INFID: Implementasi SDGs di Indonesia Alami Penurunan Drastis

Berita Baru, Jakarta – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merilis kajian People’s Scorecard 2024 yang menyoroti perspektif masyarakat sipil terhadap implementasi Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Dari penilaian 110 organisasi masyarakat sipil (OMS) dari Aceh hingga Papua, terlihat bahwa pelaksanaan SDGs di akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi mendapat skor rendah, yaitu 27, turun dari 39 pada tahun 2022.

“Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mewarisi pekerjaan rumah yang berat dalam hal pembangunan berkelanjutan dari Presiden Jokowi. Revisi rencana aksi nasional dan daerah SDGs yang akan disesuaikan dengan Presiden dan Kepala Daerah terpilih perlu dilakukan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme konsultasi publik dengan non pemerintah,” tutur Bona Tua P. P, Program Manager SDGs INFID dalam siaran persnya yang dikutip Minggu (4/8/2024).

Kajian ini dilakukan melalui survei, wawancara mendalam, dan diskusi terarah dengan 110 OMS dari berbagai wilayah di Indonesia. Metode penelitian ini juga digunakan oleh OMS di sejumlah negara, seperti Mongolia, Finlandia, Fiji, Brazil, dan Afrika Selatan. Kajian ini mengelompokkan 17 tujuan SDGs menjadi 4 pilar utama: pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Pada pilar pembangunan sosial, capaian menempati kategori “kemajuan rendah” dengan nilai 31, turun dari 40 pada survei tahun 2022. OMS menilai implementasi di tingkat nasional sudah cukup baik dengan skor 38. Namun, indikator “transparansi dan akuntabilitas” serta “mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan” mendapatkan skor rendah, masing-masing 25 dan 22.

Pilar pembangunan ekonomi juga berada pada kategori “kemajuan rendah” dengan skor 26. Indikator “rencana pembangunan nasional untuk TPB” mendapat nilai tertinggi (38), namun “kesadaran publik dan pengembangan kapasitas” nilainya terendah (20). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif pasca COVID-19, namun ketimpangan ekonomi semakin melebar dengan indeks gini rasio meningkat sebesar 0,39 pada Maret 2023.

Pilar pembangunan lingkungan juga berada pada kategori “kemajuan rendah” dengan skor 24, dengan “transparansi dan akuntabilitas” sebagai indikator terendah (18). Masalah polusi dan kualitas udara menjadi sorotan, dengan IQAir 2023 menyatakan kualitas udara di Indonesia terburuk se-Asia Tenggara dan Jakarta peringkat ketujuh kota terpolusi di dunia.

Pilar pembangunan hukum dan tata kelola mendapatkan skor 24, juga dalam kategori “kemajuan rendah.” Kasus korupsi yang tinggi dan demokrasi yang carut marut menjadi isu utama, terutama sepanjang Pemilu 2024. Meskipun regulasi SDGs di tingkat nasional cukup jelas, OMS menyoroti bahwa regulasi tersebut baru dijalankan setengahnya atau bahkan tidak berjalan sama sekali.

Kajian ini menunjukkan perlunya penguatan kolaborasi multipihak, penyediaan anggaran yang memadai, serta pelibatan OMS khususnya kelompok rentan dalam pencapaian SDGs. “Indonesia akan memiliki rencana pembangunan baru 2025-2029 sesuai visi misi program presiden terpilih seperti makan gratis, kartu perlindungan sosial, dan lainnya. Data SDGs nasional dan daerah bisa membantu perencanaan penerima manfaat serta mengakselerasi program-program tersebut sehingga lebih efisien dan tepat sasaran,” tutup Bona.