Kebijakan Ekonomi Jokowi dan Kualitas SDM Indonesia

Ekonomi
Pedagang Kaki Lima (PKL) memadati sebagian Jalan Kapten Sumantri, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/8/2019). Pemerintah Kabupaten Bekasi akan menertibkan PKL untuk penataan kawasan tertib lalu lintas. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/ama.

Opini Kebijakan Jokowi selama lima tahun belakangan dapat dikatakan mencoba untuk mengurai persoalan-persoalan ekonomi. Kondisi Indonesia yang maritim memaksa pemerintah menerapkan mix strategy untuk menghubungkan pulau satu dengan pulau lain. Pelabuhan dan bandara adalah sarana wajib jika ingin membuat pulau-pulau di Indonesia menggeliat. Kenyataan tersebut ditangkap oleh Jokowi dengan melakukan penggalakan pembangunan infrastruktur.

Infrastrukturisme pemerintahan Jokowi meyakini bahwa dalam memajukan perekonomian nasional tidak ada cara lain kecuali melancarkan arus perdagangan. Kendala ongkos distribusi yang terlalu tinggi sering dikeluhkan oleh pelaku bisnis sehingga membuat produk mereka mahal. Pelabuhan, bandara dan jalan Tol merupakan solusi dalam meningkatkan volume perdagangan sekaligus memangkas ongkos kirim.

Memang di atas kertas infrastruktur dapat memberikan multiple efek terhadap perekonomian. Secara teoretis infrastruktur akan membuka peluang bagi tumbuhnya industri-industri baru karena bahan baku mudah didapat dan hasil produksi gampang dipasarkan.

Namun kenyataan seringkali jauh berbeda dengan apa yang tertulis. Pembangunan infrastruktur juga berarti mengubah pola perekonomian yang sudah berjalan di masyarakat. Sebagai contoh para pedagang kecil di pinggir jalan utama pulau jawa banyak yang bernasib malang ketika para pengendara memilih lewat Tol.

Di samping itu munculnya industri baru yang padat modal dan berteknologi tinggi juga membuat usaha menengah dan kecil collapse. Tentu setiap industri baru akan membuka pekerjaan baru yang jumlahnya tidak sedikit, tetapi yang mengisi hanya orang-orang tertentu saja.

Secara makro perekonomian Indonesia setengah dasawarsa terakhir telah memperoleh banyak penilaian positif. Menurut data dari Bank Dunia, performa perekonomian Indonesia menduduki posisi ke tujuh terbesar dengan pendapatan nasional mencapai satu triliun USD. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand angka tersebut dua sampai tiga kalinya dari pendapatan mereka.

Akan tetapi jika dihitung dalam perkapita hasilnya malah terbalik. Pendapatan perkapita masyarakat Indonesia hanya USD 3.900. Kalau dikonversi dalam mata uang rupiah sekitar 56 juta. Angka tersebut hanya sepertiga pendapatan perkapita orang Malaysia dan dua perlima pendapatan perkapita rakyat Thailand. Artinya meskipun secara nasional perekonomian Indonesia besar namun kesejahteraan tiap penduduk masih terbilang rendah.

Belum tentang kesenjangan ekonomi yang mengukur seberapa timpang pendapatan antar penduduk di suatu wilayah. Untuk kesenjangan wilayah, Jakarta yang sejak dari dulu menjadi primadona orang dalam mendapatkan uang masih menjadi pusat penggumpalan modal. Hampir 70 persen sirkulasi modal nasional berada di kota megapolitan tersebut.

Di samping itu kesenjangan ekonomi penduduk relatif dapat tertangani karena dua hal. Pertama adanya kebijakan subsidi kebutuhan, jaminan kesehatan dan bantuan pendidikan. Yang terakhir, etos filantropi yang sedang merebak di kalangan kelas menengah.

Dengan kapasitas pemerolehan pajak yang tidak sempai 15 persen dari pendapatan nasional, konsep welfare state yang sering kita jadikan acuan tidak lain hanyalah mimpi di siang bolong. Pajak sebagai sumber modal kas negara selalu terpinggirkan dalam perbincangan masalah perekonomian.

Tax Amnesty yang sempat diberlakukan pada tahun 2016 rupanya hanya menjadi alat pengaman bagi mereka yang selama ini memarkir harta di luar negeri. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa program tersebut gagal karena gaungnya tidak mengusik kesadaran orang kaya untuk lebih taat dalam membayar pajak.

Kondisi Indonesia jika diukur melalui Human Development Index (HDI) menempati urutan ke 116. Kualitas manusia Indonesia yang masih pas-pasan seringkali menjadi alasan kenapa bangsa kita kalah bersaing dalam kancah internasional. Orang Indonesia kerap dikatakan tidak memiliki skill dan hanya mampu menjual tenaga. Benar saja, TKI di luar negeri kebanyakan adalah pembantu, pengurus dan pengasuh. Sedikit yang menjadi pekerja ahli. Dalam dunia akademik pun yang mampu berkarya secara internasional dapat dihitung dengan jari.

Kurikulum pendidikan yang sudah bolak-balik diganti tak kunjung membuat kualitas manusia Indonesia meningkat. Meskipun sekarang rata-rata kaum muda berpendidikan sarjana tapi ketika sudah lulus banyak diantara mereka yang menyesal salah jurusan atau bekerja di luar bidang yang dipelajari. Sepertinya ada jurang yang lebar antara pendidikan di sekolah dengan realitas sosial tempat hidup.

Dalam pidato kemenangannya, Jokowi menerangkan bahwa visi misi pemerintahan selanjutnya akan beralih ke persoalan sumber daya manusia. Mungkin dalam pandangan pemerintah pembangunan ekonomi dirasa sudah cukup, tinggal melakukan dorongan seperlunya. Peralihan strategi kebijakan tersebut merupakan kabar yang baik. Ranking HDI yang mengecewakan bisa mulai diperbaiki. Meskipun begitu, pembangunan manusia jauh lebih sulit dibandingkan dengan membangun ekonomi.

Kalau membangun ekonomi yang menjadi inti adalah modal dan teknologi. Membangun manusia itu mengolah sesuatu yang abstrak, seperti minat, kepribadian, keahlian dan ilmu pengetahuan. Kita menunggu bagaimana sepak terjang pemerintahan Jokowi dalam membangun manusia Indonesia. Berhasil tidaknya dapat kita lihat melalui indeks pembangunan manusia Indonesia di tahun-tahun selanjutnya.

Agus S. Efendi
Yogyakarta, 5 September 2019

Tinggalkan Balasan