Indonesia Berhasil Tingkatkan Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Berita Baru, Jakarta – Dalam upaya meningkatkan tata kelola migrasi yang responsif gender, program kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri Indonesia, UNDP, IOM, dan UN Women, didukung oleh Migration Multi-Partner Trust Fund (MMPTF), menyelenggarakan Simposium Nasional.

Acara ini menandai puncak kemajuan program Migration Governance for Sustainable Development setelah dua tahun berjalan, dengan fokus pada peningkatan kapasitas pejabat pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan dan program yang berbasis hak serta mengakui potensi migran sebagai aktor pembangunan, sejalan dengan Kesepakatan Global tentang Migrasi (Global Compact for Migration/GCM).

Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri, Penny Dewi Herasati, menekankan pentingnya koordinasi lintas-sektoral dalam penguatan tata kelola migrasi.

“Migrasi merupakan pilihan, yang didorong oleh kebutuhan individu untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan. Bagi mereka yang memilih untuk bermigrasi, keterampilan dan pengetahuan yang memadai adalah keharusan. Pemerintah senantiasa upayakan penguatan koordinasi lintas-sektoral dalam penguatan tata kelola migrasi, termasuk melalui pelatihan dan sosialisasi, agar WNI bermigrasi melalui prosedur yang terkelola dengan baik,” ujarnya seperti dikutip dari rilis resmi PBB Indonesia, Jumat (26/7/2024).

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menambahkan, “Seiring dengan langkah kita ke depan, sangat penting bagi kita untuk terus mengembangkan pencapaian-pencapaian ini, dan memastikan bahwa kebijakan dan praktik migrasi terus berevolusi untuk menjawab tantangan-tantangan baru. Simposium Nasional ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara terdepan dalam mendukung tata kelola migrasi dengan GCM.”

Program ini juga memperkenalkan dua inovasi baru: fitur Chat Bot dalam aplikasi Safe Travel untuk memberikan akses cepat bagi perempuan pekerja migran korban kekerasan mencari bantuan, dan aplikasi Juang Mobile untuk membantu para migran mengelola pengeluaran mereka secara efektif, diperkirakan bermanfaat bagi lebih dari 3 juta pekerja migran Indonesia.

Dengan kondisi migrasi di Indonesia yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk bekerja di luar negeri sebesar 36,95% pada tahun 2023, proyek ini memainkan peran penting dalam membentuk masa depan tata kelola migrasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berupaya memastikan perlindungan menyeluruh terhadap pekerja migran Indonesia melalui implementasi GCM dan peningkatan kapasitas nasional untuk mengelola migrasi yang tertib, aman, dan teratur.