Ketua PKC PMII Jatim Soroti Pembengkakan Anggaran dan Vendor Pelatihan Kartu Prakerja

Berita Baru, Surabaya — Pemerintah telah membuka pendaftaran kartu Prakerja pada Sabtu (11/4). Program tersebut dibuka bagi calon pekerja, khususnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK) saat pandemi corona.

Peserta yang lolos akan mendapat manfaat total Rp 3.550.000. Manfaat tersebut terbagi menjadi tiga. Pertama, biaya pelatihan Rp 1.000.000. Kedua, insentif pascapelatihan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Ketiga, insentif survei evaluasi program Rp 150.000. Dua manfaat insentif akan ditransfer ke rekening bank atau rekening e-wallet yang dipilih peserta.

Program itu diharapkan menjadi jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terdampak corona, guna meringankan beban hidup dan menjaga daya beli. Namun program tersebut tak semulus yang diharapkan, terdapat kritik yang menyertainya oleh segenap aktivis.

Salah satunya dari Ketua PKC PMII Jawa Timur, Abdul Ghoni yang mengkritik sistem pengadaan vendor pelatihan yang dikelola oleh salah satu staf kepresidenan.

“Di tengah spirit akuntabilitas tinggi yang digelorakan sejak pasca reformasi , keterlibatan platform digital Skill Academy milik Ruangguru tidak tepat. Posisi Belva Devara sebagai founder Ruangguru sekaligus Stafsus Presiden Jokowi saat ini rawan memicu tumpang tindih kepentingan. Jika pelatihan online tetap dipaksakan, justru makin membenarkan dugaan publik tentang adanya konflik kepentingan,” ucapnya Abdul Ghoni pada awak media.

Abdul Ghoni juga mengkritik pembengkakan anggaran dari semula di kisaran 7 sampai 8 Triliun menjadi 20 triliun rupiah.

“20 triliun itu angka yang terlalu besar dan terjadi pembengkakan di sektor ploting anggaran pelatihan online yang dikelola oleh satu lembaga saja tentu ini rawan sekali, lebih tepat dalam situasi pandemi ini bantuan langsung diwujudkan dalam bentuk sembako pada sektor pekerja informal yang rentan dan gulung tikar karena Covid-19”. Tegasnya.

Mahasiswa Pascasarjana Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya ini juga mewanti-wanti agar target penerima Kartu Prakerja haruslah tepat sasaran.

“Jelas harus dikawal penuh, dibandingkan nanti dimonopoli oleh pemuda fresh graduate lebih baik diarahkan pada pekerja rentan di perkotaan maupun di desa yang kehilangan penghasilan tetap akibat Covid-19, seperti ojek online, tukang becak, guru ngaji Mushola, tukang cukur, dan lain-lain itu lebih terasa dampaknya” pungkasnya.