India dan China Masih Bersitegang dengan Masalah Perbatasan di Ladakh

Berita Baru, Internasional – Hingga pekan lalu, pemerintah India tampak semakin kesal berkaitan dengan masalah perbatasannya dengan China. Menteri Luar Negeri S. Jaishankar menuduh Beijing melanggar perjanjian perbatasan.

Seperti dilansir dari Sputnik News, reaksi kekesalan India muncul saat menanggapi op-ed yang ditulis oleh Duta Besar China untuk Sri Lanka, Qi Zhenhong, di mana ia mengecam India karena aktifitasnya yang disebut mengkhawatirkan keamanan, yang berakhir dengan penundaan dok kapal PLA di Hambantota.

Setelah duel verbal, India dan China secara tak terduga mengumumkan perjanjian pelepasan pada hari Kamis, keduanya akan menarik kembali pasukan dan aset militer lainnya dari daerah yang diperebutakan di Gogra-Hot Springs, di Ladakh, pada hari Senin. Mereka juga sepakat untuk membongkar infrastruktur militer sementara di daerah tersebut.

Menurut para ahli, perjanjian itu sebenarnya merupakan langkah taktis menjelang KTT Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di Samarkand, Uzbekistan.

“Saya pikir ini adalah langkah taktis oleh China agar Presiden Xi Jinping tidak menolak pertemuan Perdana Menteri India, Narendra Modi, selama KTT SCO mendatang di Samarkand, yang dijadwalkan pada 15 dan 16 September,” kata Rumel Dahiya, seorang veteran Angkatan Darat India yang menjabat sebagai atase pertahanan untuk Turki, Suriah, dan Lebanon, kepada kantor berita Sputnik.

“Pelepasan Gogra-Hot Springs atau Patrol Point 15 akan segera terjadi selama satu tahun terakhir. PLA enggan untuk melepaskan diri karena percaya posisi tersebut memiliki keuntungan taktis. Sekarang beberapa sinyal politik mungkin telah menyebabkan langkah ini,” Rahul Bhonsle, veteran militer dan direktur Security Risk Asia yang berbasis di Delhi, mengatakan kepada Sputnik.

Bhonsle mengatakan bahwa Perdana Menteri Modi dan presiden China tidak mungkin bertemu secara langsung jika kebuntuan tetap ada.

Kedua negara belum mengumumkan secara resmi apakah pertemuan antara Modi dan Xi akan berlangsung di Samarkand. Pada hari Jumat, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan dia “tidak memiliki informasi untuk ditawarkan saat ini.”

Sumber-sumber pemerintah di New Delhi mengatakan kepada Sputnik bahwa PM Modi akan tiba di Samarkand pada 15 September, sementara KTT dijadwalkan pada hari berikutnya. “Pertemuan dengan Xi tidak ada dalam radar saat ini. Sangat tidak mungkin,” tambah seorang pejabat.

Di tengah proses pelepasan yang sedang berlangsung, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menuduh Angkatan Darat India melanggar secara ilegal perbatasan yang disengketakan pada tahun 2020.

“China selalu melakukan kegiatan normal sesuai dengan kesepakatan antara kedua negara. Kami juga meminta pihak India untuk mematuhi kesepakatan yang relevan,” kata Mao Ning.

“India tidak akan beranjak dari posisinya yang tegas dan benar kecuali China telah menyetujui bahasa yang menunjukkan kesiapan untuk membahas dan menyelesaikan sisa masalah dalam kerangka kerja sama. Itu, secara teknis, menjaga kemungkinan diskusi di Dataran Depsang tetap terbuka,” tegas Dahiya.

Di antara masalah yang tertunda di wilayah Ladakh adalah sengketa Dataran Depsang, dataran tinggi seluas 972 km persegi. India menuduh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memblokir patroli di rute patroli Depsang setelah April 2020.

“China ingin India menerima pendudukan de facto Depsang. India tidak dapat menerima posisi itu,” kata Dahiya, yang bertugas di wilayah Ladakh selama bertahun-tahun.

Sebagian besar LAC sepanjang 832 km di sektor timur Ladakh tidak berbatas tegas di darat, sehingga terjadi tumpang tindih klaim oleh India dan China. India ingin melanjutkan patroli di wilayah yang tumpang tindih ini, yang telah ditangguhkan sejak Juni 2020.