KAMI Bukan Ancaman Bagi Pemerintah

Berita Baru, Jakarta — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin mengatakan bahwa kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bukanlah ancaman bagi pemerintah.

Menurut Ujang, KAMI yang digagas Din Syamsuddin dan kawan-kawan itu merupakan bagian dari hak rakyat untuk mengkritisi pemerintah.

“Termasuk hak KAMI juga untuk dapat mengkritisi jalannya pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin,” kata Direktur Eksekutif IPR Ujang Komaruddin, Selasa (4/08).

Lebih lanjut Ujang menegaskan, KAMI bukanlah ancaman melainkan mitra strategis bagi pemerintah. Menurutnya, pemerintah membutuhkan kritik dari publik dalam mengelola negara, termasuk kritik dari KAMI.

“Karena bangsa ini butuh kritik. Dan bangsa ini juga jangan jadi bangsa yang antikritik,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif IPR itu mengingatakan, apabila masyarakat yang berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat di muka umum untuk mengkritik pemerintah, lalu dianggap ancaman, itu artinya bukanlah negara demokratis.

“Kita ini negara demokratis, setiap kritik dan masukan harus diterima oleh pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut Ujang menambahkan bahwa jika banyak yang menentang dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak pro-rakyat, itu artinya kesalahan pemerintah sendiri.

“Harusnya negara hadir untuk rakyat, bukan hadir untuk yang lainnya,” pungkas Ujang.