ICC Akan Lanjutkan Penyelidikan Perang Narkoba yang Mematikan di Filipina

Berita Baru, Manila – Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengatakan akan membuka kembali penyelidikannya terhadap kemungkinan “kejahatan kemanusiaan” di Filipina atas perang narkoba mantan presiden Rodrigo Duterte, yang menyebabkan kematian ribuan orang.

“Hari ini, 26 Januari 2023, Kamar Pra-Persidangan I Pengadilan Kriminal Internasional mengabulkan permintaan Penuntut Umum untuk melanjutkan penyelidikan atas Situasi Republik Filipina,” kata pernyataan ICC, Kamis (26/1).

Pengadilan yang berbasis di Den Haag itu mengumumkan rencana penyelidikan pada Februari 2018 tetapi menangguhkan pekerjaannya pada November 2021 atas permintaan pemerintah Filipina setelah pemerintah Filipina mengatakan sedang melakukan peninjauannya sendiri.

Juni lalu, setelah mempertimbangkan berkas yang diajukan oleh pihak berwenang di Filipina dan lainnya, Jaksa Penuntut ICC Karim Khan mengatakan penundaan itu tidak dibenarkan dan mengajukan permohonan untuk membuka kembali kasus ICC.

Pengadilan sejak itu telah memeriksa pengajuan dari Filipina, jaksa dan korban. ICC mengatakan “tidak puas bahwa Filipina melakukan penyelidikan yang relevan yang akan menjamin penangguhan penyelidikan Pengadilan”.

Pernyataan itu menambahkan: “Berbagai inisiatif dan proses domestik, yang dinilai secara kolektif, tidak sama dengan langkah investigasi yang nyata, konkrit, dan progresif dengan cara yang cukup mencerminkan penyelidikan Pengadilan.”

Duterte, mantan walikota kota selatan Davao yang berkampanye untuk jabatan pada platform memerangi kejahatan, meluncurkan “perang melawan narkoba” segera setelah dia menjabat pada Juni 2016, dan berulang kali mendesak polisi untuk “membunuh” tersangka narkoba.

Sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2021 menemukan bahwa 8.663 orang telah tewas dalam operasi anti-narkoba tetapi Komisi Hak Asasi Manusia Filipina dan kelompok hak asasi manusia setempat mengatakan jumlah korban bisa mencapai tiga kali lebih tinggi.

Human Rights Watch mengatakan menemukan bukti bahwa polisi memalsukan bukti untuk membenarkan pembunuhan di luar hukum, dengan Duterte melanjutkan “kekerasan di luar proses hukum berskala besar sebagai solusi kejahatan”, yang telah dia dirikan selama 22 tahun menjalankan Davao.

Duterte mengumumkan pada Maret 2018 bahwa dia akan menarik Filipina dari ICC – keputusan yang berlaku setahun kemudian – dan bahwa pemerintahnya tidak akan bekerja sama dalam penyelidikan apa pun.

Pengadilan memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan hingga Maret 2019 ketika penarikan Filipina menjadi resmi.

Presiden di Filipina hanya dapat menjabat selama enam tahun dan Duterte digantikan oleh Ferdinand Marcos Jr tahun lalu. Marcos Jr mengatakan dia akan melanjutkan “perang melawan narkoba” tetapi dengan fokus pada rehabilitasi.