Haedar Nashir: Jangan Sampai Terjadi Rezimentasi Agama Karen Beda Idulfitri

Berita Baru, Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengharapkan tidak terjadi rezim agama di Indonesia karena perbedaan penetapan waktu Hari Raya Idulfitri 1444 H.

Haedar mengatakan bahwa rezim agama merupakan masalah di mana agama secara tendensius ingin disenyawakan dengan negara dan menjadi kekuatan negara. Dia meminta negara hadir secara adil dan ihsan dalam memberikan fasilitas jika terjadi perbedaan penetapan waktu Hari Raya Idulfitri di Indonesia.

“Di tengah perbedaan tersebut negara harus hadir secara adil dan ihsan. Lebih-lebih dalam urusan keagamaan, jangan sampai terjadi rezimentasi agama tumbuh di negara ini,” kata Haedar dalam keterangannya di laman resmi Muhammadiyah, Senin (17/4/2023).

Haedar menyebutkan bahwa perbedaan penetapan waktu Hari Raya Idulfitri merupakan hal lumrah karena menyangkut ijtihad.

Ia menilai lebaran Idulfitri boleh berbeda, tetapi umat Islam bersama merayakan dan melaksanakannya. Haedar mengajak negara hadir secara adil dan ihsan dalam memandang perbedaan tersebut dan memberikan fasilitas jika dibutuhkan.

Sebelumnya, beberapa Pemkot Sukabumi dan Pekalongan menolak memberikan izin penggunaan fasilitas publik untuk Salat Idulfitri pada Jumat 21 April, yang ditetapkan oleh Muhammadiyah sebagai Hari Raya Idulfitri atau 1 Syawal 1444 H.

“Kalau misalkan tidak memberi fasilitas yang selama ini digunakan menjadi milik negara untuk yang berbeda seperti besok Muhammadiyah lebaran 21 (April 2023), tidak perlu bikin larangan. Syukur lebih kalau silahkan gunakan, hari ini digunakan Muhammadiyah, besok digunakan tanggal 22,” ujarnya.

Haedar menambahkan bahwa penggunaan satu lokasi untuk Salat Id yang berbeda hari tidak membatalkan salah satu di antara keduanya. Bahkan, lokasi tersebut mendapat keberkahan dua kali lipat karena digunakan Salat Id berulang kali.

“Kami bisa menyelenggarakan di tempat kami. Tapi yang kami inginkan adalah negara, pemerintah dengan segala fasilitasnya itu milik seluruh golongan dan rakyat,” katanya.

Haedar juga mengingatkan bahwa fasilitas negara adalah milik seluruh golongan, bukan hanya milik Muhammadiyah atau kelompok tertentu. Dia mengajak untuk membangun bangsa ini menjadi lebih maju dan mengatasi persoalan-persoalan rumah tangga kita berbangsa dan bernegara dengan adil dan bijaksana.

“Lebih dari itu, mari kita bangun bangsa ini menjadi lebih maju. Kalau persoalan-persoalan tadi itu kan persoalan rumah tangga kita berbangsa dan bernegara, ada dinamikanya tidak perlu didramatisasi,” ujarnya.