Inggris Catat Pelanggaran HAM Kepada 15 Negara dalam Latihan Militer

Berita Baru, Internasional – Sebuah organisasi anti-perdagangan senjata menyerukan penyelidikan pelatihan militer Inggris kepada negara-negara lain karena dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia.

Seruan ini datang dari Campaign Against the Arms Trade, setelah Guardian memperoleh respon kebebasan informasi dari Kementerian Pertahanan yang mengungkapkan catatan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan pada tahun 2018/19 dan 2019/20.

Seperti dilansir dari The Guardian, Senin (18/1), sebanyak dua pertiga tentara negara di dunia telah dilatih militer oleh pemerintah Inggris, termasuk 15 yang ditegur karena pelanggaran hak asasi manusia.

Negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang mendapat pelatihan militer dari Inggris antara lain Bahrain, China, Arab Saudi, Sri Lanka, Sudan dan Zimbabwe.

Meskipun Kementerian Pertahanan memberikan daftar lengkap pelatihan militer yang disediakan di Inggris untuk negara-negara asing, Kementerian Pertahanan menolak, dengan alasan biaya untuk memperoleh informasi ini, untuk menanggapi pertanyaan tentang pelatihan militer Inggris yang diberikan di luar negeri ke negara lain.

Pemerintah Inggris membuat daftar tahunan negara-negara yang menjadi perhatian hak asasi manusia. 30 negara yang terdaftar pada paruh pertama tahun 2020 ini termasuk 15 negara yang telah diberikan pelatihan militer, termasuk Bahrain, Mesir, Irak, dan Arab Saudi.

Pemerintah Inggris memiliki daftar 20 negara yang memberlakukan embargo ekspor senjata. Pemerintah mengatakan pedoman terkait daftar ini berlaku hingga 31 Desember 2020. Ia telah memberikan pelatihan militer kepada delapan negara dalam daftar di mana embargo senjata diberlakukan, termasuk Afghanistan, Irak, Somalia dan Sudan.

Pada 2018/19 pemerintah menyediakan 1.169 kursus terpisah di Inggris Raya. Pada 2019/20 disediakan 1.096 kursus.

Pengantar katalog Pelatihan Pertahanan Internasional Angkatan Darat Inggris menyatakan tentang Inggris: “Sudah sepatutnya diakui sebagai pemimpin dalam penyediaan pelatihan militer kelas dunia.”

Kursus dalam katalog termasuk mempersiapkan dan memerintahkan pasukan lapis baja dalam operasi, kursus infanteri, termasuk kursus pertempuran komandan peleton, yang melibatkan pelatihan taktis penembakan langsung selama lima minggu dan melempar granat langsung ke jarak yang dibangun khusus, operasi ofensif dan defensif di hutan, lingkungan, dan instruksi pengoperasian mortir 81-milimeter dan 60-milimeter. Ada juga pelatihan yang ditawarkan untuk penembak jitu dalam keahlian menembak dasar dan lanjutan.

Brosur tersebut juga mencakup kursus dalam aspek kehidupan militer yang lebih lembut, seperti kursus musik untuk piper, kursus fotografi, dan pelatihan untuk koki militer.

Andrew Smith dari Campaign Against the Arms Trade berkata: “Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius bagi pemerintah. Banyak dari tentara ini bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang brutal dan represif, dan dituduh melakukan penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Pasukan Inggris seharusnya tidak melakukan apapun untuk mendukung atau memperkuat mereka.”

“Pesan yang dikirimkan pelatihan ini kepada pasukan itu adalah salah satu dukungan. Ini menunjukkan pengabaian total terhadap orang-orang yang telah menderita di bawah rezim yang kejam ini. Harus ada penyelidikan penuh terhadap pasukan yang telah mengambil bagian dalam pelatihan Inggris untuk mengetahui apakah ada personel atau unit yang terlibat dalam pelanggaran.”

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan berkata: “Keterlibatan pertahanan memberikan kontribusi penting bagi diplomasi internasional. Dukungan militer ditentukan berdasarkan negara demi negara, seringkali termasuk penyediaan pemeliharaan perdamaian, medis, dan pelatihan bahasa.”

“Keterlibatan Inggris diinformasikan oleh penilaian menyeluruh atas potensi risiko yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hukum internasional, bersama dengan opsi untuk menguranginya dan peluang untuk mempromosikan kepatuhan dengan standar internasional, termasuk hukum humaniter internasional.”