Iran Kutuk Sanksi AS Karena Menyebabkan Masalah Lingkungan dan Kesehatan

Berita Baru, Internasional – Duta Besar Iran untuk PBB mengutuk sanksi AS karena menyebabkan dampak negatif pada lingkungan Iran, yang membahayakan kehidupan dan kesejahteraan rakyat Iran, kantor berita resmi IRNA melaporkan pada Kamis (4/5).

Amir Saeid Iravani membuat pernyataan itu dalam sebuah surat yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Majelis Umum PBB Csaba Korosi, kata laporan itu.

Seperti dilansir dari Xinhua News, diplomat Iran mendesak AS untuk mencabut semua sanksi “ilegal” terhadap Iran, yang bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam PBB.

Iravani mengatakan bahwa sanksi AS terhadap Iran telah memperburuk masalah lingkungan negara itu, menimbulkan risiko bagi kesehatan warga Iran.

Dia mengutip bahwa sanksi AS telah mencegah investasi asing dalam proyek lingkungan Iran, memblokir akses negara itu ke teknologi modern di wilayah tersebut, dan melarang ilmuwan Iran untuk terlibat dalam proyek penelitian lingkungan bersama di luar negeri.

Utusan Iran menambahkan bahwa tindakan paksaan AS memiliki dampak “destruktif” dengan menolak akses Iran ke energi bersih untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca, menghambat implementasi proyek lingkungan, dan merusak kesehatan dan kesejahteraan rakyat Iran.

Iran telah berada di bawah sanksi AS selama empat dekade terakhir. Sanksi diintensifkan setelah penarikan sepihak AS dari kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), pada Mei 2018.

Meskipun AS mengklaim bahwa sanksinya tidak termasuk barang dan wilayah kemanusiaan, mereka sebenarnya berdampak negatif terhadap kehidupan rakyat Iran. Di antara konsekuensi bencana dari sanksi AS termasuk polusi udara, terutama selama musim dingin.

Pada 20 Desember 2022, sekelompok pakar hak asasi manusia PBB mengumumkan bahwa “tidak mengherankan jika ibu kota Iran, Teheran, adalah salah satu kota paling tercemar di dunia, karena sanksi AS memaksa orang untuk memperpanjang penggunaan kendaraan tua yang menggunakan bahan bakar. kurang efisien, sementara membuat negara tidak mungkin mendapatkan peralatan dan teknologi untuk mengurangi emisi kendaraan.”