Karakter Kartun Presiden Meksiko Bergigi Tajam adalah ‘Pelanggaran Pemilu’

Berita Bairu, Internasional – Karakter kartun presiden Meksiko yang bergigi tajam merupakan “pelanggaran pemilihan.” Hal itu sebagaimana diputuskan pengadilan pemilihan negara pada Rabu (11/1/23), dengan alasan penggunaan karikatur populer dalam propaganda resmi memberi kandidat partai keuntungan yang tidak adil.

Pengadilan mengatakan pihaknya memberikan sanksi kepada partai Morena yang berkuasa di bawah Presiden Andres Manuel Lopez Obrador karena “menggunakan karikatur Presiden Republik dalam propagandanya, yang melanggar prinsip-prinsip konstitusi netralitas dan persaingan yang adil.”

Didesain oleh seniman karikatur Meksiko Jose Hernandez, gambar kepala negara berusia 69 tahun dengan rambut abu-abu acak-acakan, dua gigi depan besar yang menonjol, dan seringai ramah seperti anak kecil yang mengacungkan jempol, dipopulerkan selama pencalonan presiden pertama Lopez Obrador jelang pemilu 2006.

Dikenal sebagai “Amlito”, referensi kecil untuk inisial presiden, AMLO, kartun tersebut telah direproduksi pada boneka, gantungan kunci, makanan yang dipanggang, spanduk dan, yang terpenting, postingan Mei 2022 di akun Twitter Morena yang mempromosikan enam kandidat partai untuk pemilihan gubernur setempat.

Majelis tinggi pengadilan memutuskan ada “dasar konstitusional dan hukum” untuk mendukung pesan tersebut, dengan alasan citra kepala negara yang populer seharusnya tidak digunakan sebagai propaganda untuk kontes di mana dia bukan kandidatnya.

Ia berpendapat “memanfaatkan citra” presiden, yang peringkat persetujuannya berkisar sekitar 60%, memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada kandidat partainya. Kamar menyerukan “kampanye propaganda politik-pemilihan” untuk membatasi diri pada kandidat, proposal mereka, ideologi dan platform partai.

Morena sebelumnya mengajukan banding, dengan alasan tidak ada larangan hukum yang berlaku untuk menggunakan karikatur tersebut.

“Sekarang (pengadilan pemilihan) telah mengkonfirmasi tindakan itu ilegal dan memberi sanksi kepada mereka,” kata Jorge Alvarez, seorang penyelenggara partai oposisi yang mengajukan pengaduan, dalam sebuah tweet, sebagaimana dikutip Reuters.

“Kami akan melanjutkan perjuangan melalui jalur hukum.”