Komisi VII DPR RI Pertanyakan Subsidi Gas Elpiji 3 Kg yang Bakal Dicabut

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana mencabut subsidi tabung gas elpiji 3 Kg. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PPP Anwar Idris mempertanyakan rencana kebijakan ini karena akan memberatkan keluarga tak mampu.

“Selama ini gas elpiji 3 kg digunakan oleh keluarga tidak mampu, kurang mampu dan keluarga menengah, juga oleh para pedagangan kecil. Sehingga bagi keluarga miskin kenaikan harga ini akan menambah beban belanja bulanan mereka,” ujar Anwar Idris di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Jika alasan pemerintah mencabut subsidi gas elpiji karena digunakan oleh keluarga mampu, kata Anwar, maka sebelum menaikkan, pemerintah perlu memastikan bahwa keluarga tidak mampu dan kurang mampu harus bisa tetap bisa membeli gas elpiji 3 kg dengan harga sebelum naik.

Menurut politisi PPP ini, kenaikan harga gas elpiji 3 Kg ini juga akan berdampak pada inflasi. Seiring kenaikan harga gas elpiji ini juga akan membuat harga-harga lain naik.

“Sistem barcode yang diusulkan pemerintah untuk distribusi gas elpiji 3 kg ke keluarga miskin diragukan efektivitasnya, karena selama ini penjualan elpiji 3 kg di tingkat masyarakat tidak bisa membedakan keluarga miskin dan keluarga mampu,” kata Anwar.

Berita Terkait :  UU Pemilu akan Direvisi Tahun 2020

“Kementerian ESDM harus mencari formula yang tepat, tepat teknologi, tepat data dan tepat sasaran. Sehingga penyaluran bantuan tersebut tepat kepada masyarakat tidak mampu dan kurang mampu. Misalnya bekerjasama dengan Kemensos, BPJS, BPS, dan pemerintah daerah,” pungkasnya.

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan