Jet Tempur Myanmar Jatuhkan Bom di Acara Penentang Militer, 100 Orang Tewas

Berita Baru, Jakarta – Puluhan warga sipil, termasuk anak-anak, dilaporkan tewas akibat serangan udara oleh militer Myanmar pada Selasa (11/4/2023).

Dilansir dari AP, serangan udara tersebut terjadi saat sekitar 150 warga, termasuk anak-anak, menghadiri acara yang digelar oleh penentang kekuasaan militer.

Para saksi mata mengatakan bahwa jet tempur menjatuhkan bom langsung ke kerumunan orang yang berkumpul pada pukul 8.00 waktu setempat untuk pembukaan kantor lokal gerakan oposisi negara di luar desa Pazigyi, Sagaing.

Sekitar 30 menit setelah serangan itu, sebuah helikopter muncul dan menembak ke lokasi yang sama. Awalnya, jumlah korban tewas yang diumumkan adalah 50 orang, tetapi kemudian media independen memberitakan bahwa jumlah korban jiwa tembus 100 orang, termasuk perempuan serta 20-30 anak.

Krisis kemanusiaan dan politik di Myanmar semakin memburuk setelah junta militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah pada Februari 2021. Serangan udara terbaru ini merupakan salah satu serangan mematikan yang dilakukan junta. Apabila terkonfirmasi, serangan udara tersebut akan menjadi penghasil korban jiwa terbesar dalam dua tahun terakhir.

Angka korban tewas yang dilaporkan sulit untuk dikonfirmasi ulang secara independen karena pelaporan dibatasi pemerintah militer.

Juru bicara junta militer Mayor Jenderal Zaw Min Tun juga tak memberikan komentar saat ditanya mengenai serangan dan korban, tetapi ia mengonfirmasi bahwa upacara tersebut telah diserang dan malah menuduh pasukan anti-pemerintah di daerah tersebut telah melakukan kampanye teror kekerasan. Pasukan Pertahanan Rakyat (People’s Defence Force/PDF) juga disebut telah membunuh biksu, guru, dan orang lain. Sementara itu, militer mengklaim sedang mencari perdamaian dan stabilitas.

Serangan udara terbaru ini menunjukkan bahwa situasi di Myanmar semakin memburuk. Dunia internasional mengecam serangan tersebut dan menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan menjamin keamanan warga sipil.