Jokowi Lantik Bahlil Lahadalia Jadi Menteri Investasi

-

Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 28 April 2021.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah jabatan yang disampaikan Bahlil di hadapan Jokowi.

Berita Terkait :  Presiden Jokowi Ajak Industri Farmasi Lakukan Reformasi

Bahlil dilantik bersama dengan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek). Ada pula Laksana Tri Handoko dilantik sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Berita Terkait :  TKDD akan Difokuskan Mendukung Akselesari Peningkatan SDM

Pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengupahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Pelantikan Bahlil dan Nadiem menyusul perubahan nomenklatur yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 9 April lalu. 

Sebelumnya, DPR melalui Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV DPR 2020-2021, Jumat (9/4/2021), menyetujui perubahan nomenklatur tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, serta Kementerian Investasi. 

Berita Terkait :  Presiden Dorong Perekonomian Berbasis Inovasi dan Teknologi

Persetujuan diberikan setelah Badan Musyawarah (Bamus) DPR membahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 tentang Pertimbangan Pengubahan Kementerian pada Kamis (8/4/2021).

Facebook Comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Berita Terkait :  UU Omnibus Law, Mengganti UU yang Tumpang Tindih

TERBARU

Facebook Comments