Komnas Perempuan Sesalkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Adat

Berita Baru, Jakarta — Komnas Perempuan menyesalkan terjadinya kekerasan berulang kepada sejumlah ibu dan remaja perempuan yang beredar melalui video yang terjadi di Desa Pubabu-Besipae, NTT.

“Kekerasan berlanjut ini menunjukkan ketidakmampuan negara, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyelesaikan konflik hutan Pubabu Besipae secara partisipatoris,” terang Rainy Hutabarat melalui laman resmi Komnas Perempuan, Sabtu (17/10).

Sejalan dengan itu, Komnas Perempuan mengirimkan Surat Rekomendasi Komnas Perempuan atas Konflik Hutan Adat Pubabu-Besipae kepada Gubernur dan DPRD Propinsi NTT pada 24 Juni 2020.

“Intinya, Komnas Perempuan merekomendasikan Gubernur dan DPRD Propinsi NTT di antaranya untuk memastikan penyelesaian konflik hutan adat Pubabu-Besipae diselesaikan secara komprehensif dan partisipatoris dengan menggunakan pendekatan hak konstitusional warga negara,” lanjutnya.

Komnas Perempuan meminta kepada Gubernur dan DPRD Propinsi NTT untuk memberikan rasa aman dari Masyarakat Adat Pubabu dengan menarik pasukan keamanan dari wilayah hutan adat Pubabu sampai dihasilkan kesepakatan bersama untuk penyelesaian konflik tanah dan hutan adat Pubabu.

Selain itu, untuk memastikan warga terdampak pembangunan instalasi ternak Besipae khususnya perempuan, sebagai subyek hukum harus dilibatkan dalam seluruh proses, termasuk dalam berpendapat dan pengambilan keputusan sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proyek-proyek pembangunan.

“Jika memungkinkan, bantuan hukum bagi mereka yang ingin mencari rasa keadilan melalui mekanisme judisial. Dalam kasus Pubabu ini tampak bahwa upaya mekanisme pencegahan dampak dari praktik penggusuran dilanggar,” tutup Rainy Hutabarat.