Koalisi ASPIRASI Dorong Pembangunan Inklusif di Tiga Provinsi

Berita Baru, Jakarta – Koalisi Aspirasi yang terdiri dari Setara Institute, Perludem, TII, dan AJI menggelar dialog kebijakan di Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Dialog bertema pembangunan inklusif ini melibatkan bakal calon gubernur, tokoh-tokoh potensial dalam Pilkada, dan beberapa figur daerah.

Di Aceh, dialog dihadiri oleh Bacagub dari Partai Aceh, Muzakir Manaf, yang diwakili oleh Nurzahri, juru bicara Partai Aceh, serta tokoh lainnya seperti M. Nasir Jamil dari Partai Keadilan Sejahtera, Darni Daud, dan Muhammad Nazar. Di Jawa Barat, Bima Arya, Walikota Bogor menjadi satu-satunya Bacagub yang hadir dan menunjukkan dukungan terhadap pembangunan inklusif. Sementara itu, di Sulawesi Selatan, dialog dihadiri oleh Samsul Rizal, mantan Walikota Makassar yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029.

Sayyidatul Insiyah, Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute, menyatakan bahwa ekosistem toleransi dan inklusi di setiap provinsi dan kabupaten/kota merupakan penyangga utama pembangunan inklusif.

“No one is left behind,” tegas Sayyidatul.

Dia menambahkan, untuk menciptakan ekosistem ini, diperlukan tiga jenis kepemimpinan yang bersinergi: kepemimpinan politik, birokrasi, dan sosial yang bekerja dengan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, mengungkapkan bahwa riset SETARA Institute menunjukkan masih minimnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal.

“Persoalan kurangnya transparansi serta partisipasi terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan kelompok marjinal masih terjadi,” jelas Halili.

Lebih dari 150 pemimpin dan perwakilan organisasi masyarakat sipil hadir dalam dialog kebijakan ini yang berlangsung pada 29-30 Mei 2024 di Aceh, Bandung, dan Makassar. Mereka menyampaikan aspirasi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok marjinal.

Koalisi ASPIRASI menyampaikan beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti bersama, di antaranya:

1. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas dialog konstruktif antara kelompok marjinal dan pemerintah melalui Bappeda dalam penyusunan RPJMD 2025-2029.
2. Mengintensifkan komunikasi dengan aktor politik untuk menyalurkan aspirasi kelompok marjinal.
3. Memperkuat sinergi elemen masyarakat sipil dan media dalam mengamplifikasi aspirasi dan kebutuhan kelompok marjinal.
4. Reformulasi kebijakan di tingkat regional untuk meningkatkan perlindungan terhadap kelompok marjinal.
5. Sosialisasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap kelompok marjinal.
6. Mengalokasikan anggaran proporsional untuk kebutuhan kelompok marjinal.
7. Memperkuat peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan kemanusiaan sejak dini.

Rahfani Nurhidayati, Ketua Umum Kopri PC PMII Ciputat, juga menegaskan bahwa peluncuran LP3KS merupakan langkah konkret untuk melindungi korban kekerasan seksual dan mengajak seluruh mahasiswa untuk memberantas kekerasan seksual di mana pun dan kapan pun. “Mari bersama memberantas kekerasan seksual di mana pun dan kapan pun,” ajaknya.