Keputusan Komisi Pengarah Terkait Revitalisasi Monas

Berita Baru, Jakarta – Proyek revitalisasi monas masih dihentikan, hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta yang juga Sekretaris Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeja Anies Baswedan.

Menurut Anies proyek ini masih menunggu keputusan dari rapat komisi pengarah dan nantinya akan menyesuaikan dengan hasil keputusannya.

Penyesuaian yang dimaksud yaitu terkait kesesuaian antara gambar rencana revitalisasi dengan ketentuan Keppres No.25 Tahun 1995. Hal tersebut merupakan hasil keputusan rapat Komisi Pengarah pada Rabu (05/1).

“Sekarang belum dilanjutkan, Sesudah besok kita akan kirimkan sesuai dengan kesepakatan tadi. Kan itu gambaran dulu harus dibentuk dalam bentuk gambar kan. Nah gambarnya besok akan dibawa dan ditunjukkan kepada Ketua Komisi Pengarah dan nanti kemudian dijalankan,” ujar Anies seusai rapat dikutip dari Kompas.

Anies mengatakan, dalam gelaran rapat tersebut menghasilkan empat keputusan. Yang pertama adalah penataan kawasan selatan Monas harus sejalan dengan Keppres No.25 Tahun 1995. Menurut Keppres tersebut sisi selatan Monas dirancang sebagai area terbuka.

Kedua, Komisi Pengarah menghargai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan penghijauan di kawasan selatan Monas.

“Karena kawasan selatan Monas itu sekarang digunakan untuk tempat parkir, di lapangan IRTI dan Lenggang Jakarta, yang itu semua nanti akan menjadi kawasan hijau yang selama ini terbuka itu justru menjadi hijau,” kata Anies.

Selanjutnya, yang ketiga, di tempat yang dirancang menjadi arena terbuka akan dilakukan penambahan vegetasi di platter box, nantinya akan ditanam pohon yang rindang.

“Keempat, Pemprov DKI akan segera atau gubernur dalam hal ini menggambar secara final untuk kemudian nanti secara simpulan disepakati oleh komisi Pengarah. Jadi kesimpulan-kesimpulannya seperti itu,” ujar Anies

Diberitakan, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka mengadakan rapat bersama terkait polemik revitalisasi Monas. Hal ini sebagai tindak lanjut dari pengerjaannya yang belum mendapat persetujuan dari Komisi Pengawas