KLHK Dan Pemprov Riau Bahas Pencegahan Karhutla

Berita Baru, Pekanbaru – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menggelar rapat terbatas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, dalam rangka membahas pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang melanda Provinsi Riau beberapa tahun terakhir, berlangsung di Rumah Dinas Gubri, Sabtu (7/3).

Tampak hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK RI Bambang Hendroyono, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foed, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Edwar Sanger, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Suharyono, Kapolda Riau, serta Kepala OPD Pemprov Riau lainnya.

Gubernur menyampaikan, Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat Karhutla sejak 11 Februari hingga 31 Oktober 2020 mendatang. Penetapan status siaga ini bertujuan untuk mempercepat gerak tim Karhutla dan mempercepat datangnya bantuan dari pusat.

“Kami sudah berkonsultasi dengan Menteri KLHK, katanya lebih cepat ditetapkan siaga darurat Karhutla lebih baik,” ucap dia.

Syamsuar menambahkan, berdasarkan perkiraan BMKG, Provinsi Riau akan mengalami kemarau panjang, ditambah lagi Riau termasuk daerah yang sebagian besar lahannya gambut membuat Riau semakin rawan Karhutla.

Ia juga menerangkan, pada Senin (9/3) mendatang, akan digelar apel siaga Karhutla bersama tim-tim yang telah dibentuk oleh Pemprov Riau. “Sudah berbagai upaya pencegahan kita lakukan, tim juga sudah mulai bergerak dan siaga di berbagai daerah rawan Karhutla,” terang dia.

Sementara itu Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono menyatakan siap untuk membantu mengatasi masalah Karhutla di Provinsi Riau.

Bambang mengatakan bahwa, Riau yang merupakan salah satu dari 7 Provinsi rawan karhutla, diperkirakan menjadi daerah pertama yang akan mengalami karhutla.

“Provinsi Riau menjadi provinsi pertama yang kami kunjungi,” ungkap dia.

Ia mengungkapkan, sebagian besar kebakaran hutan di Riau terjadi di wilayah Hak Pengusahaan Hutan (HPH), terutama di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Ia kemudian memberikan solusi terhadap karhutla yang sering terjadi di Riau, yakni pihak swasta harus bermitra dengan masyarakat setempat.

“Jadi pihak swasta tidak boleh lagi menolak untuk bermitra dengan masyarakat di wilayah konflik,” tegas dia. [*]