Jelang Nataru, Presiden Minta Jajarannya Antisipasi Potensi Lonjakan Mobilitas Masyarakat

Berita Baru, Jakarta – Presiden Jokowi meminta jajaran kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas masyarakat jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12/2022).

“Saya hanya ingin memberikan peringatan, hati-hati (ada lonjakan) pada kegiatan transportasi bahwa ada potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan Tahun Baru ini,” ujar Presiden.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa puncak arus mudik pada Natal tahun 2022 diprediksi pada tanggal 23-24 Desember, sedangkan untuk Tahun Baru pada tanggal 30-31 Desember 2022.

“Puncak mudik pada Natal tahun 2022 itu sekitar tanggal 23 sampai 24 Desember, sedangkan arus balik itu 25 sampai 26 Desember. Sedangkan untuk puncak arus mudik perayaan tahun baru itu tanggal 30 sampai dengan 31 Desember dan puncak arus balik tahun baru yaitu 1 sampai dengan 2 Januari [2023],” ujar Muhadjir dalam keterangan pers usai menghadiri Ratas.

Terkait mobilitas masyarakat tersebut, ungkap Menko PMK, Presiden Jokowi meminta jajaran terkait untuk memastikan ketatalaksanaan lalu lintas.

Selain itu, di dalam Ratas Presiden juga meminta jajaran terkait untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan bahan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) selama nataru.

Terakhir, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk memastikan agar perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan tertib dan aman.

“Pengamanan di dalam kegiatan peribadatan sehingga bisa menjamin kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh umat Kristiani pada Natal itu berjalan dengan baik, tertib, aman, dan betul-betul bisa khidmat sesuai dengan tujuan dari ibadah itu sendiri. Kemudian juga keamanan dalam masalah perayaan Tahun Baru  tahun 2023,” ujar Muhadjir.

Menutup keterangan persnya, Menko PMK memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintah siap untuk melaksanakan arahan Presiden Jokowi dan memastikan masyarakat dapat menghadapi nataru dengan rasa nyaman dan aman.

“Secara umum dari kementerian-kementerian terkait sudah siap untuk melaksanakan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Kementerian Perhubungan, Kapolri, Kementerian PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat], Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Pertamina, dan tentu saja juga BMKG [Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika] yang akan mengawal dari masalah cuaca, dan BNPB yang juga akan mengantisipasi kemungkinan adanya bencana,” pungkasnya