Jawa Barat Ditunjuk sebagai Proyek Percontohan Penerbitan Obligasi Daerah

Berita baru, Jakarta – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, mengumumkan bahwa daerahnya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai proyek percontohan dalam penerbitan obligasi daerah. Rencananya, surat utang daerah akan dirilis pada tahun 2024 dan menargetkan dana segar sebesar Rp2 triliun.

Dalam keterangannya, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa langkah awal yang diambil adalah mengincar dana segar sebesar Rp2 triliun melalui skema obligasi daerah, meskipun detailnya masih dalam pembahasan.

“Alhamdulillah, Jawa Barat dianggap memiliki manajemen keuangan yang sangat baik. Oleh karena itu, kami akan menjadikannya sebagai pilot project untuk mempercepat pembangunan Jawa Barat melalui sumber pendanaan obligasi daerah,” ucap Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Sate, Bandung, seperti yang dilansir oleh Antara pada Senin (3/7/2023).

Emil menambahkan, “Rp2 triliun saja, itu sudah luar biasa. Ini adalah langkah maju dalam menggunakan instrumen keuangan seperti obligasi daerah, yaitu surat utang.” Selanjutnya, Emil mengungkapkan bahwa saat ini ada dua proyek infrastruktur yang sedang dijajaki untuk didanai melalui obligasi daerah, yaitu akses ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan pembangunan rumah sakit-rumah sakit yang direncanakan pada tahun 2024.

“Step awalnya sudah selesai, tinggal menyetujui antara Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk mencapai kesepakatan, semua pihak harus memahami bahwa pembangunan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pendapatan rutin yang terbatas,” jelasnya.

Menurut Emil, inovasi pendanaan melalui obligasi daerah sangat diperlukan oleh Jawa Barat. Berdasarkan perhitungan, Jawa Barat membutuhkan dana sebesar Rp800 triliun untuk membangun seluruh infrastruktur yang diperlukan. Sementara itu, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jabar hanya mampu membiayai hingga Rp50 triliun.

“Sehingga dibutuhkan waktu 80 tahun untuk mewujudkan mimpi memiliki infrastruktur yang lengkap. Jika hanya mengandalkan APBD, waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Ridwan Kamil yakin bahwa dana dari obligasi daerah untuk pembiayaan infrastruktur akan memberikan dampak percepatan pada sektor-sektor lainnya. “Terutama dalam pembangunan infrastruktur. Jika infrastruktur dibangun sejak awal, maka akan memberikan akselerasi pada sektor ekonomi yang menjadi fasilitas infrastruktur tersebut,” tandasnya.