Halau Demonstran, Pemerintah Belarusia Izinkan Polisi Gunakan Senjata Tempur

Berita Baru, Internasional – Pemerintah Belarusia mengizinkan aparat kepolisian menggunakan senjata tempur untuk menghalau demonstran anti-pemerintah yang dianggap semankin radikal.

Dikutip dari Irish Times Selasa (13/10), Kementrian Dalam Negeri menyatakan bahwa protes yang sebagian besar bergeser ke Minsk, telah menjadi terorganisir dan sangat radikal.

“Dalam hal ini, pegawai kementerian dalam negeri dan pasukan internal tidak akan meninggalkan jalan-jalan dan, jika perlu, akan menggunakan peralatan khusus dan senjata militer,” tegas Kemendagri Belarusia.

Pihak kepolisian Belarusia mengatakan pihaknya telah menahan 713 orang yang diciduk pada aksi protes massal yang terjadi hari Minggu.

Pasukan keamanan meggunakan meriam air dan pentungan untuk membubarkan kerumunan para pendemo yang menuntut pemilihan presiden baru saat aksi tersebut.

Sejak pemilu 9 Agustus lalu, puluhan ribu warga Belarusia berdemonstrasi setiap akhir pekan. Pada pemilu tersebut presiden Alexander Lukashenko dinyatakan sebagai pemenang.

Lawannya mengatakan hasil pemilu tersebut dipalsukan, namun Lukashenko membantah berbuat curang dalam pemungutan suara.

Sebagian besar pemimpin oposisi dan lawan Lukashenko melarikan diri ke luar negeri atau ditangkap.

Kekerasan polisi yang semakin memburuk terhadap para pangunjuk rasa membuat Menteri luar negeri Uni Eropa pada Senin sepakat untuk memberikan sanksi kepada Lukashenko dan pejabat senior lainnya. Karena hal tersebut, Lukashenko dan pejabat senior lainnya dianggap curang pada pemilu Agustus lalu.

Dikutip dari CNN, Lukashenko harus menjadi bagian dari daftar sanksi baru oleh Uni Eropa, menteri luar negeri Jerman Heiko Maas mengatakan pada hari Senin sebelum mengikuti pertemuan di Luksemburg.

“Kami harus mengakui bahwa sejak pertemuan terakhir kami tidak ada yang membaik. Rezim Lukashenko terus melakukan kekerasan, kami masih melihat penangkapan demonstran damai,” kata Maas.

“Saya mengusulkan untuk membuka jalan bagi paket sanksi lain, dan Lukashenko harus menjadi salah satu orang dalam daftar sanksi ini.” tegasnya.

Pemimpin oposisi Svetlana Tikhanovskaya, yang sekarang berada di Lithuania, telah menyerukan pemilihan ulang dan agar semua tahanan politik dibebaskan.

“Kami akan terus berbaris dengan damai dan gigih dan menuntut apa yang menjadi milik kami: pemilihan ulang yang bebas dan transparan,” tulis Tikhanovskaya di saluran Telegramnya pada hari Minggu.

Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris dan Kanada telah memberlakukan sanksi terhadap sejumlah pejabat senior di Belarus yang dituduh melakukan penipuan dan pelanggaran hak asasi manusia setelah pemilihan presiden.