Green Leader Forum Kalbar: Hutan Terjaga, Rakyat Kalbar Sejahtera

Berita Baru, Kalbar – Isu lingkungan dan kehutanan masih menjadi persoalan serius di Kalimantan Barat. Kebakaran hutan dan lahan di ratusan desa/kelurahan masih menjadi persoalan yang terus dikawal hingga kini, hingga bencana banjir parah pada tahun 2021 lalu yang melanda tujuh kabupaten di Kalimantan Barat. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup serta kondisi tutupan lahan. 

Berdasarkan data KLHK, dalam beberapa tahun terakhir, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kalimantan barat masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini juga berdampak pada kelompok masyarakat di tingkat tapak, khususnya kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya yang tinggal di desa-desa dan sekitar kawasan hutan. 

Berangkat dari hal tersebut, sebagai upaya untuk mendorong perlindungan di sektor lingkungan dan kehutanan, JARI Indonesia Borneo Barat, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), dan IBC didukung oleh The Asia Foundation berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar acara Green Leader Forum Provinsi Kalimantan Barat yang Adil dan Berkelanjutan. 

“Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rabu, 26 Oktober 2022 di Orchard Hotel Pontianak ini akan melibatkan kepala daerah dan OPD terkait di 14 Kabupaten/Kota di Kalbar,” kata Taufik selaku narahubung acara tersebut dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/10).

Kegiatan ini akan menghadirkan Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji sebagai keynote speaker dan narasumber dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, 5 Kepala Daerah yakni Bupati Kubu Raya, Sanggau, Mempawah, Melawi, dan Sekadau serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sanggau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPDes) Kubu Raya dan Lembaga Bela Banua Talino (LBBT). 

“Green Leadership Forum merupakan wadah bagi para kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki komitmen untuk menerapkan dan mempromosikan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi di Indonesia,” ujarnya, yang juga perwakilan dari JARI Borneo Barat.

Di tingkat nasional, lanjutnya, forum ini telah dilaksanakan pada 27 Oktober 2021 dan melibatkan para kepala daerah beserta perwakilan dari 21 provinsi dan kab/kota. Acara yang melibatkan stakeholder dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Desa dan PDTT dan Dewan Perwakilan Rakyat RI itu juga dihadiri oleh perwakilan kepala daerah dari Kalimantan Barat yaitu Bupati Kubu Raya dan Sanggau. 

“Inisiatif yang sama akan digaungkan di Provinsi Kalbar melalui pelaksanaan Green Leader Forum. Tujuan utama forum ini adalah mendorong pembangunan hijau yang adil dan berkelanjutan melalui penerapan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi, perhutanan sosial serta pengakuan dan pengesahan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat,” terangnya. 

Ia menyebut, dalam mendorong kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi, saat ini JARI Indonesia Borneo Barat bersama bersama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat juga sedang mendorong adanya Tranfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologis (TAPE). 

Skema ini sebagai bagian dari Ekological Fiscal Transfer (EFT) atau transfer fiskal berbasis ekologi yang dikembangkan untuk memberikan reward terhadap kabupaten dan kota yang memiliki praktik baik terhadap upaya perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup serta menimbang kebutuhan pembiayaan yang cukup besar dalam upaya tersebut. 

“Sebetulnya, skema yang sama telah diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologis (TAKE). Kebijakan ini telah berjalan 2 tahun terakhir sejak 2021 lalu. Gagasan serupa kemudian diterapkan di Kabupaten Sanggau pada tahun 2021 dan sedang berproses di beberapa kabupaten lain,” katanya.

Selain itu, upaya perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat juga didorong melalui Perhutanan Sosial serta pengakuan dan pengesahan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat. Capaian Perhutanan Sosial di Kalbar merupakan yang tertinggi di Indonesia. 

Berdasarkan data Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, per 1 September 2022 realisasi PS di Kalbar mencapai 674.419,44 ha melalui 221 unit SK dengan penerima manfaat sebanyak 82.169 Kepala Keluarga. 

“Capaian ini berkontribusi sebesar 13,33 persen dari capaian nasional seluas 5,077 juta hektar. Namun demikian, masih ada tantangan yang dihadapi dimana capaian Hutan Adat di Kalbar masih minim realisasi,” sambung Taufik.

Ia menjabarkan, secara makro target penetapan hutan adat di Provinsi Kalimatan Barat berdasarkan peta indikatif KLHK mencapai 1,5 juta hektar. Sementara berdasarkan data Koalisi Hutan Adat untuk Kesejahteraan Kalbar hingga 2022 sudah terbit 8 Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang tersebar di 8 Kabupaten, dan 33 Surat Keputusan (SK) Bupati) khusus tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di 7 Kabupaten. Faktanya, dari 1,5 juta ha, Hutan Adat yang baru terealisasi adalah seluas 50,72 ribu hektar. 

“Berangkat dari hal tersebut, upaya perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat perlu menjadi agenda bersama. Green Leader Forum Kalbar ini diharapkan menjadi ruang gerakan bersama untuk arah pembangunan hijau di Kalbar,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, sebagai gambaran GLF, pada sesi pertama, akan dibahas mengenai Green Leader Forum di Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat arah pembangunan hijau yang adil dan berkelanjutan. Narasumber dalam sesi ini adalah Bupati Kubu Raya, Bupati Sanggau, Bupati Mempawah, Bupati Sekadau, dan Bupati Melawi.  Kegiatan talkshow ini akan dipandu oleh moderator Eva Caroline. 

Sementara itu, pada sesi kedua, topik yang akan dibahas adalah mendorong insentif fiskal berbasis kinerja untuk penguatan skema perhutanan sosial di Kalimantan Barat dengan para pembicara yaitu dari peneliti dari Badan Kebijakan Fiskal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar, Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau, Kepala Bidang Bina Keuangan dan Aset Desa DPMD Kubu Raya, dan Direktur LBBT. 

“Pada sesi ini juga akan dilaksanakan deklarasi Green Leader Forum yang mendorong pembangunan Kalbar Hijau melalui penerapan transfer fiskal berbasis ekologi oleh para kepala daerah yang hadir,” kata Taufik.

Sementara itu, Ketua Pelaksana GLF Kalbar, Suria Mamansyah menyampaikan, melalui GLF Kalbar ini juga diharapkan menjadi ruang diskusi antar kepala daerah dan forum pembelajaran stakeholder dan masyarakat sipil.

“Dalam memperkuat perlindungan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat, mulai dari penerapan transfer fiskal berbasis ekologi hingga pengakuan masyarakat dan hutan adat,” tegasnya.