Irak Minta Jerman Bantu Keluarkan Negaranya dari Daftar Negara Pemberi Dana Terorisme Eropa

Berita Baru, Iternasional – Senin (13/7), Menteri Luar Negeri Irak Fouad Hussein kemarin meminta Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas untuk mendukung penghapusan Irak dari daftar negara-negara berisiko tinggi di Eropa terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme, menurut organisasi pengawasan pers Middle East Monitor (Memo).

Komisi Eropa, dengan menggunakan metodologi dan kriteria yang ketat, membuat daftar negara-negara yang berisiko tinggi di Eropa hampir setiap tahun sekali. Pertama kali daftar itu muncul di tahun 2016.

Sejak adopsi Arahan Anti Pencucian Uang Kelima (Fifth Anti-Money Laundering Directive), kriteria yang menjadi dasar penilaian negara ketiga telah diperluas secara substansial, dan mensyaratkan adaptasi proses pendaftaran.

Tujuan dari daftar itu adalah untuk melindungi sistem keuangan UE dengan mencegah risiko pencucian uang dan pendanaan teroris lebih baik.

Di tahun 2018 dan 2019, Irak masuk dalam daftar itu. Selain Iran, negara lain yang masuk dalam daftar seperti Iran, Libya, Afghanistan, Panama, Korea Utara (DPRK) dan sebagainya.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian luar negeri Irak mengatakan Hussein menerima panggilan telepon dari mitranya dari Jerman untuk membahas urusan bilateral dan regional.

Menurut pernyataan itu, Maas mengatakan bahwa negaranya akan bekerja keras untuk melindungi kedaulatan Irak dan akan melanjutkan pekerjaannya dalam koalisi internasional dalam memerangi Daesh.

Hussein juga telah meminta Jerman untuk menggunakan pengaruh politik dan ekonominya dengan negara-negara regional untuk mencegah campur tangan negara lain dalam urusan internal Irak.

Hal itu karena kebijakan luar negeri Iran yang baru akan bergantung pada penciptaan hubungan yang seimbang dengan semua negara tetangga yang didasarkan pada pencapaian kepentingan bersama, menyelesaikan masalah dengan cara damai, dan menjauhkan Irak dan rakyatnya dari ketegangan internasional dan regional.