Italia Memberlakukan Kebijakan Karantina ke 15 Provinsi

Berita Baru, Internasional – Perdana Menteri Italia umumkan pemberlakuan karantina pada Minggu (8/3) untuk membatasi pergerakan masyarakat di negara itu sebagai upaya penekanan terhadap penyebaran wabah Corona.

Kebijakan tersebut tertulis dalam sebuah dekrit yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Giuseppe Conte, memberlakukan pembatasan bagi pergerakan orang di wilayah Lombardy dan 15 provinsi di negara itu. Peraturan ini berlaku sampai 3 April 2020.

“Untuk Lombardy dan provinsi utara lainnya yang telah saya daftarkan akan ada larangan bagi semua orang untuk masuk dan keluar dari wilayah ini dan juga dalam wilayah yang sama,” kata Conte. “Pengecualian hanya diperbolehkan untuk kebutuhan profesional yang terbukti, kasus luar biasa, dan masalah kesehatan.”

Dilansir dari CNBC, Minggu (8/3), banyak negara sedang bersiap-siap menghadapi perluasan penyebaran virus. Negara-negara di barat juga mengadopsi cara China dengan memberlakukan kontrol perjalanan dan menutup acara publik.

Venesia telah membatalkan perayaan karnaval yang berlangsung setiap tahun untuk mencegah warga agar tidak bepergian ke Italia, pusat wabah di Eropa. Italia saat ini menghadapi kemungkinan resesi dengan tingkat hunian hotel di kota laguna turun hingga 1% -2%.

“Permukaan Grand Canal seperti kaca karena perahu yang mengangkut barang dagangan tidak ada di sana. Di vaporetti (bus air), hanya ada lima atau enam orang,” kata Stefania Stea, wakil presiden asosiasi pelaku bisnis perhotelan Venesia.

Italia mengalami peningkatan pasien virus Corona sejak Sabtu (7/3) yang tercatat sebagai peningkatan harian terbesar sejak tersebarnya wabah itu pada 21 Februari.

Agensi perlindungan sipil Italia mengatakan jumlah orang dengan virus corona naik 1.247 dalam 24 jam terakhir, menjadikan totalnya menjadi 5.883. 36 orang lainnya juga meninggal akibat virus itu, sehingga totalnya menjadi 233.

Sebelum Conte menandatangani dekrit karantina, Stefano Bonaccini, presiden wilayah Emilia Romagna mengatakan bagian dari dekrit cukup membingungkan dan ia meminta perdana menteri agar mencari solusi yang lebih koheren.