Komitmen Indonesia dalam ASEAN Chairmanship 2023: Perkuat Arsitektur Kesehatan ASEAN

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa pertemuan KTT ASEAN ke-42 yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, bulan lalu telah mendorong penguatan arsitektur kesehatan ASEAN lewat penguatan koordinasi yang lebih erat antara sektor keuangan dan kesehatan.

Dalam keterangan persnya, Jumat (16/6) Kemenkeu menjelaskan, ASEAN merupakan salah satu kawasan yang memiliki kerentanan ekonomi dan kesehatan yang tinggi. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN memiliki kapasitas fiskal dan fasilitas kesehatan yang bervariasi untuk merespon pandemi dan penyakit darurat lainnya di masa depan. 

“Tanpa pendekatan yang tepat, pandemi dapat membuat fasilitas kesehatan di kawasan ASEAN tertekan,” tulis Kemenkeu.

Secara kumulatif, lanjutnya, dana sebesar USD730 miliar telah dimobilisasi oleh negara-negara ASEAN untuk merespon pandemi per data Desember 2022. Namun, ternyata perhitungan awal sementara mengindikasikan masih akan terdapat kesenjangan pembiayaan hingga USD7 miliar untuk lima tahun ke depan guna mempersiapkan kesiapsiagaan, pencegahan dan respons (PPR) negara anggota ASEAN terhadap pandemi atau penyakit darurat lainnya di masa depan. 

“Pembiayaan ini penting karena diperlukan untuk meningkatkan aktivitas pengawasan, pengembangan infrastruktur dan sistem laboratorium,” terangnya.

Untuk mengatasi hal ini, sambung Kemenkeu, KTT ASEAN ke-42 menyatakan pentingnya kolaborasi antara otoritas keuangan dan kesehatan untuk memperkuat kapasitas kesehatan guna mengatasi kesenjangan pembiayaan yang ada. 

“Kolaborasi ini akan diawali dengan studi kesenjangan yang akan memaparkan output konkret untuk memperkuat kapasitas kesehatan kawasan,” jelasnya.

Menurut Kemenkeu, Studi ini yang akan dilakukan oleh Asian Development Bank bekerja sama dengan World Health Organization dan stakeholder ASEAN lainnya, akan menganalisis kesenjangan pendanaan pandemi regional.  

“Di kawasan ASEAN sendiri, baru negara Singapura dan Malaysia yang memiliki sistem kesehatan yang kuat. Kolaborasi keuangan dan kesehatan ini nantinya diharapkan dapat membahas secara detail berbagai opsi modalitas untuk menutupi kesenjangan PPR negara-negara anggota ASEAN,” ujarnya.

“Kolaborasi ini juga diharapkan dapat menjadi legasi utama kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun ini dan komitmen nyata Indonesia dalam mendukung penguatan kerja sama regional di bidang kesehatan melalui kolaborasi otoritas keuangan dan kesehatan demi tercapainya masyarakat ASEAN yang sehat dan resilien,” pungkas Kemenkeu.