Jalankan Politik Bebas Aktif, Indonesia Tolak Jadi Pangkalan Militer Asing

Berita Baru, Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, memastikan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Menurut Retno, Indonesia tidak akan bersedia untuk dijadikan sebagai pangkalan militer, baik oleh Amerika Serikat (AS) atau China, dan negara mana pun.

“Sekali lagi saya tegaskan dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif, Indonesia tidak akan menyerahkan teritorinya untuk pangkalan asing negara mana pun,” kata Retno, melalui keterangannya, Minggu (1/11).

“Kenapa ini perlu ditekankan karena beberapa waktu belakangan ini ada berita yang mengatakan Indonesia akan jadi pangkalan militer China. Indonesia akan jadi pangkalan militer AS,” tambahnya.

Seperti diketahui, dalam laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon, berjudul “Military and Security Developments Involving The People’s Republic of China 2020”, sebagaimana dikutip dari website www.defense.gov, militer AS menyebut China menargetkan sejumlah negara di dunia termasuk RI sebagai tempat membangun pangkalan militer.

Dalam laporan Pentagon, tak hanya RI yang disebut akan dijadikan pangkalan militer China, negara lain juga disasar seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.

China disebut bakal membangun pangkalan militer di RI. Proyek Belt and Road Initiative (BRI/OBOR) menjadi perantaranya. Proyek ini merupakan program yang diinisiasi Presiden China Xi Jinping pada 2013 lalu. Di mana proyek ini menyediakan dana pembiayaan yang besar bagi anggotanya, hingga US$150 miliar atau setara Rp2.137,6 triliun per tahun.

“China kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan untuk mendukung proyeksi angkatan laut, udara, dan darat,” tulis laporan itu.

Laporan itu juga menyebutkan China menggunakan proyek OBOR sebagai perantara dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Pasalnya, RI juga turut menjadi peserta proyek pinjaman ini.

Dalam laporan milik Pentagon itu dijabarkan, China menggunakan infrastruktur komersial untuk mendukung semua operasi militernya di luar negeri, termasuk kehadiran Tentara Pembebasan Rakyat atau People’s Liberation Army (PLA) di wilayah negara lain, termasuk pangkalannya di Djibouti.

Beberapa proyek BRI China dapat menciptakan potensi keuntungan militer, seperti akses PLA ke pelabuhan asing yang dipilih untuk memposisikan sebelumnya dukungan logistik yang diperlukan untuk mempertahankan penyebaran angkatan laut di perairan sejauh Samudra Hindia, Laut Mediterania, dan Samudra Atlantik.