Konflik Demokrat dan Buruknya Bangunan Demokrasi Parpol

-

Moeh. Zainal Abidin

Mahasiswa Pasca Sarjana UI


Partai politik memiliki kedudukan sebagai media penghubung antara proses-proses pemerintahan dan warga negara, di mana keberadaannya diatur dalam konstitusi negara. Oleh karenanya, partai politik menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan sistem politik demokratis. Sayangnya, sebagai salah satu aktor utama penegakan demokrasi, partai politik terdiri atas berbagai entitas yang memiliki berbagai pandangan atas ideologi, platform, dan visi partai seharusnya dijalankan maupun perbedaan pandangan dalam menyikapi sebuah isu dan kebijakan tertentu. Akibatnya, faksionalisasi adalah kewajaran di internal partai politik.

Konsekuensi logis dari faksionasi tersebut, partai politik menjadi lembaga yang rentan tertimpa konflik dan perpecahan. Hal itu dapat dilihat dari sejarah dinamika partai politik di Indonesia. Pada era reformasi misalnya,–tidak ada partai besar, baik sekuler maupun islamis–, yang tidak mengalami konflik di internal partai. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari pemberian dukungan terhadap kandidat tertentu hingga yang paing sering adalah perebutan kekuasaan di internal partai politik itu sendiri. Sebut saja, konflik yang pernah menimpa PDI-P, PKB, PPP, Partai Golkar, PKS, dan terbaru adalah konflik yang menimpa Partai Demokrat (PD).

Di antara semua konflik yang berujung pada perebutan kekuasaan tertinggi di internal partai politik, PD memiliki kondisi yang berbeda dibanding konflik yang pernah menimpa partai lain. Konflik perebutan kekuasaan di internal partai lain terjadi antar-kader partai yang bersangkutan, sementara dalam kasus PD, perebutan terjadi antara kader partai, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum PD Hasil Kongres V dengan non-kader partai, Moeldoko yang dipilih menjadi Ketua Umum pada pelaksanaan KLB partai di Deli Serdang yang diinisiasi oleh kader-kader senior partai, diantaranya adalah Marzuki Alie, Max Sopacua, Johni Allen Marbun, dan tokoh-tokoh lainnya.

Berita Terkait :  Menangis Saat Koferensi Pers, BMI Sarankan Darmizal Ikut Casting Sinetron Saja
Berita Terkait :  Pemerintah Sebut KLB PD Masalah Internal

Personalisasi Demokrat dan Terjadinya Konflik

Terpilihnya Moeldoko melalui forum KLB yang diinisiasi oleh beberapa kader senior PD menunjukkan betapa rapuhnya kekuasaan AHY dalam partai. Meskipun, naiknya AHY sebagai Ketua Umum PD tidak terlepas dari personalisasi politik SBY yang mempromosikan AHY ke panggung politik sejak Pilkada DKI 2017. Sebab selama ini, baik diakui atau tidak, sejak awal berdirinya dan bahkan hingga hari ini, Partai Demokrat telah dipersonalisasikan dengan sosok SBY yang pernah membawa PD berkuasa selama 10 tahun pada kurun 2004-2014.

Meski demikian, personalisasi partai politik yang terlalu lama seperti, juga akan membawa dampak negatif. Salah satunya adalah munculnya konflik dan memperuncing faksionalisasi yang telah ada dalam partai politik. Dalam kasus konflik yang menimpa PD, salah seorang kader senior yang dipecat dari partai karena mendukung KLB, Yus Sudarso, sebagaimana keterangan yang diberikan pada laman berita tempo.co menyebut bahwa ada empat faksi dalam PD yang mendukung pelaksanaan KLB, yakni faksi pendiri dan ketua umum pertama, Subur Budhi Santoso; faksi ketua umum hasil Kongres 2005, Hadi Utomo; faksi ketua umum hasil Kongres 2010, Anas Urbaningrum; serta faksi Marzuki Alie.

Berita Terkait :  Millenial Talk: Menakar Masa Depan Politik Pemuda Indonesia

Dalam sejarah PD, faksi-faksi tersebut merupakan faksi yang pernah dirugikan dengan kebijakan partai yang diambil oleh SBY sebagai personalisasi Demokrat. Dengan naiknya AHY sebagai ketua umum menggantikan SBY, faksi-faksi tersebut merasa memiliki kesempatan untuk melawan patronase SBY di internal Demokrat dengan mendukung Moeldoko sebagai Ketua Umum hasil KLB Deli Serdang melawan AHY sebagai Ketua Umum hasil Kongres V yang didukung penuh SBY.

Berita Terkait :  Benefit Sosial

Buruknya Pelembagaan Intra-Party Democracy

Konflik perebutan kekuasaan tertinggi dalam partai politik, menunjukkan bahwa ada yang salah dengan bangunan demokrasi di internal partai politik serta pelembagaan partai politik di Indonesia. Tidak banyak –jika boleh dikatakan tidak ada- partai politik di Indonesia yang melewati regenerasi kepemimpinan dengan baik. Dalam berbagai kasus terkait regenerasi kepemimpinan dalam partai politik, jika bukan pemimpin yang lama disahkan kembali sebagai pemimpin melalui forum permusyawaratan tertinggi sebuah partai, maka proses regenerasi yang terjadi dengan terpilihnya pemimpin baru akan diikuti oleh adanya konflik di internal partai politik karena menguatnya faksiona;isasi yang ada.

Selain memperuncing faksionalisasi yang telah ada dalam partai, personalisasi partai politik juga akan berdampak buruk terhadap kehidupan demokrasi internal partai (intra-party democracy/IDP), yakni pola relasi kuasa yang setara antara aktor-aktor dalam partai politik. IPD merupakan karakter distribusi atas kekuasaan dalam pembuatan keputusan antara anggota dan pemimpin di dalam sebuah partai politik yang didasarkan pada prinsip inklusivitas dan desentralisasi. Inklusivitas merujuk pada pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan dalam partai, sedangkan desentralisasi mencerminkan tingkatan pembuatan keputusan dalam partai, apakah keputusan diambil oleh sedikit atau banyak orang (Ekawati & Sweinstani: 2020).

Berita Terkait :  Pemerintah Sebut KLB PD Masalah Internal

Dampak buruk personalisasi partai politik terhadap IDP akan terwujud juga dengan terjadinya stagnansi regenerasi partai. Di mana dalam  partai personalistik kultur patron-klien masih menjadi faktor dominan dalam partai politik, apalagi dalam kontestasi kepemimpinan pusat. Sebagai contoh dalam pola personalistik Partai Demokrat, pola patronase terlihat dengan sangat jelas di mana sejak Kongres I hingga Kongres V, Ketua Umum selau dijabat oleh “orangnya” SBY. Satu-satunya Ketua Umum Demokrat yang bukan “orangnya” SBY hanyalah Anas Urbaningrum yang terpilih pada Kongres II 2010 mengalahkan Andi Malaranggeng. Sayangnya, jabatan Anas sebagai ketua umum tidak bertahan lama. Sebab pada 2013 Anas di KLB karena tersangkut kasus kosrupsi dan digantikan oleh SBY yang menjabat sebagai ketua umum hingga 2020. Selain itu, terpilihnya AHY secara aklamasi pada Kongres V Partai demokrat juga menunjukkan adanya dinasti politik sebagai efek negatif dari personalisasi Partai Demokrat terhadap SBY.

Berita Terkait :  Moeldoko Tidak Turut Hadir dalam Jumpa Pers Perdana Pengurus Demokrat versi KLB

Jika kehiduan demokrasi di internal partai politik sedemikian buruknya, maka bagaimana partai politik sebagai pilar penyokong demokrasi dapat membawa kehidupan demokrasi di Indonesia. Padahal, bagi kebanyakan ilmuwan politik, kehidupan dan implementasi demokrasi di internal partai politik (IDP) merupakan hal penting karena akan berdampak langsung dengan kehidupan demokrasi masyarakat. Sebab bagaimanapun, partai politik merupakan aktor utama dalam sistem politik demokratis.

Facebook Comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERBARU

Facebook Comments