Konflik Mediterania: Yunani Meratifikasi Kesepakatan dengan Mesir, Turki akan Mengadakan Latihan Militer
Berita Baru, Internasional – Pada hari Kamis (27/8), Yunani telah meratifikasi kesepakatan tentang perbatasan laut dengan Mesir karena ‘kegiatatan ilegal Turki’ di wilayah Laut Mediterania serta berencana melakukan latihan militer.
Perjanjian ratifikasi itu dilakukan beberapa jam setelah Turki memperpanjang operasi kapal survei seismik di Mediterania Timur. Selain itu, Turki berencana akan mengadakan latihan menembak di wilayah tersebut minggu depan.
Menurut Aljazeera, perjanjian Yunani-Mesir dipandang sebagai tanggapan atas kesepakatan Turki-Libya yang ditandatangani pada 2019. Dalam kesepakatan itu memungkinkan Turki mengakses area di wilayah di mana para peneliti menemukan cadangan hidrokarbon yang besar.
Di bawah perjanjian baru Yunani-Mesir, kedua belah pihak sekarang diizinkan untuk mencari keuntungan maksimal dari sumber daya yang tersedia di zona ekonomi eksklusif, termasuk cadangan migas.
Kesepakatan serupa antara Italia dan Yunani telah disetujui pada hari Rabu (26/8).
Juru bicara pemerintah Yunani Stelios Petsas pada Kamis (27/8) mengatakan ratifikasi mereka bersifat mendesak mengingat ‘kegiatan ilegal Turki’.
Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengatakan kepada parlemen bahwa undang-undang lain akan memperpanjang zona pesisir Yunani di Laut Ionia dari enam (sekitar 11 km) menjadi 12 mil laut (22 km) di bawah konvensi maritim internasional.
Rebutan Energi di Mediterania dan Kemungkinan Konflik Militer
Dua negara yang saling berkonflik di Mediterania paling kentara adalah antara Turki dan Yunani. Meskipun dua negara itu sama-sama merupakan anggota NATO, namun keduanya tetap saling berselisih mengenai hak atas sumber daya hidrokarbon potensial di kawasan Mediterania Timur.
Masing-masing pihak mempunyai klaim yang saling bertentangan mengenai luas landas kontinen mereka.
Konflik dua negara itu bulan ini semakin memanas setelah Turki mengirimkan kapal survei seismik Oruc Reis di daerah yang disengketakan.
Namun, Yunani tidak terima dengan langkah itu dan kemudian membuat perjanjian dengan Mesir.
Turki mengatakan perjanjian itu melanggar landas kontinennya sendiri. Perjanjian itu juga tumpang tindih dengan zona maritim yang disetujui Turki dengan Libya tahun lalu, yang juga dikecam sebagai ilegal oleh Yunani.
Salah seorang reporter Aljazeera John Psaropulus melaporkan dari Athena bahwa Yunani mendapatkan apa yang diinginkannya secara legal dan diplomatik, menyusul kesepakatan maritim dengan Mesir.
“Ia mendapat dukungan dari Eropa, ia memiliki kesepakatan secara hukum dengan Mesir, kesepakatan yang sangat baik secara hukum dengan Italia,” kata Psaropulus.
“Yunani sekarang merasa berada dalam posisi kekuatan hukum untuk menuntut agar Turki setuju untuk melakukan pembicaraan berdasarkan hukum maritim internasional,” imbuhnya.
Sementara itu, seorang koresponden Aljazeera Sinem Koseoglu di Istanbul mengatakan tidak mungkin bahwa Turki akan ‘datang ke meja perundingan.’
Koseoglu dengan demikian mengartikan perjanjian baru Yunani-Mesir ini berarti ‘ketegangan militer akan meningkat’ di wilayah tersebut.
“Tapi apakah akan berubah menjadi konflik? Ini masih tanda tanya,” duganya.