Ketidakpastian Penanganan Imigran Rohingya di Aceh

Berita Baru, Jakarta – Imigran Rohingya yang terus datang ke Aceh menghadapi penolakan dari sebagian warga karena dianggap tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku di Tanah Rencong.

Ketua Komisi I DPR Aceh bidang hukum, politik, pemerintahan, dan keamanan, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengkritik sikap pemerintah pusat dan lembaga PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) yang dinilainya tidak jelas dan koordinasi antarlembaga yang kurang efektif.

“Kondisi ini terjadi akibat sikap Pemerintah Pusat yang menangani pengungsi internasional tidak jelas, yang seharusnya memiliki sikap yang pasti soal Rohingnya sebab sudah terus menerus mendarat di Aceh,” ujar Iskandar dikutip dari CNNIndonesia.com pada Selasa (21/11/2023).

Iskandar menyoroti masalah ketidakpastian dalam penanganan imigran Rohingya di Aceh, yang berdampak pada masalah internal seperti pelarian imigran dari kamp dan sikap negatif terhadap warga lokal selama proses penampungan. Selain itu, kurangnya sosialisasi di lapangan dari tim pemerintah dan UNHCR juga menjadi faktor yang memperparah situasi.

Menanggapi kondisi ini, Iskandar menyatakan bahwa kehadiran Rohingya di Aceh harus diterima secara kemanusiaan, namun, penanganannya seolah-olah dibebankan kepada masyarakat lokal, terutama terkait bantuan makanan. Ia mengingatkan bahwa kehadiran pengungsi tidak seharusnya menjadi beban bagi warga, terutama mengingat kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Iskandar memprediksi bahwa gelombang pengungsi Rohingya dari camp Culdbazar, Bangladesh, akan terus berdatangan ke Aceh, mengingat kapasitas kamp tersebut sudah over kapasitas. Dalam konteks ini, ia menyarankan agar pemerintah dan UNHCR menyediakan lokasi terpisah dari masyarakat sambil memindahkan mereka ke negara ketiga yang meratifikasi perjanjian pengungsi internasional.