Haiti Minta AS Kirimkan Pasukan untuk Melindungi Infrastruktur Usai Pembunuhan Terhadap Presiden

-

Berita Baru, Internasional – Pemerintah Haiti meminta agar Amerika Serikat mengirim pasukan untuk melindungi infrastruktur utama usai pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada Rabu (7/7). Permintaan disampaikan oleh menteri pemilihan, Mathias Pierre, Jumat (9/7).

Infrastruktur tersebut meliputi pelabuhan, bandara dan fasilitas bensin dan infrastruktur utama lainnya, New York Times melaporkan.

Departemen luar negeri AS mengkonfirmasi permintaan tersebut tetapi tidak berkomitmen pada tanggapan AS.

“Pemerintah Haiti telah meminta bantuan keamanan dan investigasi, dan kami tetap berhubungan secara teratur dengan pejabat Haiti untuk membahas bagaimana Amerika Serikat dapat membantu,” kata juru bicara departemen luar negeri AS.

Dalam sebuah pernyataan terpisah, Gedung Putih mengatakan AS akan mengirim delegasi termasuk pejabat senior FBI dan keamanan dalam negeri ke Haiti sesegera mungkin.

“Memastikan kami menyediakan sumber daya, dalam hal perempuan dan tenaga kerja, tetapi juga sumber daya keuangan, adalah bagian dari tujuan kami juga,” kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki.

Sejak pembunuhan terhadap Moïse pada Rabu pagi, Karibia telah terperosok dalam ketidakpastian pemerintahan. Parlemen telah lama ditangguhkan dan dua pejabat saingan mengklaim sebagai perdana menteri sementara.

Polisi Haiti mengatakan pembunuhan itu dilakukan oleh 26 tentara bayaran Kolombia dan dua tentara bayaran Amerika Haiti. Tujuh belas tersangka ditangkap setelah baku tembak di Pétion-Ville, pinggiran ibu kota Port-au-Prince. Tiga lainnya tewas dan delapan masih buron.

Berita Terkait :  Lockdown di Afrika Membuat Penjarahan Supermarket
Berita Terkait :  WHO Tuding Tanzania Rahasiakan Penyebaran Virus Ebola

Menurut pejabat Haiti yang dikutip di Washington Post, dua warga Amerika Haiti yang terlibat, James Solages dan Joseph Vincent, ditipu untuk mengambil bagian dalam pembunuhan itu. Solages mengatakan kepada penyelidik bahwa dia telah melamar pekerjaan di internet sebagai penerjemah untuk “orang asing” yang namanya tidak mau disebutkan.

Solages mengatakan, dirinya dan Vincent telah diberitahu untuk menjalankan perintah penangkapan terhadap presiden. Solageslah yang memanggil pengawal presiden selama serangan itu untuk memberi tahu mereka bahwa mereka berasal dari Badan Penegakan Narkoba AS dan memerintahkan mereka untuk mundur. Begitu mereka menemukan presiden telah terbunuh, mereka menyerahkan diri.

“Mereka mengatakan bahwa mereka menyerahkan diri karena mereka merasa tidak punya pilihan,” Clément Noël, seorang hakim investigasi yang memberi tahu kedua orang Amerika itu, mengatakan kepada Washington Post. “Mereka tidak memiliki misi untuk membunuh presiden. Ketika mereka menyadari bahwa segalanya telah berubah, mereka membawa diri mereka ke polisi.”

Kematian Moïse mengikuti serentetan pembunuhan tingkat tinggi – termasuk yang dilakukan oleh seorang jurnalis dan aktivis hak asasi manusia – dan berbulan-bulan kekerasan geng serta perang saudara yang tidak diumumkan.

Berita Terkait :  Wabah Corona Menjadi Ancaman Signifikan Ekonomi Tiongkok

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada menteri luar negeri AS, Tony Blinken, duta besar Haiti untuk Washington, Bocchit Edmond, secara khusus meminta bantuan dari FBI dan program pelatihan departemen kehakiman. Dia juga meminta sanksi AS di bawah Global Magnitsky Act untuk dikenakan pada siapa pun yang terbukti membantu dan bersekongkol dalam serangan itu.

Berita Terkait :  Tingkatkan Ekonomi, India Siapkan Dana Rp550 Triliun pada Sektor Pertanian

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan kedutaan AS di Port-au-Prince saat kami mencari kebenaran dan keadilan bagi keluarga Presiden Moïse dan rakyat Haiti,” tulis Edmond.

Setiap kehadiran militer AS kemungkinan akan sangat kontroversial: pada tahun 1915, pasukan AS melakukan penyerbuan setelah pembunuhan Presiden Jean Vilbrun Guillaume Sam, meluncurkan pendudukan yang melemahkan undang-undang pemisahan rasial Jim Crow di negara pertama di dunia untuk melarang perbudakan. Pasukan AS tidak meninggalkan Haiti sampai tahun 1934, dan tetap terlibat erat dalam peruntungannya.

Pasukan AS kembali ke Haiti pada tahun 1994, setelah presiden terpilih, Jean-Bertrand Aristide, digulingkan dalam kudeta militer. Antara 2004 dan 2017 pasukan PBB dari negara-negara di Amerika Selatan dan Asia ditempatkan di Haiti sebagai bagian dari misi stabilisasi, di mana pasukan penjaga perdamaiannya disalahkan atas pelanggaran hak asasi manusia dan menyebabkan wabah kolera yang menewaskan ribuan warga Haiti.

Berita Terkait :  Semakin Membingungkan, Agen Keamanan Presiden Haiti Diduga Terlibat Pembunuhan

“Pengerahan pasukan asing lainnya ke Haiti akan menjadi bencana,” kata Jake Johnston, spesialis Haiti dari thinktank Center for Economic and Policy Research. “Memikirkan bahwa intervensi asing adalah solusi untuk ini sangat membingungkan.

“Lihat saja pengerahan pasukan PBB tahun 2004,” Johnson menambahkan, mencatat bagaimana misi yang hampir 15 tahun gagal mencapai tujuan utamanya untuk menciptakan demokrasi yang stabil dengan kepolisian yang berfungsi dan efektif.

Berita Terkait :  Toko-toko dan Kantor Polisi Dijarah dalam Kerusuhan Haiti

Kinsley Jean, seorang pemimpin mahasiswa dan aktivis politik mengatakan dia “sangat” menentang intervensi militer asing di negaranya. “Bukan itu yang kita butuhkan saat ini. Sampai hari ini, setiap intervensi asing telah membawa lebih banyak masalah bagi rakyat Haiti. Intervensi terakhir PBB membawa kolera dan membunuh ribuan orang,” tambah Jean. “Saya tidak berpikir solusi akan datang dari intervensi asing.”

Johnston mengatakan dia pikir AS tidak mungkin setuju untuk mengirim pasukan. “Namun jika melihat sejarah, seringkali solusi yang diberikan masyarakat internasional. Jadi itu pasti kemungkinan.”

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERBARU