Berita

 Network

 Partner

PLTS
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Foto: Istimewa)

Kemenkeu Klaim Indonesia Bersiap untuk Nol Emisi Karbon

Berita Baru, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan Indonesia bersiap untuk pembangkit listrik yang hijau atau ramah lingkungan.

Menurut dia, saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema energy transition mechanism (ETM) untuk mengganti PLTU berbasis batu bara. Pemerintah perlu berhati-hati saat beralih kepada EBT agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

“Kalau kita mengatakan pembangkit listrik berbasis batu bara dilakukan early retirement, jadi dihentikan lebih cepat dengan kontraknya yang ada, maka harus ada kompensasi,” ucap Suahasil di Jakarta, Kamis (22/10).

“Kita memerlukan uang untuk mengompensasi penggantian pembangkit yang ada dan kita juga butuh uang untuk pembangkit baru yang termasuk energi baru terbarukan (EBT),” imbuhnya.

Berita Terkait :  Disebut Berpotensi Menjadi Episentrum Penyebaran Covid-19, Yuri : Peraturan Sudah Banyak, Tinggal Patuhi Saja

Suahasil menyebut ada dua prinsip itu  menjadi dasar pemerintah melakukan perubahan energy transition mechanism.

Dalam skema tersebut, kata Suahasil, pemerintah bisa meminta PLTU berbasis batu bara untuk pensiun dini dengan tetap menghormati kontrak-kontrak yang telah dibuat antara PLTU dan PT PLN (Persero) yang biasanya berjangka waktu panjang. Menurutnya, pemerintah akan memberikan kompensasi atas aktivitas PLTU berbasis batu bara yang diminta berhenti tersebut. Setelah itu, pemerintah baru lah membangun pembangkit listrik yang termasuk EBT.

“Hal itu dilakukan karena kita harus menjaga iklim investasi di Indonesia. Karena kontrak-kontrak PLTU berbasis batu bara dengan PLN sangat berkaitan dengan iklim investasi Indonesia yang harus kita jaga,” ucapnya.

Berita Terkait :  Anggaran Triliunan Rupiah Dibalik Kemeriahan PON XX Papua

Ia menyebut pemerintah akan menggunakan blended finance atau pembiayaan campuran untuk mengompensasi PLTU berbasis batu bara yang pensiun dini. Baru kemudian, membangun pembangkit listrik EBT.

“Kita mesti mendesain berapa yang ditanggung oleh APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) dan berapa dana dari internasional,” katanya.

Suahasil juga mengatakan penggunaan EBT bukan lagi pilihan, melainkan menjadi keharusan di masa depan.

“Emisi karbon Indonesia pun ditargetkan mencapai nol pada 2060 mendatang atau lebih cepat lagi,” ujar Suahasil.