Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Potret Jokowi menemui Biden di Gedung Putih (Foto: AP/Andrew Harnik)
Potret Jokowi menemui Biden di Gedung Putih (Foto: AP/Andrew Harnik)

Kesepakatan Jokowi-Biden Bawa Pulang Investasi Rp400 Triliun



Berita Baru, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membawa pulang hasil kesepakatan bisnis senilai US$25,85 miliar atau setara dengan Rp400 triliun (kurs Rp15.493 per dolar AS) setelah pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Jokowi mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut mencakup investasi dalam proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan carbon capture storage (CCS), kilang petrokimia, pengolahan nikel untuk baterai kendaraan listrik (EV), serta pembangunan modul dan panel surya.

“Indonesia satu-satunya negara yang diundang bertemu Biden di Gedung Putih sebelum KTT APEC 2023 di San Fransisco, AS,” kata Retno dalam keterangan pers yang dikutip Rabu (15/11/2023).

Presiden akan melanjutkan kunjungannya ke San Fransisco untuk menghadiri rangkaian KTT APEC, IPEF leaders meeting, dan pertemuan bisnis dengan pengusaha Amerika Serikat. Kesepakatan antara Presiden RI dan Biden mencakup enam poin penting, termasuk peningkatan status hubungan bilateral menjadi Comprehensive Strategic Partnership (CSP) dan kerja sama dalam Critical Mineral Agreement (CMA) untuk memasok kebutuhan baterai kendaraan listrik di Amerika Serikat.

Retno juga menyampaikan urgensi Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, termasuk program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Indonesia juga terpilih sebagai mitra dalam International Technology Security and Innovation (ITSI) Fund AS, membuka peluang penguatan rantai pasok semikonduktor.

Selain itu, Jokowi menyoroti perpanjangan generalized system of preferences (GSP) yang diharapkan dapat meningkatkan perdagangan Indonesia, dan Amerika Serikat berkomitmen mendukung aplikasi Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).