Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Kadernya Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama, Ketua Nasdem Gresik: Kita Ikuti Proses Hukum

Kadernya Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama, Ketua Nasdem Gresik: Kita Ikuti Proses Hukum



Berita Baru, Gresik – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Gresik merespon perihal keterlibatan kadernya yang duduk di kursi DPRD Gresik, Nur Hudi Didin Arianto sebagai salah satu tersangka dalam kasus penistaan agama yang dilaporkan ke Polres Gresik.

Ketua DPD Nasdem Gresik, Syaiful Anwar menyatakan siap kooperatif dan sepenuhnya patuh mengikuti segala proses hukum. Kendati demikian, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sebab yang bersangkutan tengah menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita ikuti proses hukum yang ada di Indonesia, hingga sampai terbukti Hudi sebagai terpidana. Sampai hari ini kita masih belum memutuskan untuk PAW, iya kalau putusannya nanti bersalah, kalau bukan/tidak bagaimana?,” ungkap Syaiful, Senin (4/7).

Perihal tindak Pidana Umum yang menjerat anggotanya ini, sambung Anwar, DPD Nasdem Gresik masih belum menetapkan status Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Hudi, dan lebih memilih untuk menunggu hasil dari persidangan.

“Partai kami, kalau masalah korupsi saat itu juga kami lakukan PAW. Tapi kalau masalah pidana umum, kami masih mengikuti asas praduga tak bersalah,” tegas dia.

Mengenai adanya pihak yang memiliki kepentingan atas peristiwa yang melibatkan anggotanya dan apakah ada pihak yang diuntungkan dalam peristiwa tersebut. Saiful Anwar lebih memilih enggan berkomentar apapun.

“Kalau cerita ada campur tangan kepentingan-kepentingan dari pihak lain itu, Saya no coment. Tapi kalau berbicara Bakul Soto saingannya pasti juga sama-sama Bakul Soto, tidak mungkin Bakul Soto saingan sama Nasi Pecel,” beber Anwar.

Perihal elektabilitas Partai Nasdem di Gresik pasca insiden pria nikahi kambing yang melibatkan anggotanya tersebut. Saiful sebagai Ketua DPD Nasdem Gresik optimis menegaskan bahwa penilaian masyarakatlah nantinya yang akan menjadi tolak ukur.

“Kami sepenuhnya memberikan peluang bagi masyarakat untuk menilai, tidak ada unsur intrik pemaksaan dari kami. Soalnya, masyarakat pasti memiliki pandangannya sendiri, bilamana ada yang menilai baik, pasti juga ada menilai buruk,” pungkasnya.