Berita

 Network

 Partner

Mendes Halim
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar hadir dalam acara Penandatanganan Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Bersama antara Kemendes PDTT dengan Pemprov Nusa Tenggara Timur, Pemkab Alor, Universitas Indonesia, PT. Mega Inovasi Organik (MIO), dan PT Flobamor. (Foto: Nugrah Setiadi/Humas Kemendes)

Gus Halim: Data SDGs Desa Seluruh Indonesia Capai 60%

Berita Baru, Jakarta – Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa data berbasis SDGs Desa dari seluruh Indonesia telah terkumpul hingga 60%.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Halim itu, data-data tersebut akan digunakan sebagai landasan pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% di tahun 2024.

“Alhamdulillah pendataan ini mencapai 60% kita yakin desa-desa kita memiliki potensi yang luar biasa. Kami optimistis dengan potensi itu target penanggulangan kemiskinan esktrim di 2024 akan tercapai,” kata Mendes Halim.

Hal itu ia ungkap saat penandatangan nota kesepahaman Perjanjian Kerja Bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Alor, Universitas Indonesia, PT. Mega Inovasi Organik (MIO), dan PT Flobamor di Jakarta, Selasa (26/10).

Gus Halim menjelaskan, penuntasan kemiskinan ekstrim membutuhkan peta jalan (road map) yang jelas dan peta jalan tersebut harus didasarkan pada data-data mikro yang menggambarkan profile dari warga miskin esktrim.

Berita Terkait :  Alat Test Covid-19 Buatan Peneliti Indonesia Siap Edar Bulan Juli

Dengan demikian program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran. “Kita akan memberikan peta penyerangan. Jadi kemiskinan ekstrem harus kita serang bersama-sama,” ujarnya.

“Kita tidak bisa menyerang dengan tepat kalau tidak punya peta yang bagus. Oleh karenanya Kemendes sejak tahun 2021 melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs desa,” tambah Gus Halim.

Mendes juga menegaskan, pengentasan kemiskinan di level desa harus diselesaikan dengan terjun langsung ke lapangan.

Penanggulangan kemiskinan ekstrim, lanjutnya, tidak bisa dilakukan dari hanya sekadar menerima laporan  dari daerah.

“Masalah kemiskinan harus kita lihat langsung di desa, tapi kalau kita melihat kemiskinan dari Jakarta, kita tidak akan merasakan langsung,” Gus Menteri.

Dia mengungkapkan arah pembangunan desa telah tertuang dengan jelas dalam SDGs Desa, yang diatur dalam 18 poin SDGs Desa sebagai modal untuk menyelesaikan pembangunan di desa, salah satunya adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Berita Terkait :  Kejagung Buru Aktor Intelektual Skandal Megakorupsi Asabri

“Arah pembangunan desa sudah sangat jelas dengan SDGs Desa. Kita bicara desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, bicara tentang sanitasi sampai pada bicara tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif,” katanya.

Kendati demikian Gus Halim menegaskan jika arah pembangunan desa tidak boleh keluar dari akar budaya desa. Pembangunan desa harus berdasarkan potensi kultural budaya desa.

“Saya sepakat betul dengan pak Gubernur, makanya kemana-mana saya selalu mengatakan jangan sekali kali kita merencanakan pembangunan keluar dari akar budaya desa,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat menjelaskan bahwa desa adalah cerminan Indonesia.

Baik buruknya kondisi negara, tuturnya, dapat dilihat dari begaimana desa tertata dan dimanfaatkan potensinya oleh pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh.

Berita Terkait :  Mendes Perbolehkan Dana Desa Digunakan untuk Bumdes

“Saya melihat desa adalah wajah Indonesia. Bila desanya miskin maka Republik Indonesia juga miskin, jika desa di Indonesia sejahtera maka Indonesia juga sejahtera,” katanya.

Untuk diketahui Nota Kesepahaman bersama dan Perjanjian Kerja Bersama yang ditandatangani Gus Menteri dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat berisi beberapa hal.

Diantaranya adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mental spiritual melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.