JPPI: Pemkot Bengkulu Tidak Serius Urus Pendidikan

    Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji/NEW Indonesia

    Beritabaru.co, Jakarta – Aksi puluhan murid SDN 62 Kota Bengkulu cukup membuat miris bagi warga yang melihatnya. Mereka terpaksa belajar berpanas-panasan di bawah teriknya matahari. Sebab, bangunan sekolah yang harusnya menjadi tempat mereka belajar disegel akibat buntut sengketa lahan.

    Selain belajar di tengah jalan, tepat di depan SDN 62, para siswa juga menggelar selawatan didampingi oleh sejumlah guru. Aksi itu dilakukan pada Selasa (23/7/2019) bertepatan dengan Hari Anak Nasional.

    SDN Bengkulu
    Puluhan siswa SDN 62 Kota Bengkulu terpaksa belajar di jalan karena sekolah mereka disegel, Selasa (23/7/2019). (Foto: Facebook/Didi Yoyong)

    “Kami belum tahu ke depan seperti apa, masih menunggu bagaimana keputusannya nanti,” ucap salah seorang guru di SDN 62 Kota Bengkulu.

    Sebelum ini, atau tepatnya saat hari pertama masuk sekolah pada Senin (15/7/2019), pagar sekolah juga sempat ditutup dengan pagar seng. Pada pagar tersebut tertulis ‘Ditutup’ menggunakan cat semprot.

    SDN Bengkulu
    sekolah di bengkulu ditutup seng. ©2019 Merdeka.com

    Abdullah Ubaid, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai Pemkot tidak serius mengelola Pendidikan, “Kasus penyegelan SDN 62 Kota Bengkulu menunjukan bahwa pemda memang asal asalan dan gak pernah serius mengelola Pendidikan.” Menurut Ubaid, seharusnya ada upaya antisipasi dari Pemkot untuk memberikan pelayanan hak anak untuk belajar. “Sengketa ini kan sudah lama, harusnya ada langkah-langkah antisipatif dari pemda untuk memberikan pelayanan hak belajar anak”, tambahnya.

    Berita Terkait :  Bengkulu; Kick Off Gala Desa Harus Lahirkan Bibit Berprestasi

    Ubaid, menambahkan “masih terjadi banyak permasalahan terkait Safety learning Environtment di sekolah-sekolah kita. Salah satunya seperti yang terjadi di Kota Bengkulu ini. “Jadi, merasa nyaman saja tidak, bagaimana sekolah mampu mencetak generasi yang unggul, jika rasa was-was selalu menghantui anak-anak di sekolah”.

    Pemkot harus bertanggung jawab atas situasi ini. Jangan paksa anak-anak belajar di jalanan. JPPI mendorong “segera dicarikan tempat alternatif untuk menampung anak-anak bisa belajar, salah satunya bisa bekerjasama dengan sekolah-sekolah swasta, atau pondok pesantren yang berdekatan. Pemkot juga harus membangunkan sekolah baru di atas tanah yang tidak bersengketa”

    Selain itu, JPPI juga mendorong investigasi mengapa hal tersebut bisa terjadi, dan jika ada keterlibatan oknum-oknum dari sekolah atau pihak lainnya, maka harus diberikan tindakan yang tegas” tambahnya. [Dafit]

    - Advertisement -

    Tinggalkan Balasan