Indonesia akan Utus Perwakilan untuk Amati Stabilitas Politik Myanmar

Berita Baru, Jakarta – Indonesia dan Malaysia akan mengutus perwakilannya ke perkumpulan negara Asia Tenggara (ASEAN). Hal tersebut guna mengamati perkembangan stabilitas politik yang terjadi di negara Myanmar dalam waktu dekat.

Hal tersebut guna mengingatkan semua pihak mengenai prinsip-prinsip demokrasi hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional.

“Kita minta dua menteri luar negeri kita untuk berbicara dengan ASEAN guna menjajaki pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN terkait yang terjadi di Myanmar,” kata Presiden Joko Widodo melalui siaran virtual pada Jumat (5/2).

Presiden melanjutkan, negara yang berada di kawasan Asia Tenggara harus dapat harmonis, sehingga dapat membantu berbagai masalah yang mendera. Demi terciptanya kondisi stabilitas regional di kawasan di atas.

“Sebagai satu keluarga kita minta Menteri Luar Negeri berbicara dengan ASEAN,” tuturnya.

Terkait dengan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, kedua bersepakat membahas tentang harmonisasi di kawasan Laut China Selatan. Dengan berpegang teguh terhadap aturan internasional yang ada, kedua akan berusaha menciptakannya di sekitar kawasan tersebut.

“Saya menekankan bahwa stabilitas akan tercipta di Laut China Selatan jika semua negara menghormati hukum internasional terutama UNCLOS 1982,” pungkasnya.

Sebelumnya, beberapa hari usai pengkudetaan terhadap Aung San Suu Kyi, tentara Myanmar memblokade akses Facebook untuk mencegah gerakan-gerakan pemberontakan dan protes.

Facebook, sebagai salah satu media paling populer di Myanmar telah digunakan untuk memobilisasi kampanye pembangkangan sipil petugas kesehatan di puluhan rumah sakit untuk turun jalan memprotes tindakan militer.

Hal serupa juga dilakukan untuk mengoordinir sebuah protes simbolik di Myanmar, di mana penduduk menuju balkon, memukul panci dan wajan mereka yang secara simbolis berarti mengusir kejahatan.

Kementerian komunikasi dan informasi mengatakan, Facebook yang digunakan oleh setengah dari 53 juta orang Myanmar, akan diblokir hingga Minggu, menambahkan bahwa orang-orang telah mengganggu stabilitas negara dengan menggunakan jaringan untuk menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah.