Kemendes Mencatat 6,85 KPM Terima BLT Dana Desa Rp 4 Triliun

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) mencatat realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap pertama mencapai Rp 4,11 triliun per 14 Juni 2020. Bantuan sosial (bansos) itu telah dikantongi 6.854.423 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 72.843 desa.

Dilansir dari CNN Indonesia, Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi mengatakan, KPM yang menerima BLT mayoritas merupakan masyarakat desa yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi virus corona atau covid-19. Selain itu, juga diterima oleh perempuan kepala keluarga (pekka) sebanyak 1.887.116 KPM.

“Sisanya 272.491 KPM yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun,” ungkap Budi.

Budi mencatat, sebanyak 72.717 desa atau 97 persen dari total 74.953 desa sudah mengalokasikan anggaran BLT Dana Desa. Selain itu, desa juga sudah melakukan pendataan keluarga miskin dan mengadakan musyawarah khusus desa (musdesus) dalam rangka menetapkan KPM.

“Total kabupaten/kota yang sudah mengesahkan penerima BLT Dana Desa sebanyak 423 daerah atau 97 persen dari 434 daerah,” katanya.

Berita Terkait :  Guru Honorer akan Diberikan BLT Rp 2,4 Juta

Lebih lanjut, Budi menghimbau agar masyarakat desa bisa melaporkan aduan terkait penyaluran hingga penyelewengan BLT Dana Desa kepada kementerian. Laporan dapat diberikan melalui call center BLT Dana Desa di 15-000-40 atau melalui situs sipemandu.kemendesa.go.id.

Pada penyaluran BLT Dana Desa, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp600 ribu per KPM per bulan. Bantuan diberikan selama tiga bulan dalam rangka meringankan beban ekonomi di tengah pandemi corona.

Secara total, pemerintah mengestimasikan anggaran Dana Desa yang digunakan untuk BLT akan mencapai Rp22,22 triliun pada tahun ini. Anggaran untuk cukup untuk memberikan BLT Dana Desa kepada 12,34 juta KPM.

Hanya saja, Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar sempat memperkirakan jumlah penerima BLT Dana Desa kemungkinan akan berkurang menjadi sekitar 8 juta KPM saja. Ini terjadi karena ada beberapa orang yang sudah tidak masuk data calon penerima  setelah dikeluarkan karena tidak lagi masuk kriteria.

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan