OPINI – Beritabaru.co

Andika Perkasa dan Hendrar Prihady: Duet Pemenangan yang Tak Terhentikan di Jawa Tengah

Beritabaru.co — Tue, 19 Nov 2024 11:53:31 +0000

Opini : Bung Kafi (Kader PDI Perjuangan dan Aktivis NU)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada 27 November 2024 bukan sekadar kontestasi politik biasa. Ini adalah ajang perebutan penting yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan besar. Salah satu pasangan yang paling mendapat perhatian adalah Andika Perkasa dan Hendrar Prihady (Hendi), yang diusung oleh PDI Perjuangan. Walaupun pasangan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) didukung penuh oleh Mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden dan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kehadiran mereka justru membawa dilema tersendiri bagi demokrasi Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Sebagai "kandang banteng" yang sudah lama menjadi basis kuat PDI Perjuangan, Jawa Tengah tetap menjadi medan perang politik yang sangat menentukan. Meskipun pasangan Andika-Hendi menghadapi koalisi besar yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo, ada sejumlah alasan mengapa pasangan ini tetap memiliki peluang besar untuk memenangkan kontestasi ini. Keunggulan mereka yang dilengkapi dengan latar belakang kepemimpinan yang terbukti, serta dukungan partai yang solid, menjadikan mereka pasangan yang sangat kompetitif dan sulit dikalahkan.

Rekam Jejak Kepemimpinan yang Terbukti

Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, adalah sosok yang sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Kepemimpinannya di TNI selama ini mencerminkan kedisiplinan, keberanian, dan komitmen pada prinsip-prinsip kebangsaan yang sangat dihargai oleh rakyat. Ini adalah nilai-nilai yang sangat relevan dengan semangat kebangsaan di Jawa Tengah, yang dikenal memiliki kedekatan emosional dengan ideologi nasionalisme. Pengalaman Andika di dunia militer juga memberinya kemampuan strategis yang sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang aman, terstruktur, dan sejahtera. Hendrar Prihady, atau Hendi, membawa pengalaman berharga sebagai Wali Kota Semarang selama dua periode. Di bawah kepemimpinannya, Semarang berkembang pesat, dengan peningkatan infrastruktur, pengelolaan kota yang lebih baik, dan berbagai inovasi di bidang pelayanan publik. Kepemimpinan Hendi yang mengedepankan pendekatan langsung kepada masyarakat dan kemampuan untuk menjangkau berbagai kalangan, memberikan keyakinan bahwa ia siap untuk memimpin Jawa Tengah menuju kemajuan yang lebih inklusif. Keunggulan Partai dan Dukungan Kader PDI Perjuangan, sebagai partai pengusung Andika-Hendi, memiliki basis yang sangat kuat di Jawa Tengah. Dengan sejarah panjang dan rekam jejak yang luar biasa dalam memenangkan kontestasi politik di provinsi ini, PDI Perjuangan adalah kekuatan politik utama yang sulit dipandang remeh. Jawa Tengah memang dikenal sebagai "kandang banteng", mencerminkan dominasi PDI Perjuangan dalam politik lokal. Walaupun pasangan lawan didukung oleh koalisi besar yang mengusung Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, hal ini justru tidak melemahkan semangat juang seluruh kader PDI Perjuangan. Sebaliknya, dukungan dari Jokowi dan Prabowo justru meningkatkan semangat para kader untuk membuktikan bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi kekuatan utama. Dalam berbagai survei, elektabilitas pasangan Andika-Hendi terus menunjukkan angka yang stabil di angka 52%, mengungguli calon-calon lain, sebuah indikasi bahwa dukungan terhadap mereka cukup solid di tingkat masyarakat. Moralitas dalam Politik: Ancaman dari Kepentingan Kekuasaan Namun, di balik pertarungan politik ini, ada sebuah kenyataan yang sangat mencemaskan tentang kondisi demokrasi Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan peran mantan Presiden Joko Widodo. Sebagai mantan presiden yang seharusnya menjaga netralitas dan memfokuskan perhatian pada kesejahteraan rakyat, Jokowi justru terlihat sangat terlibat dalam urusan politik praktis dengan mendukung calon Nomor 02 Luthfie – Taj Yasin dan bahkan seolah-olah menjadi Juru Kampanye dibuktikan dengan Jokowi Safari diberbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Ini membawa dampak serius terhadap moralitas dalam politik kita. Joko Widodo, yang sudah tidak lagi memiliki menjadi kader partai politik dan setelah masa jabatannya berakhir menjadi Presiden, tetap berusaha mengendalikan arah politik nasional. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang motif dan kepentingan yang mendasari tindakannya. Ketika seorang mantan presiden masih terus "cawe-cawe" dalam urusan kekuasaan, apalagi dengan mendukung pasangan tertentu, kita harus bertanya: apakah ini demi kepentingan rakyat atau semata-mata karena nafsu kekuasaan yang tidak terpuaskan? Tindakan ini sangat berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mengutamakan kebebasan rakyat dalam memilih pemimpinnya, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang sudah tidak memiliki jabatan resmi. Jika mantan presiden yang tidak memiliki partai politik masih mempengaruhi jalannya proses politik, maka ini menjadi indikasi jelas adanya penyalahgunaan kekuasaan. Situasi ini tentu membahayakan kesehatan demokrasi Indonesia, yang seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata. Ini adalah kerusakan moral yang harus segera diperbaiki jika kita ingin menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat. Meskipun menghadapi banyak tantangan, strategi pemenangan Andika-Hendi sangat jelas dan tepat sasaran. Kekuatan partai, dukungan luas dari kader, serta rekam jejak yang baik dari keduanya memberikan pondasi yang kokoh untuk meraih kemenangan. Andika dan Hendi juga memiliki program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan kualitas SDM, pengembangan UMKM, dan penguatan sektor ekonomi daerah. Andika dengan pendekatan strategisnya, dan Hendi dengan kemampuannya menjangkau masyarakat akar rumput, memberikan keyakinan bahwa mereka adalah pasangan yang siap membawa Jawa Tengah ke arah yang lebih baik. Dengan dukungan PDI Perjuangan yang sangat kuat, elektabilitas yang tinggi, serta visi kepemimpinan yang jelas, pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihady berpeluang besar untuk memenangkan Pilgub Jawa Tengah pada 27 November mendatang. Meski ada tekanan dari pihak yang didukung oleh Mantan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, semangat juang kader PDI Perjuangan justru semakin membara. Selain itu, terjadinya intervensi politik oleh Jokowi, seorang mantan presiden yang tidak memiliki partai, hanya akan memperburuk moralitas politik kita dan mempertegas bahwa perjuangan demi kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama, Andika-Hendi adalah simbol kekuatan partai yang solid dan harapan besar bagi masa depan Jawa Tengah yang lebih maju dan sejahtera.

AUKUS Mengancam Keamanan dan Stabilitas di Asia Tenggara

Beritabaru.co — Wed, 23 Oct 2024 09:29:28 +0000

Opini : Veronika S. Saraswati Kordinator Study Hubungan Internasional pada Indonesia China Partnership Studies

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap geopolitik di Asia Tenggara telah mengalami perubahan signifikan, dan pengaruh AS di wilayah ini menghadapi keraguan serta tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. AUKUS, yaitu kemitraan keamanan trilateral antara Australia, Inggris (UK), dan Amerika Serikat ( AS ), dapat memicu perlombaan senjata di kawasan Asia-Pasifik dengan memaksa negara-negara lain untuk memperkuat angkatan bersenjata mereka sebagai bentuk pembalasan. Selain itu, negara-negara ASEAN tidak memiliki kekuatan militer yang dapat menandingi AUKUS. Kekuatan gabungan ASEAN masih sangat lemah dalam menghadapi AUKUS. Ketimpangan kekuatan militer ASEAN ini secara serius membahayakan posisi ASEAN dalam menjaga kedaulatannya dari invasi AUKUS. Faktor ini akan merusak upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara, yang merupakan wilayah penting dengan dinamika geopolitik yang kompleks. Melihat kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah dan Afrika, kawasan Asia-Pasifik kemungkinan akan menghadapi situasi yang serupa jika ASEAN tidak mampu mempertahankan kedaulatannya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa AUKUS merupakan proyek perang yang hanya memberikan keuntungan finansial besar bagi beberapa PMC (Private Military Companies) Amerika. Sebagai pemain kunci di Asia Tenggara, Indonesia memegang posisi yang sangat strategis di sektor ekonomi, militer, dan diplomatik. AUKUS didirikan pada September 2021, hanya beberapa hari setelah Pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia-Australia ke-7, atau 2+2. Perkembangan ini tak pelak menurunkan kepercayaan pemerintah Indonesia terhadap Australia. Selain menurunkan kepercayaan terhadap Australia, pemerintah Indonesia dan Malaysia memandang AUKUS sebagai pemicu perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan yang pada akhirnya akan mengancam keamanan dan stabilitas regional. [caption id="attachment_187933" align="alignnone" width="730"] U.S. President Joe Biden, Australian Prime Minister Anthony Albanese and British Prime Minister Rishi Sunak deliver remarks on the Australia - United Kingdom - U.S. (AUKUS) partnership, after a trilateral meeting, at Naval Base Point Loma in San Diego, California U.S. March 13, 2023. REUTERS[/caption] Pembangunan pangkalan militer AS di Filipina di bawah kerangka AUKUS juga menimbulkan tantangan besar bagi kedaulatan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Aliansi AUKUS mengejar strategi besar untuk mengontrol Asia Tenggara dan menahan Tiongkok. AS akan semakin memperkuat dominasinya atas Filipina; tahap berikutnya akan mencakup seluruh ASEAN. Kegiatan militer yang dilakukan oleh AUKUS, dan AUKUS yang bekerja sama dengan Filipina, pada akhirnya akan melanggar kedaulatan wilayah Indonesia. Selain itu, proyek kapal selam bertenaga nuklir yang dikembangkan oleh AUKUS di Australia kemungkinan besar akan beroperasi secara sembunyi-sembunyi di perairan negara-negara Asia Tenggara. Hal ini merupakan sumber ketidakstabilan keamanan dan menjadi ancaman langsung terhadap kedaulatan wilayah negara-negara Asia Tenggara. Operasi kapal selam bertenaga nuklir AUKUS di Laut Cina Selatan dapat meningkatkan risiko konfrontasi militer antara kekuatan besar seperti AS dan Tiongkok, yang pada akhirnya membahayakan kedaulatan dan keamanan negara-negara ASEAN yang berbatasan dengan kawasan ini. Dengan semakin eratnya kerja sama militer di bawah AUKUS, ketiga anggota AUKUS dipastikan akan meningkatkan operasi militer di wilayah udara dan perairan ASEAN. Operasi ini dapat mencakup patroli bersama, latihan militer, atau operasi intelijen, yang semuanya jelas melanggar kedaulatan wilayah ASEAN. Selain itu, penempatan aset militer seperti kapal selam atau pembom di wilayah yang dekat dengan ASEAN merupakan tindakan provokatif hegemonik yang melanggar hak kedaulatan ASEAN. Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan pernyataan lima poin yang menyatakan ‘sangat prihatin dengan perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan yang terus berlanjut di kawasan’. Pernyataan semacam ini merupakan hal yang biasa bagi Indonesia dan memberikan sedikit gambaran tentang implikasi AUKUS bagi negara ini. ASEAN belum memberikan tanggapan terhadap pendirian AUKUS. Tidak adanya tanggapan dari ASEAN terhadap penguatan AUKUS di kawasan Asia-Pasifik, yang semakin aktif membangun pertahanan militer di wilayah ini, berarti kegagalan ASEAN dalam melindungi kedaulatan regional ASEAN. AUKUS mengingatkan ASEAN tentang biaya keragu-raguan dan ketidakpastian di tengah lingkungan geopolitik yang kompleks dan berkembang pesat. AS secara bertahap kehilangan dukungan di antara negara-negara Asia Tenggara, terutama karena kekacauan dalam operasi diplomatik dan militernya. Kelompok-kelompok Muslim di Singapura, Malaysia, dan Indonesia melancarkan protes kuat dan menolak sikap AS serta anggota NATO lainnya yang mendukung perang di Gaza. Pemerintah AS selalu menjadi donor terbesar bantuan militer bagi Israel. Baik di bawah Partai Demokrat maupun Republik, dukungan AS terhadap Israel tetap teguh. Secara global, reputasi internasional AS telah menurun tajam, terutama di kalangan negara-negara Muslim. Di dalam Uni Eropa, perasaan ‘benci’ terhadap AS juga meningkat. Alasan sederhana di baliknya adalah bahwa AS menerapkan standar ganda dalam konflik Eropa Timur dan Gaza, yang menyebabkan ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan masyarakat Eropa. Standar ganda ini telah menyebabkan negara-negara Uni Eropa, yang awalnya merupakan pendukung kuat Ukraina, mulai mengevaluasi ulang sikap mereka. Oleh karena itu, faktor ini juga mendorong AS untuk semakin memperkuat konsolidasi di kawasan Asia Tenggara baik melalui AUKUS maupun secara bilateral. Seperti yang dinyatakan dalam doktrin kebijakan luar negeri AS, AS akan memberlakukan kebijakan apa pun untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan mempertimbangkan tatanan internasional dari perspektif ekonomi politik dan peran PMC yang dipertanyakan dalam membangun tatanan internasional, ASEAN harus memperluas pemahaman dan mengubah cara pandangnya tentang tujuan AUKUS. Keyakinan bahwa AUKUS bertujuan melindungi Asia Tenggara dari pengaruh Tiongkok perlu dievaluasi ulang. ASEAN tidak boleh terus berpegang pada pola pikir tradisional dalam menilai politik keamanan regional, karena AUKUS adalah entitas korporat besar yang akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari perang. ASEAN perlu menemukan pendekatan yang inovatif dan terukur untuk menjaga kedaulatannya, serta mempertahankan prinsip netralitasnya. ASEAN harus belajar dari pengalaman sejarah Timur Tengah yang hancur akibat PMC Amerika. Saat ini, sejumlah PMC yang menggunakan AUKUS telah mulai menjalankan proyek perang di sekitar kawasan Asia Tenggara. Posisi militer ASEAN yang relatif lemah dan tidak proporsional dalam menghadapi ancaman AUKUS seharusnya menjadi faktor penting yang mendorong ASEAN untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Tiongkok bukan hanya tetangga dan teman baik ASEAN, tetapi juga mitra ekonomi dan perdagangan utama yang terpercaya bagi ASEAN. Sejak Tiongkok dan ASEAN menandatangani Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas pada tahun 2001, hubungan ekonomi dan perdagangan antara keduanya telah berkembang pesat. Sudah saatnya untuk meningkatkan kepercayaan pada Tiongkok sebagai mitra strategis ASEAN dalam perdagangan menjadi kemitraan strategis di sektor keamanan. Hal ini disebabkan karena ‘kepercayaan’ adalah dasar fundamental dalam membangun hubungan strategis yang saling menguntungkan. Tiongkok adalah mitra yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan untuk ASEAN. Kepercayaan harus mendahului kemampuan, karena kepercayaan adalah dasar dalam membangun kerja sama. Dalam kepercayaan terdapat keyakinan akan niat baik. Kemampuan militer Tiongkok yang berkembang pesat, didukung oleh teknologi tinggi di sektor pertahanan, dapat memberikan manfaat signifikan bagi ASEAN dalam menjaga kedaulatannya. Peran penting Tiongkok bagi ASEAN tidak hanya sebagai penyeimbang AUKUS yang kontrahegemoni terhadap dunia unipolar yang didominasi AS, tetapi juga karena Tiongkok tidak pernah menggunakan kekuatan militernya untuk kepentingan bisnis perang atau tujuan kolonialisasi. Alasan ini mendasari pentingnya bagi ASEAN untuk membangun hubungan pertahanan strategis dengan Tiongkok. Di masa depan, seiring dengan meningkatnya ketegangan hubungan AS-Tiongkok, Asia Tenggara akan menjadi arena geopolitik yang semakin kompleks. Bagaimana ASEAN memposisikan diri di tengah permainan kekuatan yang tidak seimbang ini akan berdampak langsung pada stabilitas dan perkembangan regional.

Gig Economy di Indonesia: Antara Fleksibilitas dan Kerentanan

Beritabaru.co — Tue, 24 Sep 2024 07:11:04 +0000

Opini : Zainul Abidin Media and Communication Officer Wahid Foundation

Gig economy, atau ekonomi berbasis proyek, telah menjadi fenomena global yang kini juga merambah pasar tenaga kerja Indonesia. Gig economy adalah model ekonomi di mana pekerjaan dilakukan berdasarkan proyek atau tugas tertentu yang bersifat sementara atau jangka pendek, bukan pekerjaan penuh waktu dengan kontrak jangka panjang. Dalam gig economy, pekerja lepas (sering disebut gig worker) mendapatkan penghasilan dari proyek atau tugas spesifik yang mereka ambil, seperti mengemudi untuk layanan ride-hailing, menjadi freelancer, atau melakukan pekerjaan kreatif melalui platform digital. Meskipun gig economy menawarkan fleksibilitas, ada beberapa risiko yang dihadapi pekerja, seperti ketidakpastian pendapatan, kurangnya jaminan sosial, dan sering kali tidak ada perlindungan hukum yang jelas terkait status pekerjaan mereka.

Fleksibilitas yang Memikat, Namun Ada Risiko

Salah satu keunggulan utama dari gig economy adalah fleksibilitas dalam hal waktu dan lokasi kerja. Pekerja gig memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri jadwal mereka, memilih proyek sesuai dengan minat dan keahlian, serta menentukan kapan dan di mana mereka akan bekerja. Fleksibilitas ini menarik bagi mereka yang ingin menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadi, terutama di era digital yang semakin terhubung. Namun, di balik daya tarik tersebut, pekerja gig harus menghadapi sejumlah tantangan. Ketidakstabilan pendapatan menjadi salah satu risiko terbesar. Tidak seperti karyawan tetap yang mendapatkan gaji bulanan, pendapatan pekerja gig sangat bergantung pada jumlah proyek yang didapatkan dan besaran tarif yang ditawarkan oleh klien atau platform. Hal ini menciptakan ketidakpastian finansial yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Ancaman yang Mengintai Gig Worker

Selain ketidakstabilan pendapatan, terdapat beberapa ancaman lain yang menghantui pekerja gig di Indonesia:

Kurangnya perlindungan sosial Sebagian besar pekerja gig tidak mendapatkan jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, atau cuti tahunan yang biasanya dinikmati oleh karyawan tetap. Hal ini membuat mereka rentan terhadap risiko finansial jika mengalami sakit atau kecelakaan kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 70% pekerja informal di Indonesia, termasuk pekerja gig, tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial.
Beban kerja yang tinggi Untuk mencapai penghasilan yang layak, banyak pekerja gig harus mengambil banyak proyek sekaligus, yang berpotensi menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Menurut penelitian, 60% pekerja gig di Asia Tenggara melaporkan bahwa mereka sering merasa lelah akibat tuntutan pekerjaan yang tinggi.
Persaingan yang ketat Seiring dengan pesatnya pertumbuhan gig economy, persaingan di kalangan pekerja gig menjadi semakin ketat. Para pekerja dituntut untuk terus meningkatkan keterampilan mereka agar dapat tetap kompetitif, sekaligus menyesuaikan tarif agar tetap bersaing. Platform digital seperti Gojek, Grab, dan Freelancer.com menciptakan ruang yang mempertemukan banyak pekerja dalam satu ekosistem yang sama, memperketat persaingan untuk mendapatkan proyek.
Ketidakjelasan status kerja Salah satu masalah utama dalam gig economy adalah ketidakpastian status kerja. Pekerja gig sering kali berada di area abu-abu antara pekerja tetap dan pekerja kontrak, sehingga tidak memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban mereka. Hal ini berpotensi menimbulkan perselisihan antara pekerja dan platform tempat mereka beroperasi.

Tantangan bagi Pemerintah dan Perusahaan

Dalam menghadapi tantangan gig economy, peran pemerintah dan perusahaan sangat krusial. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi pekerja gig meliputi:

Regulasi yang lebih jelas Pemerintah perlu segera menyusun regulasi yang jelas mengenai status pekerja gig, termasuk hak-hak mereka terkait jaminan sosial dan perlindungan kerja. Dengan adanya regulasi yang tepat, diharapkan gig worker dapat memiliki kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan yang layak.
Peningkatan akses terhadap pelatihan Untuk meningkatkan daya saing gig worker, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan perusahaan dalam menyediakan akses pelatihan yang mudah dijangkau. Dengan pelatihan yang berkualitas, pekerja gig dapat mengembangkan keterampilan baru yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis.
Kebijakan platform yang lebih adil Platform gig economy, seperti marketplace freelance dan aplikasi transportasi daring, perlu didorong untuk menerapkan kebijakan yang lebih transparan dan adil. Salah satu contoh adalah transparansi dalam algoritma penentuan tarif serta pemberian kesempatan yang setara bagi semua pekerja.

Gig economy menawarkan fleksibilitas dan peluang yang menarik, namun juga membawa tantangan serius bagi para pekerja lepas. Ketidakstabilan pendapatan, kurangnya perlindungan sosial, dan ketatnya persaingan adalah beberapa dari sekian banyak risiko yang dihadapi gig worker di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja sendiri untuk menciptakan ekosistem gig economy yang berkelanjutan dan adil. Hanya dengan begitu, ekonomi gig dapat menjadi model kerja yang tidak hanya fleksibel, tetapi juga inklusif dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kekuatan Politik Kerakyatan dan Politik Uang: Meneropong Proses Politik Pilkada Sumatera Selatan

Beritabaru.co — Tue, 03 Sep 2024 04:30:15 +0000

Opini: Okky Asranja

Dari pemilu 14 Februari kemari kita bisa melihat arah gerak perpolitikan di pilkada serentak Oktober nanti apakah bergerak ke arah pendidikan politik yang memberikan memori baik bagi rakyat atau tragedi politik tukar tambah kepentingan dan jual beli suara semata. ingatan kita tentang brutalnya pemilu serentak Februari lalu yang menyuguhkan proses-proses politik busuk dari tingkat nasional sampai tingkat daerah, tukar tambah kepentingan, permainan aturan dan politik uang. Realitas politik menjelang pilkada serentak mulai menjadi asupan penting dewasa ini. yang menarik dari proses politik 5 tahunan ini adalah bagaimana para tokoh yang berlaga menggunakan segala macam cara untuk memikat rakyat, memilih turun sampai ke akar rumput, berbicara tentang harapan-harapan dan menyatukan kekuatan politik masing-masing partai pendukung. Seperti yang terjadi dikontestasi pilkada Sumatera Selatan yang menjadi bahan penulis dalam meneropong arah proses politik yang baik atau sama brutal nya dengan pemilu 14 Februari yang lalu. pilkada sumatera selatan menyajikan menu cukup kompleks antara Herman Deru, Mawardi Yahya, dan Edi Santana dalam memperebutkan kursi Sumatera Selatan 1. Metode politik blusukan menjadi pilihan Herman Deru dalam mengkampanyekan hajat politiknya. bertemu hampir seluruh lapisan masyarakat se-Sumatera Selatan, menggalang dukungan semua kalangan, berbincang tentang persoalan kerakyatan. pendekatan politik semacam ini memang melekat pada tubuh politik Herman deru yang tidak enggan untuk bercengkaraman langsung bersama rakyat, mendengar problematika kerakyatan. dan terbukti metode seperti ini mengantarkan Herman deru menjadi gubernur Sumatera Selatan periode sebelumnya. Lain halnya Mawardi Yahya yang berangkat dengan dukungan partai politik yang banyak, dalam pidatonya di pertemuan partai-partai koalisinya, Mawardi menyampaikan dan meminta untuk seluruh kader-kader partai pendukungnya yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi di Sumatera Selatan untuk menghimpun kembali kekuatan suara yang mereka dapatkan di pemilihan umum 14 Februari lalu. hal ini menjadi perhatian khusus bagi penulis yang melihat proses politik di pemilu 14 Februari lalu yang penuh dengan politik kotor. naiknya angka penggunaan metode politik uang untuk mendapatkan suara menjadi menu utama dalam perhalatan politik 5 tahunan itu. hal ini menjadi ketakutan penulis jika memang metode yang sama akan di digunakan kembali dalam upaya menduduki kursi nomor 1 di Sumatera Selatan tersebut, maka rakyat perlu khawatir karena politik uang adalah bentuk kejahatan yang di anggap lumrah oleh para pelaku politik dan efeknya menjadi buruk untuk pendidikan politik kerakyatan. Edi Santana datang di menit-menit akhir pendaftaran calon gubernur Sumatera Selatan yang di usung oleh parta PDI-Perjuangan. yang mana kita tahu sebelumnya Heri Amalindo, yang merupakan kader dari PDI-Perjuangan yang tidak mendapatkan restu dari rumah nya sendiri yakni PDI-Perjuangan. layaknya hal-hal yang datang tak terduga, muncul nya Edi Santa menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Melihat fenomena politik di pilkada sumatera selatan ini, penulis mengkhawatirkan apa yang terjadi dalam proses politik di pemilu 14 Februari lalu yang sangat kental dengan metode politik uang. apa yang kita ketahui tentang yang terjadi di pemilu 14 Februari lalu presentasi penggunaan metode politik uang dalam mencari dan mendapatkan suara sangat tinggi dan hampir seluruh kontestan yang berlaga menggunakan metode politik uang ini. hal demikian yang harus kita cegah agar tidak terulang kembali di pilkada sumatera selatan ataupun dalam wilayah yang lain. kita tidak bisa lagi menganggap bahwa metode politik uang itu bagian dari sesuatu yang lumrah terjadi. kedangkalan kita dalam memandang kejahatan menjadi persoalan yang serius, karena politik uang adalah bentuk dari kejahatan yang kita dangkalkan dan kita anggap bukan sesuatu yang buruk. Hannah Arendt dalam bukannya yang berjudul Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, sangat gamblang menjelaskan bagaimana efek buruk dari kita mendangkalkan kejahatan. sejarah mencatat dengan baik bagaimana kekejaman pasukan Nazi yang melakukan gonosida besar-besaran dan mereka menganggap kejahatan tersebut merupakan hal yang biasa. kedangkalan pengetahuan akan membawa kita pada sikap serupa. begitu juga dengan proses politik yang kotor; politik uang. jika kita menganggap bahwa metode politik dengan menggunakan politik uang adalah hal yang lumrah dalam meraih kekuasaan sesungguhnya kita tidak ada bedanya dengan para pejabat Nazi yang mengakui pada sidang di Yarusalem tentang kejahatan yang mereka buat adalah kejahatan yang biasa saja.

PMII Menangkan Indonesia Memimpin Peradaban

Beritabaru.co — Mon, 26 Aug 2024 05:07:37 +0000

Opini: Ir. Panji Sukma Nugraha, S.T., M.M Ketua SC Kongres PMII Ke-XXI

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan organisasi kaderisasi dan gerakan kepemudaan yang berdiri sejak 17 April 1960. Sejak awal didirikan oleh generasi muda Nahdlatul Ulama (NU), PMII memberikan warna tersendiri dalam keislaman dan ke-Indonesiaan di kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam gerakan berbasis pengetahuan ataupun moral sosial-politik. Beragam gerakan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung telah berhasil memberikan dampak positif terhadap proses Pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Tujuan PMII yakni terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Swt, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kongres PMII ke XXI pada tanggal 09 hingga 24 Agustus 2024 di Palembang Sumatra Selatan merupakan momen penyegaran dalam kepemimpinan PMII. Semangat dan spirit baru menuju kejayaan PMII untuk memenangkan Indonesia tertuang dalam tema Kongres PMII ke-XXI “Bersatu Menangkan Indonesia, Memimpin Peradaban Dunia”. Adapun rasionalisasi dari tema tersebut yakni; Pertama, PMII organisasi kemahasiswaan yang di satukan dengan kekuatan Ideologis dan nilai-nilai, terdiri dari Pancasila, Ahlusunnah wal jama’ah, nilai dasar pergerakan, kaderisasi, kepemimpinan, dan histori gerakan sosial serta moral politik. Sehingga hal ini menjadi kekuatan besar bagi kader untuk meneruskan spirit kepemimpinan multisektor dalam membangun kekuatan untuk memenangkan Indonesia. Kedua, Bangsa Indonesia baru selesai melaksanakan Pemilu Legislatif dan Pilpres serta memasuki Pilkada serentak tentu membutuhkan persatuan bangsa untuk menjaga stabilitas politik kebangsaan. Ketiga, Memimpin peradaban dunia ditandai dengan banyaknya kader PMII yang notabene sebagai pemuda yang berada dari Sabang hingga Merauke, yang mana memiliki peran strategis untuk ikut serta membangun Sumber Daya Manusia (SDM), dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia menuju peradaban dunia. Sehingga kader PMII diharapkan mampu memimpin berjalannya peradaban dengan memposisikan diri sebagai pemimpin di segala sektor yang berwawasan global (global perspective). Dengan begitu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menjadikan Kongres ke-XXI menjadi gerbang menuju satu Abad Sumpah Pemuda. Jika pada 28 Agustus 1928 sebagai spirit sumpah pemuda adalah persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, maka 100 tahun atau satu abad sumpah Pada 28 Oktober 2028 harus menjadi gerbang pemuda Indonesia untuk memenangkan Indonesia memimpin peradaban. Sejalan dengan visi Indonesia Emas yang telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 dengan visi “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Langkah awal kepemimpimpinan kembali di mulai dari dari Kota Palembang Sumatra Selatan. Sejarah mencatat, Palembang telah memainkan peran penting dalam sejarah peradaban Nusantara selama berabad-abad. Dari kerajaan maritim yang kuat hingga kesultanan Islam yang Makmur, kita melihat Kerajaan Sriwijaya (Abad ke-7 - 13) merupakan kerajaan maritim terkuat di Nusantara, menguasai wilayah dari Sumatera, Semenanjung Malaya, hingga Thailand. Dan Palembang sebagai wilayah yang memiliki Sungai Musi menjadi jalur perdagangan internasional yang menghubungkan India, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Selain catatan emas Sejarah itu, kita juga mengetahui Kesultanan Palembang Darussalam (Abad ke-14 - 19) di mana didirikan setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Palembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang penting dan menyebarkan agama Islam di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya. Di lain sisi, Palembang juga memiliki pengaruh budaya yang kuat, dengan tradisi dan seni yang masih dilestarikan hingga saat ini. Palembang juga berperan penting dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di mana menjadi pusat perlawanan terhadap penjajah Belanda. Di Palembang terjadi peristiwa "Peristiwa Palembang" pada tahun 1923, dimana rakyat Palembang melawan Belanda dengan gagah berani. Palembang menjadi bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan banyak pahlawan nasional yang berasal dari Palembang. Palembang telah meninggalkan warisan budaya dan sejarah yang kaya yang masih dapat kita lihat dan dapat ditangkap spriritnya hingga saat ini. Palembang sebagai kota yang dinamis, modern, dan terus berkembang menjadi salah satu kota terdepan di Indonesia. Maka, dengan terselenggaranya kongres PMII XXI di Palembang, merupakan bentuk semangat pergerakan yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan ke-Nusantaraan, yang tentu syarat akan makna persatuan di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural. PMII dengan gerakan-gerakannya telah dan terus mengupayakan kemajuan Bangsa dan Negara, dengan perbaikan sektor kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan. PMII diharapkan juga mampu menjadi pemimpin (leader) baik dalam skala Nasional atau Internasional, dengan tetap memegang teguh nilai ke-Islaman Ahlulsunnah Wal Jam’ah dan Pancasila. Kemenangan Kongres PMII ke-XXI adalah kemenengan bersama seluruh Anggota dan Kader PMII baik di Indonesia maupun Indonesia dan Dunia. Selamat Atas terpilihnya Ketua Umum PB PMII Sahabat M. Shofiyulloh Cokro dan Ketua PB Kopri PB PMII Wulansari Aliyatus Sholikhah masa Khidmat 2024-2026.

Dilema Imam Jadi Makmum Pada Pilkada Sumenep

Beritabaru.co — Wed, 14 Aug 2024 03:35:01 +0000

Opini: Abdul Mufti Abigail (Dosen Ilmu Politik dan Peneliti Lepas)

Figur kyai masih menarik untuk dilibatkan atau terlibat pada kontestasi Pilkada 2024. Pernyataan tersebut setidaknya sesuai dengan kondisi proses pilkada di Tanah Wiraraja. Maklum saja suara pemilih terbanyak sekitar 70% berasal dari para kelompok santri. Kelompok yang memiliki magnet bagi siapapun untuk maju pada kontestasi pilkada di Tanah Wiraraja. Representasi tertinggi dari kelompok santri pada konteks pilkada tentunya ada pada figur kyai. Figur yang bukan sekedar mumpuni di bidang agama saja, namun juga bidang politik, sosial, budaya dan sebagainya. Boleh diyakini bahwa politik bagi kyai merupakan salah satu instrumen agar menjadi kepastian untuk kekuasaan dengan seperangkat nilai dan norma yang melekat didalamnya termasuk asas-asas keadilan dapat dijalankan dengan baik dan benar pada kehidupan bermasyarakat. Kenyataan yang ada pada proses pilkada Tanah Wiraraja menunjukkan bahwa figur kyai memiliki dua cermin yang berbeda. Cermin pertama telah menunjukkan tentang figur seorang kyai yang memiliki peluang untuk memimpin Tanah Wiraraja melalui cara menjadi calon bupati dengan dukungan basis massa partai politik yang besar dan ditambah lagi dengan posisi ketua DPC partai politik di Tanah Wiraraja. Modal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, terbukti sang tokoh lebih mau di pinang menjadi calon wakil bupati oleh partai lain dan belum mendapat rekomendasi dari DPP partai tempat sang tokoh bernaung. Keputusan yang di ambil oleh sang tokoh kyai untuk menjadi calon wakil bupati tentunya sangat disayangkan, tidak sebanding dengan potensi yang dimiliki oleh partai politik di mana sang tokoh bernaung. Kemauan sang tokoh untuk dipasangkan sebagai calon wakil bupati menunjukkan ketidakberanian atau bahkan ketidakseriusan untuk menjadi pemimpin dalam tataran yang lebih luas. Terlebih partai yang meminang sebagai calon wakil bupati memiliki keinginan untuk menjadikan pilkada Tanah Wiraraja 2024 hanya diikuti oleh calon tunggal. Apabila hal ini terwujud tentu sangat ironis. Terlebih dilakukan oleh partai yang konon katanya membawa nilai-nilai demokrasi, namun pada kenyataannya mematikan nilai-nilai demokrasi. Cermin kedua tentang jatuh bangunnya seorang figur kyai yang coba di jegal, agar tidak mendapat rekomendasi DPP dari partai yang dipimpinya di tingkat DPC dan dukungan koalisi partai lain. Figur kyai tersebut memiliki komitmen yang kuat untuk maju sebagai calon bupati Tanah Wiraraja. Figur kyai yang di dukung masyarakat dan tokoh-tokohnya untuk maju sebagai calon bupati, bukan maju sebagai calon wakil bupati. Bagi sang kyai penting rasanya untuk memiliki pemimpin terlahir dari kalangan santri yang memiliki jumlah terbanyak dalam daftar pemilih di Tanah Wiraraja, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sesaat saja. Kesadaran untuk tidak dimanfaatkan oleh pihak lain memiliki arti penting sebagai upaya membangun pendidikan politik oleh sang figur kyai melalui jalur calon bupati, terlebih pencalonan sebagai calon bupati menunjukkan dan mengajarkan nilai-nilai perjuangan, kepercayaan diri dan kemandirian dalam proses pendidikan politik pada masyarakat. Mengamati dua cermin yang berbeda, setidaknya dapat dipahami bahwa figur kyai menjadi magnet dalam mendulang suara pemilih, selain itu juga figur kyai di tengah-tengah masyarakat merupakan figur yang sangat dihormati dan disegani. Figur yang memiliki kharismatik kepemimpinan pada penyelesaian persoalan kehidupan bermasyarakat. Tidak salah apabila konstruksi sosial masyarakat berharap pemimpin yang muncul pada pemilihan calon kepala daerah dari seorang figur kyai. Bukan sekedar muncul untuk jadi pelengkap saja dalam mendulang suara, namun juga figur yang berani dan mampu terdepan dalam kepemimpinan di masyarakat. Cukup disayangkan apabila seorang figur kyai tidak memilih peran menjadi calon pemimpin (bupati) ketika memiliki sumber daya yang mendukung dan potensial untuk memenangkan kontestasi pilkada di Tanah Wiraraja. Dorongan figur kyai untuk maju sebagai calon bupati memiliki perumpamaan bahwa seorang calon bupati seperti seorang imam yang akan memimpin makmumnya Maka cukup disayangkan apabila terdapat seorang figur kyai, yang seharusnya memimpin seperti imam ternyata lebih memilih menjadi makmum. Teringat suatu cerita di kampung tentang seorang ustadz yang menjelaskan bahwa yang memimpin sholat itu bernama imam. Penjelasan ini di sanggah oleh salah satu santrinya yang kebetulan dari kampung sebelah mengatakan bahwa yang memimpin sholat di kampungnya bernama Abdul. Tentunya sanggahan santri tersebut di bantah oleh ustadz dan akhirnya menjadi perdebatan antara ustadz dan santri tersebut. Apabila teringat oleh sanggahan santri tersebut yang mengatakan bahwa yang memimpin sholat bernama Abdul, bisa jadi ada benarnya karena yang namanya imam telah menjadi makmum pada kontestasi politik di Tanah Wiraraja.

Kontribusi Tiongkok untuk Pembangunan Damai-Indonesia dalam Kerjasama ‘Belt and Road Initiative’ (Prakarsa Sabuk dan Jalan)

Beritabaru.co — Tue, 30 Jul 2024 07:04:51 +0000

Opini: Veronika S. Saraswati Institute for Indonesia-China Partnership Studies

Sifat ‘damai dan harmoni’ dari peradaban Tiongkok secara fundamental menentukan bahwa Tiongkok akan selalu menjadi pembangun perdamaian dunia, kontributor bagi pembangunan global, dan pembela tatanan internasional, bahwa Tiongkok akan terus mengejar pertukaran dan pembelajaran timbal balik di antara peradaban dan tidak akan terlibat untuk menjalankan politik hegemoni dan dominasi. Tiongkok tidak akan memaksakan nilai-nilainya sendiri dan tidak akan campur tangan dalam sistem politik negara lain. Tiongkok memiliki karakteristik pembangunan yang khas yang mematuhi kerjasama dan tidak terlibat dalam konfrontasi. Mengalami fase lama menjadi negeri yang mengandalkan pertanian sebagai system produksi, menjadikan karakter masyarakat Tiongkok lebih memilih untuk menjaga perdamaian dan harmoni daripada konflik dan perang. Kesabaran dan harmoni adalah karakter dasar para petani dalam mengelola lahan pertaniannya sejak masa tanam hingga masa panen tiba. Karakter ini melekat kuat pada masyarakat Tiongkok sampai saat ini, saat di mana Tiongkok telah beralih menjadi negeri maju yang bertumpu pada sektor teknologi maju. Tiongkok adalah bangsa yang mencintai perdamaian. Pengejaran perdamaian, harmoni, dan keselarasan sangat tertanam dalam dunia spiritual bangsa Tiongkok dan sangat terlarut dalam darah rakyat Tiongkok. Dengan menjunjung tinggi prinsip ‘keselarasan adalah berharga’ 以和为贵, Tiongkok telah mengusulkan inisiatif kerjasama pembangunan, salah satunya adalah Belt and Road Initiative (BRI). BRI adalah kerjasama pembangunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Kontribusi penting lainnya yang diinisiasi oleh pemerintah Tiongkok untuk pembangunan internasional adalah Global Development Initiative (GDI) dan Global Security Initiative (GSI). GDI bertujuan untuk mengatasi tantangan pembangunan, terutama bagi negara-negara berkembang, sementara GSI menunjukkan komitmen dan upaya Tiongkok dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Kedua inisiatif ini adalah solusi yang dikembangkan oleh Tiongkok untuk perdamaian, keamanan, dan pembangunan dunia. Tiga kata kunci 'perdamaian', 'keamanan', dan 'pembangunan' adalah kondisi mutlak untuk keluar dari krisis ekonomi dan krisis keamanan dunia saat ini. Dalam konteks Indonesia, BRI tidak hanya sejalan dengan kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia, tetapi juga menyediakan sarana dan kondisi untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah Indonesia.

Berhasil Membangun Ekonomi Digital

Keunggulan Tiongkok dalam teknologi digital memberikan kontribusi terbesar bagi pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Digital Silk Road (DSR) sebagai bagian penting dari BRI memberikan kontribusi terbesar dalam pengembangan infrastruktur digital. Perusahaan digital berteknologi tinggi asal Tiongkok seperti Huawei melalui skema DSR, sangat besar membantu pemerintah Indonesia dalam membangun infrastruktur digitalisasi, sehingga masyarakat Indonesia yang tinggal di desa-desa terpencil kini dapat mengakses dunia digital. Huawei memiliki peran besar dalam proses digitalisasi di Indonesia. Indonesia tahun 2022 mengalami pertumbuhan ekonomi terendah dalam lima tahun. Namun, pertumbuhan industri e-commerce justru semakin cepat di tengah perlambatan ekonomi negara. Industri e-commerce adalah salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Selama pandemi, ketika sebagian besar sektor pembangunan mengalami penurunan, sektor komunikasi digital meningkat pesat. Pandemi telah secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Digitalisasi telah membantu Indonesia mengatasi pengangguran karena ekonomi digital menyerap tenaga kerja. Masyarakat semakin membutuhkan e-commerce dan media sosial; ini adalah peluang bagi pencari kerja untuk aktif berbisnis dan bekerja melalui dunia digital. Digitalisasi juga terbukti sangat bermanfaat dalam Indonesia membendung penyebaran pandemi Covid-19. Dengan digitalisasi, pengobatan pasien Covid dapat dilakukan dengan cepat; dunia digital memberi ruang pertemuan para medis dan pasien di tengah aturan yang tidak mengijinkan kontak fisik langsung antar-manusia. Digitalisasi juga akan membantu proses rekrutmen, yang awalnya terkesan berbelit-belit dan kurang efektif. Dunia digital mempertemukan perekrut dengan pencari kerja yang tepat. Dengan begitu, pencari kerja dengan kompetensi yang sesuai mampu terhubung dan lebih mudah menemukan posisi kerja yang paling sesuai dengan kemampuannya. Implementasi teknologi digital secara masif dapat secara signifikan meningkatkan tingkat produktivitas Indonesia, mulai dari efisiensi sistem operasi. Teknologi Industri 4.0 yang berfokus pada konsep otomatisasi dengan menggabungkan Internet of Things (IoT) dan mesin robot mampu membuat proses operasi bisnis lebih cepat, lebih tepat, dan lebih murah. Digitalisasi juga Di antara perusahaan-perusahaan Tiongkok, adalah Huawei dan ZTE yang paling aktif dalam proyek infrastruktur ICT (Information and Communication of Technology), terutama memasang kabel serat optik di Asia Tenggara. Huawei Marine, misalnya, telah menyelesaikan lebih dari selusin proyek kabel bawah laut, dan hampir 20 lainnya sedang dalam pembangunan, terutama di Indonesia dan Filipina. Sementara itu, perusahaan-perusahaan Tiongkok juga terlibat dalam mengembangkan konektivitas internet seluler generasi berikutnya, yaitu jaringan 5G dan komputasi awan di wilayah tersebut. Baru-baru ini, Huawei meluncurkan 5G pertamanya di Asia Tenggara di Thailand, sementara Alibaba Cloud membuka pusat data kedua di Indonesia. Jaringan seluler 5G akan secara signifikan meningkatkan kecepatan transmisi dan mengurangi latensi. Fitur-fitur ini sangat penting untuk mengembangkan aplikasi di sekitar jaringan ini, seperti mobil tanpa pengemudi, IoT, dan kota pintar. Perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Huawei juga memainkan peran signifikan dalam menetapkan standar teknologi untuk 5G selain berpartisipasi dalam infrastruktur seluler di banyak negara BRI. Perusahaan-perusahaan Tiongkok lainnya juga bersemangat untuk mengikuti jejak ini guna berkontribusi pada proses penetapan standar untuk mendorong adopsi teknologi yang berpusat pada Tiongkok.

Berhasil Menjalankan Proyek Hilirisasi

Secara teori, keuntungan timbal balik dalam bidang ekonomi menjadi dasar yang kokoh untuk meningkatkan kolaborasi dan menyelesaikan masalah politik dan budaya. Indonesia telah banyak mendapat manfaat dari pembangunan bersama BRI. Hasil positif dari kerjasama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara telah membuat pemerintah Indonesia menyadari bahwa Tiongkok adalah peluang daripada risiko. Di bawah kerangka kerja BRI, sejumlah proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok telah memberikan bantuan penting bagi transformasi dan peningkatan industri tradisional Indonesia serta meningkatkan pendapatan fiskal nasional dan daerah. Operasionalisasi sektor hilirisasi nikel yang dipimpin oleh perusahaan Tiongkok pada tahun 2022 telah menyumbang USD 1,123 triliun bagi pendapatan Indonesia. Jumlah besar pendapatan pajak nasional ini adalah pendapatan pajak pertama yang diperoleh pemerintah Indonesia dari proyek hilirisasi di sektor pertambangan. Jumlah ini meningkat 10,8 kali lipat dibandingkan dengan pendapatan pajak dari sektor pertambangan pada tahun 2016. Selain pendapatan pajak dan manfaat pendapatan, proyek hilirisasi nikel sangat mendorong lapangan kerja lokal dan memberikan kontribusi untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini memiliki signifikansi yang tinggi dan menentukan bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, Tiongkok dan Indonesia—dua negara penting di kawasan Asia-Pasifik—telah mengalami perubahan radikal dalam hubungan perdagangan mereka. Pada tahun 2022, neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok berubah dari defisit menjadi surplus. Ekspor dan impor yang meningkat. Setelah tahun 2013, BRI memainkan peran katalis dalam membentuk ulang rute perdagangan dan kemitraan global. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur, perdagangan, dan hubungan investasi antara Tiongkok dan beberapa negara lainnya. Sebagai hasil dari mega proyek ini, ekspor Tiongkok dari Indonesia mengalami lonjakan yang mengesankan, tumbuh dari 23,28 miliar USD pada tahun 2015 menjadi 43,41 miliar USD pada Agustus 2023. Sebaliknya, ekspor Indonesia ke Tiongkok juga mendapatkan manfaat, menunjukkan trajektori pertumbuhan yang lebih mengesankan, tumbuh dari 12,86 miliar USD pada tahun 2015 menjadi 48,77 miliar USD pada Agustus 2023. Data pasca-COVID-19 menunjukkan bahwa ekspor Indonesia berlipat ganda dari 23,32 miliar USD menjadi 48,77 miliar USD. Dalam perbandingan, sementara perdagangan Tiongkok dengan Indonesia berlipat ganda, ekspor Indonesia ke Tiongkok hampir tiga kali lipat, menunjukkan hubungan perdagangan yang dinamis dan berkembang. Industri hilirisasi telah direncanakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2010, terutama untuk sektor pertambangan. Hilirisasi bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada komoditas di mana komoditas yang diekspor tidak lagi dalam bentuk bahan mentah tetapi telah menjadi komoditas jadi atau setengah jadi. Pemerintah merencanakan delapan sektor prioritas untuk industri hilirisasi, dengan target investasi sebesar $545,4 miliar pada tahun 2035. Untuk mendukung realisasi industri hilirisasi, terutama di sektor mineral, pemerintah mendorong pembangunan smelter di berbagai wilayah. Hingga tahun 2022, telah dibangun 26 smelter dan akan terus menambah 53 smelter pada tahun 2024. Hilirisasi nikel dimulai pada tahun 2015 oleh Perusahaan Tiongkok Qingshan di Morowali, yang memproduksi baja tahan karat dan baja karbon. Sementara itu, hilirisasi tembaga akan segera dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan tersedianya dua smelter pengolahan tembaga di Indonesia. Prestasi bersejarah terjadi di industri nikel Indonesia. Untuk pertama kalinya, merek nikel olahan dari Indonesia, "DX-zwdx" yang diproduksi oleh PT CNGR Ding Xing New Energy, telah terdaftar di London Metal Exchange (LME), bursa logam terbesar di dunia, menurut siaran pers LME pada 23 Mei 2024. Momen ini menandai langkah besar bagi Indonesia dalam mendominasi rantai pasokan nikel global dan membuka peluang baru di tengah lonjakan harga nikel dunia. Merek "DX-zwdx" dengan kemurnian minimal 99,8% nikel adalah hasil dari hilirisasi nikel yang intensif dilakukan oleh Indonesia. Di bawah BRI, Indonesia bertransformasi dari negeri dengan pembangunan ekonomi tradisional berubah menjadi pembangunan ekonomi modern; tidak lagi mengandalkan ekspor bahan mentah namun ekspor bahan jadi. Penyerapan tenaga kerja juga menjadi hasil positif sebab mengurangi angka pengangguran, apalagi di tengah pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan yang makin massif di Indonesia. Secara objektif kerjasama Indonesia dan Tiongkok di bawah skema BRI memberi kontribusi positif besar. Selain penambahan pendapatan nasional dari sektor pajak produksi dari downstreaming nikel, Indonesia memperoleh manfaat lain yaitu penyerapan tenaga kerja dan transfer teknologi untuk masyarakat Indonesia. Nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai untuk electric vehicle semestinya makin lebih ditingkatkan produksinya, sebab electric vehicle adalah solusi tepat untuk masalah kerusakan lingkungan yang makin parah dewasa ini. Sudah saatnya manusia beralih dari energi fosil menjadi energi ramah lingkungan untuk menyelamatkan kerusakan lingkungan.

Hanya pembangunan yang damai dan harmonis yang akan memberi kehidupan dan penghidupan untuk manusia, sebab sanksi ekonomi, sanksi militer dan perang hanya akan membawa kehancuran peradaban manusia. Kepunahan alam dan manusia adalah hasil akhirnya.

Reduksi Praktik Joki | Opini: Evita Muthi’atul Maula, M.Si

Beritabaru.co — Sat, 22 Jun 2024 16:13:37 +0000

Penulis : Evita Muthi’atul Maula, M.Si Mahasiswa Program doktor Ilmu Fisika Universitas Brawijaya

Lima tahun telah berlalu sejak pandemi COVID-19 Indonesia bangkit perlahan dan membawa perubahan signifikan dalam lanskap pendidikan. Revolusi teknologi yang menyertai masa pemulihan telah menghadirkan paradigma baru dalam proses belajar-mengajar, membuka peluang sekaligus tantangan yang perlu kita cermati dengan seksama. Pembelajaran dengan metode daring, yang dulu menjadi solusi darurat kini telah berakar dalam sistem pendidikan kita. Berbagai aplikasi edukatif bermunculan, menawarkan kemudahan akses dalam pengetahuan melalui tanya jawab interaktif dan penjelasan mendalam. Menurut Laporan Future of Education menyoroti potensi besar Artificial Intelligence (AI) dalam revolusi pendidikan. Namun, bersamaan dengan itu, laporan tersebut juga memperingatkan kita akan dampak negatif yang mungkin timbul. Penggunaan AI yang berlebihan dapat berpotensi mengikis kemampuan pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis, dan kreativitas yang justru sangat diperlukan di era digital ini. Di satu sisi, AI merupakan angin segar bagi para pelajar yang ingin mendalami materi secara mandiri. Perlu kita sadari bahwa kita sedang berada di persimpangan kritis. Teknologi menawarkan akses tak terbatas pada pengetahuan dan kemudahan dalam proses pembelajaran. Namun di sisi lain, kita dihadapkan pada risiko menciptakan generasi yang terlalu bergantung pada teknologi, kehilangan kemampuan berpikir mandiri, dan kurang siap menghadapi kompleksitas dunia nyata. Pemerintah, kementerian pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya harus berkolaborasi untuk menciptakan kerangka kerja yang memastikan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dalam pendidikan. Ini termasuk pelatihan bagi pendidik, pengembangan kurikulum yang seimbang, dan pemantauan terus-menerus terhadap dampak teknologi pada hasil belajar. Di tengah kegiatan akademis yang kian memadat, siswa maupun mahasiswa kini menghadapi tantangan yang semakin berat. Deretan tugas harian yang tak berkesudahan, ditambah dengan momok Ujian Akhir Semester (UAS) dan Tugas Akhir (Skripsi) menciptakan tekanan yang luar biasa bagi para pembelajar muda kita. Sebagian siswa dan mahasiswa kini mengandalkan aplikasi-aplikasi tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka, terutama ketika dihadapkan pada tenggat waktu yang mendesak. Fenomena ini mungkin merupakan konsekuensi dari kurangnya fasilitas dan pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Pertanyaannya, apakah ini solusi yang tepat atau justru mengorbankan esensi pendidikan itu sendiri? Dalam upaya mengatasi tumpukan tugas ini, sebagian mahasiswa menyadari akan perlunya tambahan belajar melalui bimbingan belajar. Mentoring memang mampu memberikan pemahaman lebih mendalam dan membantu mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas mereka. Namun, benarkah ini solusi yang tepat? Realitanya, fenomena ini terkadang disalahgunakan bagi kelompok mahasiswa effortless yang mengejar nilai semata dengan mengabaikan esensi pembelajaran itu sendiri. sebagian mahasiswa yang terdesak oleh waktu yang entah karena padatnya jadwal pekerjaan atau kegiatan lain dengan memilih jalan pintas yang lebih ekstrim. Mereka rela merogoh kocek dalam-dalam untuk membayar jasa pengerjaan tugas, sebuah praktik yang jelas-jelas mencederai integritas akademik. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang sistem pendidikan kita. Apakah kita telah terlalu fokus pada hasil akhir berupa nilai dan gelar, sehingga mengabaikan proses pembelajaran itu sendiri? Bagaimana kita bisa menyeimbangkan tuntutan akademis dengan pengembangan karakter dan integritas? Sudah saatnya kita melakukan introspeksi mendalam terhadap paradigma pendidikan kita. Institusi pendidikan perlu mengevaluasi kembali beban tugas yang diberikan, memastikan bahwa setiap penugasan memiliki nilai edukatif yang jelas, bukan sekadar formalitas. Para pendidik juga ditantang untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih engaging dan relevan, sehingga siswa termotivasi untuk belajar bukan karena paksaan, melainkan karena keingintahuan dan passion. Orang tua dan masyarakat juga memiliki peran krusial. Alih-alih hanya menuntut nilai tinggi, mereka perlu mendukung proses pembelajaran anak dengan lebih holistik, menghargai usaha dan perkembangan personal, bukan hanya hasil akhir. Dilema antara prestasi dan integritas ini bukanlah masalah sederhana yang bisa diselesaikan dalam semalam. Namun, dengan kesadaran penuh dan upaya bersama dari semua pihak. Praktik penggunaan jasa joki untuk tugas harian dan tugas akhir telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di dunia pendidikan Indonesia. Hal ini tidak hanya mencoreng integritas akademik, tetapi juga menjadi tamparan keras bagi para pendidik yang berjuang menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. ditengah maraknya praktik ini, muncul sebuah kegiatan inisiatif yang patut diapresiasi dan kita acungi jempol yaitu Working Group. Kegiatan weekly routine antara dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingannya, yang bertujuan memfasilitasi diskusi tentang perkembangan tugas akhir. Working Group menjadi ruang diskusi yang dinamis, di mana mahasiswa dapat bertukar pikiran tidak hanya dengan dosen pembimbing, tetapi juga dengan sesama mahasiswa yang memiliki tema penelitian serupa. Lebih dari itu, dosen pembimbing juga menggunakan kesempatan ini untuk mereview materi-materi terkait penelitian, memperkaya wawasan mahasiswa. Inisiatif ini menjawab kebutuhan mahasiswa akan bimbingan yang lebih intensif dan personal. Dengan adanya Working Group, mahasiswa tidak lagi merasa "tersesat" dalam proses penelitian mereka. Mereka memiliki wadah untuk mengutarakan kesulitan, mendapatkan masukan, dan memperoleh motivasi untuk terus maju. Dampaknya tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain mempermudah proses bimbingan, kegiatan ini juga berpotensi besar dalam mengurangi ketergantungan serta menjadi solusi inovatif mahasiswa menghindari jasa joki. Inisiatif Working Group ini layak menjadi model bagi institusi pendidikan tinggi lainnya di Indonesia. Dengan menerapkan dan mengembangkan konsep serupa, kita bisa berharap untuk melihat penurunan signifikan dalam praktik joki tugas, sekaligus peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi.

Ancaman Konflik di Laut China Selatan terhadap Kedaulatan Indonesia

Beritabaru.co — Thu, 30 May 2024 17:16:47 +0000

Opini: Wulan Wahyu Ningrum* (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak)

Di sebuah negeri yang kaya akan keberagaman alamnya, terdapat sebuah cerita yang melintasi perairan dan menyusup ke benak banyak orang. Cerita ini tidak sekadar sebuah dongeng, melainkan kisah nyata yang menggelisahkan: Ancaman Konflik di Laut China Selatan terhadap Kedaulatan Indonesia. Mari bersama-sama menjelajahi kekayaan benua lautan dan menyingkap rahasia kepentingan nasional yang tersembunyi di balik gelombang-gelombang yang tak pernah berhenti. Bayangkan dirimu berdiri di atas bukit Natuna, menghadap ke arah Laut China Selatan. Di ufuk sana, terhampar luas perairan biru yang membentang seakan tak berujung. Di bawahnya, tersembunyi harta karun alam yang melimpah, serta harapan dan mimpi puluhan juta jiwa bangsa. Namun, apa yang terjadi ketika kedamaian itu terganggu oleh ketegangan geopolitik yang makin meruncing? Konflik di Natuna yang kembali memanas antara Indonesia dan China mengenai klaim wilayah di Laut China Selatan memang mengundang banyak perhatian internasional. China, dengan kebijakan "Sembilan Garis Putus" yang mereka klaim, sering kali bertabrakan dengan klaim kedaulatan negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang memiliki hak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia dari bulan April 2023 hingga Januari 2024. Ancaman tersebut mencakup aktivitas riset kelautan oleh kapal asing, pencemaran minyak lintas batas negara, dan dugaan penangkapan ikan ilegal oleh kapal ikan asing. Dalam melakukan identifikasi ini, IOJI memanfaatkan sumber data resmi dan terbuka dari berbagai lembaga yang dapat diandalkan, termasuk data AIS, data perizinan kapal ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, serta data satelit seperti Sentinel 1, Sentinel 2, dan Unseenlabs. IOJI juga memanfaatkan data yang diproses oleh lembaga riset seperti AMTI CSIS, Skytruth, dan lainnya. Pada bulan Mei 2023, IOJI mendeteksi pergerakan dua kapal riset kelautan bendera Tiongkok di Laut Natuna Utara (LNU), yaitu kapal Nan Feng dan Jia Geng. Kedua kapal tersebut terdeteksi berada di wilayah LNU selama tiga hari masing-masing, dengan Nan Feng beroperasi dari tanggal 1 hingga 3 Mei 2023, dan Jia Geng dari tanggal 29 April hingga 1 Mei 2023. IOJI juga menemukan kejadian pencemaran minyak di perairan sebelah timur Johor, Malaysia, pada tanggal 10, 16, dan 28 April 2023. Data dari BMKG menunjukkan arus laut pada tanggal 28 April 2023 dan 6 Mei 2023 bergerak menuju selatan, dari perairan sebelah timur Johor, Malaysia, ke wilayah perairan Kepulauan Riau, Indonesia. Dugaan tumpahan minyak ini diduga kuat terbawa arus dan mencemari laut Indonesia, mencapai wilayah pesisir Pulau Batam dan Pulau Bintan di Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi tunggu, cerita ini tidak hanya tentang konflik dan kerugian. Di tengah gelombang ancaman, terdapat sinar harapan yang memancar. Solusi-solusi bijak telah dipersiapkan untuk menghadapi tantangan ini. Salah satu solusi yang paling mencerahkan adalah diplomasi yang proaktif. Indonesia telah melangkah ke depan, memimpin upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui dialog dan negosiasi di tingkat regional dan internasional untuk menegaskan posisi Indonesia di panggung dunia. Aliansi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa menjadi kunci untuk menguatkan posisi Indonesia dalam pertarungan diplomasi. Situasi ini membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan strategis, mengingat potensi risiko eskalasi menjadi lebih luas yang bisa berpengaruh pada stabilitas regional dan hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya itu, penguatan pertahanan juga menjadi langkah krusial. Modernisasi armada laut dan udara, peningkatan teknologi pengawasan, serta latihan militer bersama dengan negara-negara sahabat akan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menjaga kedaulatan perairannya. Bakamla, sebagai garda terdepan pengawasan maritim, juga akan diperkuat untuk memastikan keamanan di perairan Natuna. Laut China Selatan mungkin menjadi medan pertempuran bagi kepentingan nasional yang saling bertabrakan, tetapi bagi Indonesia, itu adalah jantung yang mengalirkan kekayaan dan kehidupan. Namun, tanggung jawab itu tak hanya menjadi beban pemerintah, melainkan juga dari seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran akan pentingnya kedaulatan adalah kunci utama. Setiap langkah kecil, mulai dari memelihara lingkungan hingga mendukung kebijakan pemerintah, adalah bagian dari perjuangan menjaga kedaulatan Indonesia. Mari kita bersama-sama mengembangkan kesadaran dan semangat cinta tanah air, sehingga kita mampu merawat kedaulatan Indonesia sebagaimana kita merawat harta yang paling berharga, yang tak dapat dinilai dengan materi. Kita adalah pewaris dari sejarah ini, dan saatnya bagi kita untuk menjadi pemimpin perubahan, penjaga nilai-nilai kebenaran, di samudra yang terus mengalir tanpa henti.

*Wulan Wahyu Ningrum, M. Ak Seorang penulis dan dosen tetap Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak. Lahir di Rasau Jaya, 09 Maret 1991 Kalimantan Barat. Pendidikan program Sarjana (S1) Universitas Muhammadiyah Pontianak menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Tanjungpura Pontianak prodi Akuntansi konsentrasi di bidang Auditing dan Laporan Keuangan. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul di antaranya: Pengantar Akuntansi dan Model & Metode Pembelajaran Inovatif. Penulis juga meruakan editor di Aktiva jurnal IAIN Pontianak.

Bermanuver Hapus Laut China Selatan dalam Collective Belief Laut Natuna Utara

Beritabaru.co — Wed, 29 May 2024 05:05:03 +0000

Opini : Khoirul Anam As Syukri (Akademisi Muda Nahdliyyin, kandidat doktor agroteknologi)

Dalam beberapa waktu terakhir negara-negara yang berbenturan dengan China di Konflik Laut China Selatan ternyata semuanya mulai bergerak. Gerakan tersebut bertujuan untuk memanaskan mesin perang mereka terutama Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Negara yang bermasalah dengan tiongkok dalam wilayah laut China selatan adalah vietnam, thailand, Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Filipina dimana Klaim Tiongkok melawan semua aturan laut Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dengan mengklaim Nine Dash Line. wilayahnya yang mengambil separuh dari semua luasan wilayah laut yang disengketakan. Kita mulai dulu dengan apa itu Nine Dash Line. Nine Dash Line atau Sembilan Garis Putus-putus merupakan garis yang dibuat sepihak oleh Tiongkok. Nine Dash Line dianggap menjadi wilayah Historis laut China Selatan seluas 2 Juta Kilometer Persegi yang hampir 90 persen darinya diklaim China sebagai hak maritim historisnya. Jalur Nine Dash Line membentang sejauh 2.000 Kilometer dari daratan China hingga menjangkau Taiwan hingga Natuna Sisi Utara Selatan, hingga ke ZEE Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Klaim Nine Dash Line berdampak pada hilangnya perairan Indonesia seluas lebih kurang 83.000 Kilometer persegi atau 30 persen dari luas laut Indonesia di Natuna. Bukan hanya Indonesia, negera lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga terimbas klaim Nine Dash Line oleh Tiongkok ini. Agaknya selain Taiwan, Nine Dash Line bisa jadi perang di laut China Selatan Lainnya. Apapun yang sedang terjadi, semua itu meningkatkan risiko perang di wilayah laut China Selatan, dimana Indonesia ? ada Natuna Loh disana !. [caption id="attachment_181858" align="alignnone" width="721"] Gambaran Nine Dash Line yang diklaim China (SindoNews.com)[/caption] Jika kita melihatnya dari kacamata Geopolitik luar negri. Salah satu strategi perang itu awalnya mapping mana kawan dan mana lawan, lebih khususnya cari “bolo” (teman). Misalnya kalau berkaca dari perang Baratayudha, sebelum peperangan pecah, Pandawa mencari dahulu mana teman mana lawan. Mereka bertanya dan mencari fakta, kerajaan Jenggala ada dipihak siapa, ikut Pandawa atau Kurawa, begitupun kerajaan lainnya. Strategi Amerika dan China juga bisa dipolakan semacam itu, Vietnam berada dipihak siapa, Thailand kemana, Brunei kemana, dan Indonesia kemana. Maka tidak jarang mereka diplomat senior akan melakukan Test The Water untuk menguji keberpihakan dan menganalisis mana teman mana lawan. Pola yang sama juga bisa dilakukan Indonesia dalam bergerilya pada beberapa negara yang sama-sama didzolimi oleh China. Jika kita menyimak perjalanan konflik di laut Natuna, ada langkah China yang cukup diacungi jempol ke-blinger-nya atau keberaniannya. China secara terang-terangan menuntut Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam (MIGAS) karena mengklaim wilayah itu miliknya. Padahak telah jelas Hak Indonesia atas wilayah diujung selatan laut China adalah ZEE milik Indonesia dibawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan pada tahun 2017 menamai wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara. Dalam Konflik Natuna, Indonesia dari sejak dulu telah menegaskan tidak akan mengakui Nine Dash Line yang diklaim Tiongkok. Hal ini juga menjadi bukti kongkrit melaksanakan yurisdiksi atas perlindungan dan preservasi lingkungan laut di ZEE sesuai Pasal 56 ayat (1) butir C UNCLOS 1982. Namun akhir-akhir ini kok kayaknya agak kendor pertahanannya. Tapi semoga saja tidak. [caption id="attachment_181857" align="alignnone" width="853"] Kapal Bakamala bayangi Coast Guard China di ZEE Natuna Utara[/caption] Beberapa pihak menyayangkan tentang penyelesaian masalah Natuna dan Laut China Selatan yang hanya dianggap beberapa pejabat tinggi sebagai situasi yang biasa dan diselesaikan dengan cara pikir yang pragmatis. Contoh kecil dengan adanya nelayan negara lain yang masuk kedalam ZEE Indonesia di Natuna disikapi dengan santai-santai saja. Bahkan bagi beberapa pengamat pertahanan Indonesia, hal ini membuktikan satu hal bahwa Indonesia sudah termakan propaganda China, menjadi tergantung pada China. Padahal ada masa dimana Indonesia pernah dengan lantang menggaungkan kata “Tenggelamkan !”. Kata yang membuat merinding, bangga, berdaulat dan pihak lain segan dengan kita sebagai negara maritim. Kata tersebut tidak bisa tidak dikaitkan dengan seorang Srikandi Indonesia yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (2014-2019). Dia menegakkan kedaulatan dengan cara menenggelamkan banyak kapal China dan negara lain yang masuk dan mengambil kekayaan Indonesia, khususnya di laut Natuna Utara. Tidak sedikit yang dieksekusi olehnya, lebih dari 200 kapal pencuri ikan termasuk kapal nelayan China yang masuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia berhasil ditenggelamkan. Padahal tidak ada satupun angkatan laut di dunia ini yang pernah dan berani menenggelamkan kapal China hingga lebih dari 100 kapal. Dengan ketegasannya, apa yang terjadi pada saat itu ? Indonesia bisa dikatakan berdaulat di Natuna. Bahkan nelayan Indonesia ketika menangkap ikan di Natuna seringkali bisa panen raya. Namun disisi lain bisa saja ada pihak yang tidak nyaman dan tidak diam-diam saja, nyatanya sosok Srikandi tersebut tidak lagi mempunyai wewenang untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri yang sampai sekarang masih berlalu lalang di perairan Natuna. Kalau fakta sekarang, kapal-kapal nelayan China malah dikawal oleh Coast Guard-nya yang katanya mengejar “Ikan China” dari Zona Ekonomi China menuju masuk ke wilayah Zona Ekonomi Indonesia. Jadi mereka bukan mencuri ikan Indonesia, tapi mengejar ikan berpaspor China yang kabur masuk ke wilayah Indonesia. Ada pertanyaan menarik, kalau hal itu terjadi sebaliknya, nelayan kita yang mengejar ikan Indonesia yang kabur ke Zona China, apa yang terjadi ? bisa saja dibom nelayan kita oleh angkatan laut China. Begitulah rasa-rasanya jika kita tidak benar-benar berdaulat atas apa yang kita miliki.

Lantas bagaimana kabarnya sekarang ?

Ada yang mengatakan bahwa diusulkan untuk Laut China Selatan bisa dieksploitasi oleh China seperti yang mereka lakukan selama ratusan tahun sebagai Tradisional Fishing Groundnya. Sebagai gantinya China akan terus membantu Indonesia dari sisi lain yaitu keuangan dan modal investasi. Katanya lagi, Indonesia tidak mendapatkan dukungan dari China jika Indonesia mengganggu Laut China Selatan. Semoga saja yang katanya-katanya tidak termasuk fakta. Karena jika benar seperti itu, sama dengan menukar kedaulatan NKRI dengan materi secuil. Selain itu, apa yang akan terjadi dengan pulau-pulau kosong disekitar Natuna kalau didiamkan dan tidak “diSusikan” yang sebentar lagi isinya nelayan China lalu menjadi Spratly Jilid Dua, kemudian lepas seperti Sipadan dan Ligitan. Padahal, disekitar Natuna sendiri, ribuan tahun juga sudah menjadi Tradisional Fishing Ground bangsa Indonesia. [caption id="attachment_181856" align="alignnone" width="841"] Sekretaris Jenderal KKP yang juga Plt. Direktur Jenderal PSDKP, Antam Novambar, menunjuk kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan. ANTARA/HO-KKP[/caption] Jika harus membuat pernyataan sikap, maka setiap warga negara Indonesia seharusnya turut andil menunjukkan sikap untuk mendukung kedaulatan wilayah Indonesia. Salah satu sikap sederhana yang bisa kita lakukan adalah menyatakan bahwa wilayah utara kami, kedaulatan Indonesia bernama LAUT NATUNA UTARA. Seluruh penamaan dan penyebutan pada berbagai media, peta, hingga pada buku pelajaran Nasional kita ubah Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Pernyataan sikap ini adalah National branding yang akan mencabut akar masalah dengan pemahaman yang selama ini dibangun bahwa Laut China Selatan adalah milik China. Padahal telah secara resmi bahwa kedaulatan sisi utara Indonesia sudah ada di wilayah Natuna Utara. Kontribusi yang terlihat sederhana dan kecil, namun ketika hal ini digaungkan bersama dan diviralkan kejutaan orang sebagai gerakan, maka akan menjadi Collective Belief bangsa Indonesia. Momentum yang tepat bagi netizen Indonesia yang terkenal dengan powernya di dunia maya. Ini paradigma Indonesia Baru, Laut Natuna Utara. Kalau perlu jika ada yang memberikan Fishing Ground Natuna Utara RI kepada China, maka kita harus berani berteriak, tenggelamkan dulu mayat pejuang NKRI Bung !!