Berita

 Network

 Partner

Ketua Parlemen Libya, Aguila Saleh. Foto: Reuters.
Ketua Parlemen Libya, Aguila Saleh. Foto: Reuters.

Ikuti Haftar dan Saif Gaddafi, Aguila Saleh Mengumumkan Akan Mencalonkan Diri Sebagai Presiden Libya

Berita Baru, Tripoli – Ketua Parlemen Libya, Aguila Saleh mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai presiden Libya dalam pemilihan Desember mendatang, Rabu (17/11).

Pengumuman Aguila Saleh (77 tahun) itu menyusul beberapa tokoh terkemuka Libya terkemuka lainnya juga mengumumkan akan mencalonkan diri. Beberapa diantaranya: Saif al-Islam Gaddafi (putra Muammar Gaddafi) dan Khalifa Haftar (komandan militer).

Kedua pria itu adalah tokoh sentral dari konflik Libya beberapa tahun belakangan ini dan dianggap telah memecah belah Libya serta dituduh melakukan kejahatan perang.

Dalam sebuah pernyataan video, Saleh mengatakan bahwa dia akan berusaha untuk “membalik halaman tentang konflik, melihat ke masa depan” dan meluncurkan proses rekonsiliasi nasional, yang dia katakan sebagai “pilar negara yang stabil”.

Berita Terkait :  Libya Akan Mulai Membuka Pendaftaran Kandidat Presiden pada Bulan November

“Pemungutan suara publik adalah satu-satunya sumber legitimasi untuk otoritas mana pun,” kata Aguila, dilansir dari Al Jazeera.

Libya telah dilanda kekacauan sejak pemberontakan yang didukung NATO pada 2011 menggulingkan diktator lama Muammar Gaddafi, yang kemudian terbunuh.

Negara kaya minyak itu selama bertahun-tahun telah terpecah antara pemerintah di timur, yang didukung oleh Haftar, dan pemerintahan yang diakui PBB di Tripoli, yang dibantu oleh milisi Libya yang berbasis di Barat.

Masing-masing pihak juga mendapat dukungan dari tentara bayaran dan pasukan asing dari Turki, Rusia dan Suriah, dan kekuatan regional yang berbeda.

Pemilihan presiden pada 24 Desember mendatang merupakan bagian dari upaya PBB untuk mengakhiri satu dekade konflik.

Berita Terkait :  Kepala GNA: Perdamaian Libya Rapuh Terancam Pasukan Saingan

Namun perselisihan tetap ada mengenai aturan pemilihan, termasuk siapa yang berhak, jadwal dan dasar hukum pemungutan suara, menimbulkan keraguan tentang apakah itu akan terjadi sama sekali.

Satu-satunya undang-undang yang dikeluarkan untuk mengadakan pemilihan adalah undang-undang yang dikeluarkan pada bulan September, yang menurut para kritikus dilakukan tanpa suara penuh atau kuorum yang layak.

Para kritikus mengatakan ketentuan kunci tampaknya dirancang untuk membiarkan Saleh dan sekutu timurnya Haftar berlari tanpa risiko kehilangan posisi mereka jika mereka gagal menang.

Pembela hukum mengatakan itu disahkan dengan benar melalui parlemen dan menuduh para pengkritiknya mencoba untuk menunda atau menggagalkan pemilihan pertama Libya sejak 2014.

Pemungutan suara itu telah membentuk Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi itu ditentang, dan badan pembuat undang-undang itu melarikan diri dari Tripoli ke kota timur Tobruk setelah pengadilan memutuskan itu tidak lagi sah.

Berita Terkait :  Menuju Pola Makan Nabati Diperlukan untuk Keberlangsungan Fauna

Saleh, yang mengepalai Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2014, mendapat sanksi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa setelah dia menolak untuk mengakui Pemerintah Kesepakatan Nasional yang diakui PBB.

Sanksi dicabut awal tahun ini saat proses perdamaian berkembang, termasuk pembentukan pemerintah persatuan baru dan jalan menuju pemilihan umum.