Indikator Dapati Partai Politik Jadi Lembaga Demokrasi Paling Tidak Dipercaya

Berita Baru, Jakarta – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei terbarunya soal tingkat kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi.

Institusi demokrasi yang krusial, seperti partai politik, DPR, DPD, dan MPR, mendapat kepercayaan publik yang relatif rendah dibanding institusi demokrasi lainnya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, menyebut rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap 4 lembaga demokrasi ini merupakan kabar buruk bagi situasi demokrasi di Indonesia.

“Institusi demokrasi yang paling krusial, seperti partai politik, DPR, DPD, MPR, itu tingkat trust-nya relatif lebih rendah dibanding institusi demokrasi yang lain. Bahkan, dibandingkan institusi yang lain, partai politik tingkat trust-nya paling rendah,” katanya saat menyampaikan rilis survei Indikator Politik secara virtual, Minggu (3/4).

Lebih lanjut Burhanuddin menyebut soal kepercayaan pada institusi negara di atas, di mana partai politik masih menjadi institusi paling tidak dipercaya. Di dalam demokrasi, sebenarnya partai politik yang diharapkan mampu menyuarakan aspirasi publik.

“Ini bukan temuan baru, juga terjadi beberapa tahun terakhir. Memang partai politik mekanisme demokratik yang paling krusial karena di dalam demokrasi, partai politik diharapkan untuk menyuarakan aspirasi publik,” imbuhnya.

Dalam survei ini, hanya 6 persen saja responden yang menyatakan sangat percaya dengan partai politik. Lalu 38 persen percaya. Sisanya responden menyebut sedikit percaya dan tidak percaya sama sekali.

Kondisi ini terjadi bertahun-tahun ini, kata Burhanuddin, harusnya menjadi introspeksi bagi partai politik. “Ada ekspektasi tinggi, tapi tak bisa dijalankan elit partai,” kata dia.

Dia mengulas tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik yang relatif tinggi pada masa awal reformasi. Namun, lanjutnya, kepercayaan itu berangsur menurun selama kurun beberapa tahun terakhir.

“Terus terang jika dibandingkan dengan awal reformasi tingkat kepercayaan publik saat itu relatif tinggi, tapi belakangan kan turun. Ini bukan hal baru, bukan temuan yang baru. Beberapa tahun terakhir kita sudah temukan. Ada masalah serius di partai politik,” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin menilai tingkat kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi tersebut relatif rendah lantaran dilatarbelakangi sejumlah faktor. Salah satunya terkait kasus korupsi yang kerap melibatkan politikus.

“Kalau parpol atau DPR kan seringkali diberitakan, tidak semuanya, ada beberapa elite partai yang tersangkut korupsi terus kemudian publik melakukan semacam generalisasi, karena terlalu banyak kasus korupsi yang melibatkan elite partai. Tentu saja itu membuat memori publik menjadi kurang positif terhadap partai politik,” kata dia.

Lantas, dia mendorong tren penurunan kepercayaan tersebut menjadi acuan para politikus melakukan introspeksi. “Ini yang menurut saya harus jadi introspeksi buat partai politik. Buat DPR, buat DPD, karena bagaimanapun wajah demokrasi kita itu mereka,” katanya.

Berikut ini hasil survei kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi menurut Indikator Politik; TNI (92,7%), Presiden (85,1%), Mahkamah Agung (79%), Mahkamah Konstitusi (78%),  Polri (75,2%), Pengadilan (74%), KPK (73,8%), Kejaksaan (73,8%), MPR (67%), DPD (64,7%), DPR (61,2%), Partai Politik (54,2%).

Sebagai tambahan informasi, survei Indikator ini digelar pada 11-21 Februari 2022. Total responden survei tersebut berjumlah 1.200 orang dari seluruh provinsi di Indonesia secara proporsional.

Proses wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan metode stratified multistage random sampling. Adapun margin of error survei ini +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.