Jokowi: Masyarakat Harus Lebih Aktif Sampaikan Kritik dan Masukan
Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut, masyarakat harus lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan. Ia meminta penyelenggara pelayanan publik juga harus meningkatkan kualitas perbaikan.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Sambutan pada Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020 secara daring, Senin, 8 Februari 2021.
“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” kata Jokowi dikutip kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (7/2/2021).
Menurut Jokowi, semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Menurutnya, pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional dan berkeadilan,” ujar Jokowi.
Mewujudkan pelayan publik yang prima, kata Jokowi, memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, transformasi sistem, tata kelola, dan membutuhkan perubahan mindset, serta budaya kerja birokrasi Indonesia dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani.
Jokowi menyadari bahwa, Indonesia telah mencapai banyak hal dalam perbaikan pelayanan. Namun demikian, ia yakin jika Ombudsman juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki.
Jokowi mengungkapkan, pelayanan publik di Indonesia selama ini terjebak pada prosedur yang bersifat administratif. Oleh karena itu, ia menginginkan pelayanan publik harus inovatif yang berorientasi pada hasil.
“Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif, dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif berorientasi pada hasil,” ungkap Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ombudsman RI, yang terus mengawal dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pelayanan publik baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Sekali lagi ini sebuah kerja besar kita bersama. Memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan juga memerlukan pengawasan dari Ombudsman RI baik berupa input, baik berupa kritik, dan dukungan agar pelayanan publik di negara kita semakin berkualitas,” tandas Jokowi.