Konflik Agraria Paling Banyak Dilaporkan di Tahun 2022, Komnas HAM: Jadi Salah Satu Fokus Utama ke Depan

Berita Baru, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sepanjang 2022 korporasi menjadi kasus yang paling banyak diadukan. 

Menurut Komisioner Komnas HAM Bidang Pengaduan, Hari Kurniawan Aduan yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan terkait isu agraria, ketenagakerjaan, dan pengabaian hak kelompok rentan dan marginal.

“Dari tahun ke tahun dan disebutkan bahwa selama tahun 2022, Komnas HAM mencatat aduan terhadap korporasi ini menempatkan urutan kedua,” kata Hari Kurniawan, di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakpus, Sabtu (10/12).

“Dan tentu aduan yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan konflik agraria, ketenagakerjaan, maupun pelanggaran hak dari kelompok marjinal, baik perempuan, anak maupun masyarakat hukum adat,” sambungnya.

Disebutkan, berbagai kasus kekerasan dan ketidakadilan dalam bekerja menjadi aduan masyarakat ke Komnas HAM. Hari menyebut, kasus agraria akan menjadi salah satu fokus utama Komnas HAM ke depan.

“Kasus-kasus yang diadukan masyarakat antara lain seperti pembunuhan, intimidasi, kekerasan fisik, perampasan lahan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, isu-isu agraria akan menjadi salah satu fokus utama Komnas HAM ke depan,” tuturnya.

Ia menegaskan, Komnas HAM akan terus menjalankan fungsi mediasi dalam pemulihan hak korban dan melakukan kerja sama dengan pelaku usaha.

Hari melanjutkan bahwa pihaknya juga akan bekerja sama di tingkat regional dan internasional dalam memajukan prinsip bisnis yang ramah HAM.

“Ke depan Komnas HAM akan terus menjalankan fungsi mediasi secara efektif untuk pemulihan hak para korban dan sekaligus akan melakukan kerja sama dengan asosiasi, pelaku usaha, pemerintah daerah dan pusat,” ujar Hari.

“Dan kita juga akan membangun kerja sama di tingkat regional dan internasional di dalam rangka memajukan prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab dan yang ramah HAM,” lanjutnya.

Hari juga mengatakan bahwa Komnas HAM akan mendorong pelaksanaan strategi nasional bisnis dan HAM yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah.

“Untuk itu barangkali ke depan kita akan mencoba menyusun sebuah standar norma pengaturan mengenai penerapan prinsip bisnis dan HAM yang lebih baik dan efektif,” katanya

“Serta kita akan mendorong pelaksanaan strategi nasional bisnis dan HAM yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah,” pungkas Hari.