IPW : Pengangkatan Boy Rafli Menjadi Kepala BNPT Maladministrasi

Berita Baru, Jakarta – Pengamat Indonesia Police Watch (IPW) menilai penunjukan Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ialah maladministrasi dan mengintervensi kewenangan Presiden.

Menurut IPW, penunjukan yang melalui telegram Kapolri bernomor ST/1378/KEP/2020 pada Jumat (01/5) itu harus dicabut dan dibatalkan.

“Penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT oleh TR Kapolri adalah sebuah maladministrasi. TR Kapolri tentang penunjukan itu bisa dinilai sebagai tindakan melampaui wewenangnya dan hendak mem-fait accompli serta mengintervensi Presiden Jokowi,” ujar Ketua IPW, Neta S. Pane dalam keterangannya, Sabtu (2/5).

Menurutnya, pengangkatan Kepala BNPT adalah wewenang presiden. Bahkan, lanjut Neta, presiden punya wewenang untuk memperpanjang masa jabatan Kepala BNPT yang menjabat sekarang, sebagaimana dilakukan saat Ansaad Mbay menjadi Kepala BNPT.

Neta mempertanyakan langkah Kapolri Jenderal Idham Azis yang terlihat terburu-buru mengganti Komjen Suhardi Alius yang sebelumnya menjabat.

“Ansaad yang sudah pensiun dari Polri tetap menjabat sebagai Kepala BNPT. Lalu kenapa Kapolri melakukan intervensi terhadap kewenangan presiden dan terkesan terburu-buru hendak mencopot Suhardi,” kata Neta.

“Ada apa dengan Kapolri,” tambahnya.

Neta menjelaskan penggantian Kepala BNPT yang dilakukan oleh Kapolri terkesan bahwa BNPT di bawah Polri dan menjadi anak buah Kapolri secara langsung. Padahal, menurut Neta, BNPT merupakan lembaga di presiden yang bertanggungjawab kepada presiden.

Neta mendesak Idham untuk segera membatalkan penunjukan Boy sebagai Kepala BNPT dan meminta Jokowi memperpanjang masa jabatan Suhardi sebagai Kepala BNPT.

Neta menilai tidak ada alasan yang serius untuk mengganti Suhardi, kecuali pensiun dari Polri.

“Selama menjabat sebagai Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius tidak bermasalah, semua program BNPT berjalan lancar, termasuk program deradikalisasi,” pungkas Neta