Indonesia Berpartisipasi dalam Konferensi Beijing+30, Fokus pada Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) turut serta dalam Delegasi Indonesia pada “The Asia-Pacific Ministerial Conference on Beijing+30 Review” yang digelar pada 19-21 November 2024 di Bangkok, Thailand. Konferensi ini dihadiri lebih dari 1.200 delegasi dari berbagai sektor untuk mengevaluasi kemajuan dan merumuskan langkah-langkah prioritasi dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Asia-Pasifik.

Delegasi Pemerintah RI, yang dipimpin oleh Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Indah Nuria Savitri, serta Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kemen PPPA, Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, memperkuat komitmen Indonesia terhadap implementasi penuh Beijing Declaration and Platform for Action (BDPfA).

Dalam sesi “Review of the Progress Made towards the Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action,” Indah Nuria Savitri menegaskan bahwa BDPfA tetap relevan untuk mempercepat kesetaraan gender, yang sejalan dengan visi Presiden Indonesia dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan manusia.

“Beberapa pencapaian Indonesia yang patut dicontoh antara lain peluncuran Indonesia Care Economy Roadmap 2025–2045, penurunan kemiskinan melalui program perlindungan sosial, pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan peningkatan representasi perempuan di parlemen,” ujar Savitri.

Selain itu, delegasi Indonesia menyerukan perlunya aksi kolektif untuk menghapus hambatan sistemik dan memperkuat peran keluarga serta melibatkan masyarakat untuk mempercepat implementasi BDPfA. Indonesia juga mendesak penguatan kolaborasi lintas negara guna memastikan tidak ada perempuan atau anak perempuan yang tertinggal dalam kemajuan ini.

Pada hari kedua, dalam sesi tematik mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan, Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti menekankan pentingnya akses adil dan perlindungan komprehensif bagi perempuan di dunia kerja. “Indonesia telah mengimplementasikan Kebijakan Nasional Pengembangan Kewirausahaan untuk memberikan akses modal, layanan usaha, serta pendampingan bagi perempuan,” ujarnya.

Eko juga menyampaikan tentang Peta Jalan Ekonomi Perawatan 2025-2045 yang akan memperkuat kebijakan perawatan, akses layanan berkualitas, serta kesejahteraan pekerja perawatan. Selain itu, Indonesia mendukung perempuan dalam ekonomi hijau melalui Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim.

Konferensi ini juga menandai 30 tahun BDPfA, dengan harapan dapat memperkuat sinergi antar negara dan sektor dalam mempercepat kesetaraan gender di kawasan Asia-Pasifik. Menurut Menteri Urusan Perempuan Kamboja, Kantha Phavi Ing, “Keberadaan kita di sini mengingatkan bahwa meski banyak kemajuan telah dicapai, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan tidak ada perempuan dan anak perempuan yang tertinggal.”

Konferensi ini juga mengeluarkan laporan tentang strategi mempercepat kesetaraan gender yang mencakup transformasi norma gender dan investasi lintas sektor yang responsif gender.