Korea Selatan sebut satelit mata-mata Korea Utara tidak memiliki penggunaan militer yang signifikan, menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan setelah bangkai satelit itu dianalisis para ahli dari Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Pada tanggal 31 Mei, Korea Selatan meluncurkan apa yang diklaim sebagai satelit mata-mata militer pertamanya, tetapi roket tersebut jatuh segera setelah lepas landas dan tenggelam di laut di lepas pantai barat Korea Selatan.

Militer Korea Selatan segera memulai operasi penyelamatan, mengambil serpihan roket serta satelit itu sendiri dalam operasi kompleks yang melibatkan pesawat terbang, angkatan laut, dan penyelam laut dalam.

Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, para analis “menilai bahwa satelit tersebut sama sekali tidak memiliki kegunaan militer sebagai satelit pengintaian,” demikian seperti dilansir dari The Associated Press.

Pernyataan itu muncul setelah operasi penyelamatan selama 36 hari berakhir.

Penilaian awal menunjukkan bahwa kemampuan pengintaian satelit tersebut buruk dalam hal resolusi dan kemampuannya untuk melacak target, kata Lee Choon-geun, seorang ahli di Institut Kebijakan Sains dan Teknologi Korea Selatan.

Mengirimkan satelit mata-mata militer ke orbit adalah elemen kunci dari rencana modernisasi militer pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, yang mengatakan bahwa itu diperlukan untuk meningkatkan pemantauan terhadap AS.

Setelah mengakui kegagalan yang langka, Korea Utara mengatakan akan melakukan peluncuran satelit lainnya.

Korea Utara yang bersenjata nuklir telah mengejar program peluncuran satelit sejak tahun 1990-an.

Pada tahun 2012 dan 2016, Korea Utara meluncurkan objek yang tetap berada di orbit.

Korea Utara mengatakan bahwa objek-objek tersebut adalah satelit pengamatan, tetapi belum ada konfirmasi apakah mereka berfungsi atau mengirimkan sinyal.

Peluncuran bulan Mei secara luas dikutuk oleh Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara di Barat sebagai pelanggaran hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang Korea Utara menggunakan teknologi misil balistik.

Korea Utara menolak kritik tersebut sebagai pelanggaran hak berdaulatnya untuk bela diri dan eksplorasi luar angkasa.