Iran Menyebut Berbagai Sanksi AS Bukti Inefisiensi Pemerintahan Trump

Berita Baru, Internasional – Dalam dua tahun terakhir ini, hubungan antara Washington dan Teheran semakin memburuk, setidaknya setelah Presiden Trump memutuskan untuk menarik Amerika Serikat (AS) dari perjanjian nuklir Iran di tahun 2018.

Perjanjian itu berisi bahwa AS dan Uni Eropa akan menghapus sanksi ekonomi Iran dan sebagai gantinya, Iran harus menghapus seluruh program nuklir Iran. Namun yang terjadi, AS malah semakin banyak memberikan sanksi kepada Iran, termasuk embargo senjata.

Mengutip Sputnik, pada tanggal 1 Mei, Departemen Keuangan AS juga membekukan aset yang milik Amir Dianat, seorang pengusaha Iran-Irak. Amir Dianat dituduh mendukung upaya pasukan elit Iran Quds untuk menyelundupkan senjata ke luar negeri.

Bisnis pertambangan Amir Dianat di Oman juga dikenai sanksi oleh AS karena dituduh menjadi perusahaan yang menyokong kegiatan dari Pasukan Quds.

Menanggapi hal itu, Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Shamkhani mengatakan bahwa kesepakatan nuklir Iran akan bubar jika AS terus menekan Iran.

Tidak hanya Iran saja yang dikenai sanksi oleh AS. Negara-negara yang membantu Iran juga terkena dampaknya.

Lalu awal pekan kemarin, AS memberi sanksi kepada perusahaan logistik milik China karena menyediakan layanan jasa agen penjualan umum kepada maskapai penerbangan Iran Mahan Air.

Pemberian sanksi terbaru dari AS kepada Iran terjadi pada hari Rabu (20/5), di mana AS memberikan sanksi terhadap sistem penjara Iran dan sembilan pejabat, termasuk menteri dalam negeri dan kepala polisi yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Mengomentari hal tersebut, pada hari Kamis (21/5) juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi berbicara di TV pemerintah Iran dengan meremehkan sanksi tersebut.

“Sanksi Washington yang sia-sia dan berulang-ulang terhadap para pejabat Iran adalah tanda kelemahan, keputusasaan, dan kebingungan pemerintah AS,” ujar Mousavi.

Selain itu, Mousavi menegaskan bahwa tindakan AS yang memasukkan pejabat Iran dalam daftar hitam merupakan bukti ‘ketidakefisien total’ dari sanksi-sanksi yang diberikan AS pada Iran.

Pada hari akhir April, Sekretaris Negara AS Mike Pompeo menekankan bahwa AS mempunyai kekuatan untuk memperpanjang masa larangan penjualan senjata ke Iran di bawah Resolusi 2231 dan JCPOA atau perjanjian nuklir yang seharusnya berakhir pada Oktober tahun ini. Namun AS sendiri yang mengabaikan kesepakatan nuklir Iran tersebut.

Iran menanggapi hal itu dengan mengancam akan membatalkan komitmen nuklirnya jika AS tidak segera menghentikan tekanan dan sanksi-sanksinya kepada Iran.