KontraS Kritik Wacana Tembak Mati Pelaku Begal yang Digulirkan Bobby Nasution

Berita Baru, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai wacana tembak mati terhadap pelaku begal yang diusulkan oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution, berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menegaskan bahwa tindakan penembakan pelaku begal di luar proses hukum masuk ke dalam kategori extra judicial killing, yang merupakan bentuk pelanggaran HAM yang diatur dalam UU 39/1999 tentang HAM.

“Potensi pelanggaran HAM. Itu jelas,” tegas Dimas dalam diskusi daring pada Jumat (21/7/2023) dikutip dari CNNIndonesia.com.

Dimas juga mengingatkan bahwa apabila wacana tersebut dibiarkan, maka penembakan pelaku begal di luar proses hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran hak hidup, hak untuk diperlakukan dengan layak, dan hak dipersamakan dalam proses hukum.

Lebih lanjut, Dimas menyebut bahwa dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus selalu mempertimbangkan nilai-nilai HAM sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang Proses Pedoman Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian dan Perkap nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas.

Sekaligus, Dimas menyoroti bahwa selain berpotensi melanggar HAM, wacana tembak mati pelaku begal juga tidak akan efektif menyelesaikan permasalahan kejahatan tersebut. Pengalaman masa lalu, seperti era Orde Baru dengan implementasi “petrus” pada medio 1970-1980an, menunjukkan bahwa penyelesaian dengan kekerasan hanya bersifat temporer dan tidak memberikan dampak jangka panjang yang signifikan.

Dimas menegaskan, “Kultur kekerasan dan tegas begitu sifatnya hanya sebatas meredam tingkat kejahatan secara sementara. Efeknya sangat pendek tidak sebanding dengan kerugian yang kemudian timbul.”

Menurutnya, penyelesaian masalah begal harus dilakukan dengan mencari akar permasalahannya. Banyak pelaku begal melakukan tindakan kriminal karena alasan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Pemerintah seharusnya menangani masalah tersebut dengan mengatasi faktor-faktor ekonomi yang mendorong terjadinya kejahatan.

“Faktor pertama adalah faktor ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, keterampilan, atau kesempatan-kesempatan ekonomi,” sambung Dimas.

Dukungan Bobby Nasution terhadap tindakan tegas terhadap aksi kriminal geng motor dan begal sadis yang meresahkan juga mendapat sorotan. Ia mengatakan melalui akun Instagram pribadinya bahwa apabila masih sering terjadi, tindakan tegas termasuk tembak mati diperlukan di wilayah Kota Medan.