Greenpeace Indonesia Serukan Krisis Lingkungan dan Demokrasi Jelang Pelantikan Prabowo

Berita Baru, Jakarta – Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai kreatif di kawasan Jakarta Pusat, menyoroti berbagai krisis yang melanda Indonesia. Melalui proyeksi video, Greenpeace menyerukan isu-isu terkait krisis lingkungan, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan demokrasi, serta mengajak masyarakat untuk tetap #MemilihBersuara demi pemulihan lingkungan, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menyatakan kritik tajam terhadap warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang dianggap meninggalkan berbagai masalah serius, termasuk pelemahan perlindungan lingkungan hidup dan demokrasi.

“Presiden Jokowi meninggalkan banyak warisan buruk untuk kita, seperti pelemahan pelindungan lingkungan hidup, pelemahan demokrasi dan HAM, serta banyak Proyek Strategis Nasional yang meminggirkan masyarakat adat dan lokal,” tegasnya seperti dikutip dari laman resmi Greenpeace Indonesia, Sabtu (19/10/2024).

Dalam aksi kreatif tersebut, Greenpeace menampilkan visualisasi peta Indonesia yang menyoroti lokasi-lokasi perusakan lingkungan, seperti deforestasi, perampasan lahan adat, kebakaran hutan, hingga proyek tambang nikel dan batu bara. Pembangunan ekstraktif di bawah pemerintahan Jokowi dianggap merugikan masyarakat adat dan berkontribusi pada krisis ekologi di Indonesia.

Menurut Greenpeace, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kemungkinan besar akan melanjutkan kebijakan yang serupa, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang eksploitatif. Ini terlihat dari visi-misi mereka, seperti rencana penambahan lahan food estate hingga 4 juta hektar dan hilirisasi nikel yang dinilai merusak lingkungan.

“Kita sebagai masyarakat sipil perlu terus mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran agar mereka menghentikan pembangunan ekstraktif yang merusak lingkungan dan melanggar HAM,” ujar Khalisah Khalid, Ketua Kelompok Kerja Politik Greenpeace Indonesia.

Pelantikan Prabowo-Gibran akan berlangsung sehari sebelum Konferensi Keanekaragaman Hayati (CBD COP16) di Kolombia. Greenpeace mendesak agar Indonesia aktif dalam konferensi tersebut, mengingat perannya yang penting dalam perlindungan keanekaragaman hayati.

Greenpeace juga menyoroti pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal, dua kelompok yang dinilai berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. “Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi menelantarkan RUU Masyarakat Adat, namun menerbitkan undang-undang yang menguntungkan oligarki,” tambah Khalisah.

Greenpeace berharap aksi damai ini bisa menginspirasi masyarakat untuk tetap vokal dalam memperjuangkan lingkungan, demokrasi, dan hak-hak masyarakat adat, terutama di era pemerintahan baru.