Koalisi Warga untuk Keselamatan Siswa dan Guru Tolak Kebijakan Mendikbud Nadiem

Berita Baru, Jakarta – Koalisi Warga untuk Keselamatan Siswa dan Guru menolak kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang mengizinkan dibukanya kembali sekolah untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di tengah pandemi Covid-19 untuk zona hijau dan kuning.

Mereka menilai hingga saat ini penyebaran Covid-19 di Indonesia masih belum terkendali. Sehingga keputusan Mendikbud Nadiem Makarim tersebut bisa meningkatkan transmisi SARS-CoV-2 di sekolah dan komunitas.

Bahkan Koalisi Warga tersebut mencatat, sudah terdapat sejumlah siswa, guru dan tenaga pendidik lainnya dinyatakan positif Covid-19 di lingkungan sekolah setelah dibukanya KBM tatap muka zona hijau pada 15 Juni lalu dan saat ini zona kuning.

“Zona hijau dan kuning yang dijadikan dasar membuka sekolah tidak bisa menjadi patokan keamanan dari penularan Covid-19,” tulis pernyataan sikap Koalisi Warga untuk Keselamatan Siswa dan Guru, Senin (17/08).

Menurut mereka selama kapasitas tes dan pembatasan atar wilayah, penetapan zona hijau dan kuning sebagai zona aman untuk KBM tidak terpenuhi, hal tersebut merupakan tindakan berisiko.

“Adanya kendala Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak bisa ditukar dengan mempertaruhkan kesehatan siswa beserta guru dan tenaga kependidikan lainnya,” ujarnya.

Koalisi Warga mengungkapkan bahwa hambatan akses internet, kejenuhan belajar di rumah dan sebagainya yang menjadi alasan pembukaan KBM di tengah pandemi merupakan langkah yang tidak bijak dan etis.

Selain itu mereka juga mengatakan, alasan lain menolak pembukaan KBM tatap muka karena anak-anak memiliki resiko retan tertular dan menularkan .

“Banyak kajian menunjukkan, anak-anak juga sangat rentan tertular dan juga menularkan ke orang yang lebih tua,” jelasnya.

Atas dasar itulah, Koalisi Warga untuk Keselamatan Siswa dan Guru meminta Mendikbud Nadiem untuk membatalkan kebijakan membuka kembali KBM tatap muka di sekolah dalam rangka memberikan perlindungan penuh terhadap kesehatan siswa dan tenaga pendidik.

“Kementerian Pendidikan dan Agama perlu membuat standar protokol kesehatan yang ketat dan memastikan kesiapan seluruh ekosistem sekolah dalam melakukan protokol kesehatan sebelum membuka kembali KBM tatap muka,” ungkapnya.

Koalisi mendukung supaya Mendikbud untuk berani menyampaikan penolakan KBM tatap muka kepada Menag, Menkes dan Mendagri dalam rangka memenuhi perlindungan anak dan kesehatan guru serta tenaga pendidik lainnya.

“Kami juga mendukung Menteri Pendidikan untuk membenahi hambatan PJJ selama ini,” pungkasnya.