Komite Keselamatan Jurnalis Desak Kapolda Papua Barat Usut Penembakan Pembela HAM Yan Warinussy

Berita Baru, Jakarta – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Papua Barat-Papua Barat Daya mendesak Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Edison Isir, beserta jajarannya untuk segera mengusut tuntas kasus penembakan terhadap Yan Christian Warinussy, seorang advokat hak asasi manusia (HAM). Peristiwa penembakan ini terjadi pada Rabu sore sekitar pukul 16.00 WIT di depan sebuah bank di Kelurahan Sanggeng, Kabupaten Manokwari.

Yan Christian Warinussy, yang juga merupakan anggota Tim Hukum KKJ Papua Barat-Papua Barat Daya, mengalami luka tembak di dada akibat serangan orang tidak dikenal yang menggunakan senjata api. Menurut informasi yang dihimpun, pelaku melarikan diri dengan menggunakan mobil Avanza berwarna hitam setelah melakukan aksinya.

Safwan Ashari, Koordinator KKJ Papua Barat-Papua Barat Daya, menegaskan bahwa insiden ini merupakan kasus serius yang memerlukan penanganan segera dan transparan oleh pihak kepolisian.

“Kaka Yan Warinussy adalah bagian dari KKJ Papua Barat – Papua Barat Daya. Kami akan terus mengawal proses hukum ini hingga pelaku ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya seperti dikutip dari rilis resmi AJI, Kamis (18/7/2024).

Safwan mengecam keras tindakan penembakan ini dan meminta polisi untuk segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki siapa pelaku dan motif di balik serangan tersebut. “Kami mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, dan memastikan bahwa siapapun pelakunya akan diseret ke meja hijau. Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” tambahnya.

Sementara itu, advokat HAM Yan Christian Warinussy telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. “Beliau ditembak segera setelah keluar dari bank,” jelas Yohanes Akwan, seorang advokat di Manokwari, melalui pesan WhatsApp.

Kasus ini menambah daftar panjang serangan terhadap pembela HAM di Papua. Koalisi melaporkan bahwa Papua adalah salah satu daerah dengan jumlah serangan terhadap pembela HAM tertinggi di Indonesia, dengan 103 orang menjadi korban pada tahun 2023. Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) mencatat bahwa serangan fisik dan non-fisik terhadap pembela HAM di Papua sering kali tidak ditindaklanjuti secara serius oleh kepolisian.

Oleh karena itu, Komnas HAM juga diminta untuk melakukan penyelidikan secara independen dan transparan terhadap serangan-serangan terhadap pembela HAM di Papua yang kerap terjadi secara sistematis.